Dinilai Sombong dan Terkesan Acuh, Kontraktor Proyek Sekolah Rakyat Kaur Bebani Pemda Urusi Korban

KAUR, jarrakpos.com – Tragedi runtuhnya crane dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kaur tak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga membuka dugaan kuat adanya arogansi dan kelalaian serius dari pihak kontraktor pelaksana.

Alih-alih menunjukkan tanggung jawab, kontraktor justru terkesan menghilang tanpa jejak. Lebih ironis lagi, sejak awal proyek berjalan, komunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur disebut-sebut nyaris tidak pernah terjalin secara langsung.

Sikap tertutup ini kini menjadi sorotan tajam, terlebih setelah musibah menelan korban jiwa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa seluruh beban pasca kejadian mulai dari biaya medis, pengurusan jenazah, hingga pemakaman korban sepenuhnya ditanggung oleh Pemda Kaur.

Sementara pihak kontraktor, yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas proyek dan tenaga kerjanya, belum menunjukkan itikad baik ataupun pernyataan resmi.

“Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk nyata ketidakpedulian. Mereka tidak pernah membangun komunikasi dengan daerah, tapi saat tragedi terjadi, beban justru dilimpahkan ke Pemda. Ini sangat tidak bisa diterima,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kaur dengan nada geram, Sabtu (18/04/2026).

Kemarahan publik semakin memuncak setelah terungkap bahwa mayoritas pekerja dalam proyek tersebut didatangkan dari luar daerah, tanpa pelibatan signifikan warga lokal. Kondisi ini memicu pertanyaan besar soal komitmen sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

“Warga lokal tidak dilibatkan, tapi saat musibah terjadi, daerah yang harus menanggung semuanya. Ini jelas tidak adil dan mencerminkan sikap kontraktor yang hanya mengejar keuntungan tanpa tanggung jawab sosial,” ungkap seorang tokoh pemuda setempat yang tak ingin disebutkan namanya.

K3 Diduga diabaikan, SOP dipertanyakan

aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kini menjadi sorotan krusial. Dugaan kelalaian teknis dalam pengoperasian alat berat menguat, seiring minimnya transparansi terkait standar operasional di lapangan.

“Apakah K3 benar-benar diterapkan atau hanya sekadar formalitas administrasi? Jangan sampai nyawa pekerja dianggap murah demi target proyek,” tegasnya.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Audit total terhadap pelaksanaan proyek dinilai mendesak, termasuk menelusuri potensi pelanggaran SOP dan tanggung jawab hukum kontraktor.

Jika terbukti lalai, publik menuntut sanksi tegas baik administratif maupun pidana agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Korban berhak mendapatkan keadilan, dan pihak yang lalai harus dihukum seberat-beratnya,” sampai warga sekitar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi, memperkuat kesan lepas tangan atas tragedi yang terjadi.(Dahlan)