Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Balai Besar KSDA NTT Gelar Sosialisasi Pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau, Perkuat Peran Masyarakat Adat Jaga Kawasan

Balai Besar KSDA NTT Gelar Sosialisasi Pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau, Perkuat Peran Masyarakat Adat Jaga Kawasan

  • account_circle Mario
  • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NTT, Jarrakpos.com – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Nusa Tenggara Timur terus mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Mutis Timau.

Melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan, Balai Besar KSDA NTT berupaya membangun pemahaman bersama bahwa pengelolaan kawasan konservasi hanya akan berhasil jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau kepada Masyarakat Sekitar Kawasan yang digelar di Desa Nenas, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Balai Besar KSDA NTT meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat manfaat keberadaan kawasan konservasi bagi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.

Kepala Bidang KSDA Wilayah I Balai Besar KSDA NTT, Wantoko, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar mengenai kawasan konservasi.

“Melalui sosialisasi ini kami ingin membangun pemahaman yang sama tentang pengelolaan taman nasional sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang keliru,” katanya.

Sebanyak 40 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan perwakilan masyarakat dari Desa Fatumnasi (Dusun Punuf), Desa Nenas, Desa Mutis, dan Desa Nuapin yang terdiri atas pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, serta pendamping desa.

Wantoko menjelaskan, pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau selalu mengedepankan pelibatan masyarakat. Keterlibatan tersebut dimulai sejak penyusunan rencana pengelolaan dan penyusunan zonasi melalui Forum Group Discussion (FGD), sehingga masyarakat dapat memberikan masukan terhadap arah pengelolaan kawasan.

Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan melalui pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta Masyarakat Peduli Api (MPA). Kedua kelompok tersebut menjadi mitra Balai Besar KSDA NTT dalam menjaga kelestarian kawasan dari ancaman kerusakan maupun kebakaran hutan.

Ia mengungkapkan, respon masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi sangat positif.

Warga mendukung pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau dengan tetap berharap kepentingan masyarakat sekitar tetap diakomodasi, khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu hutan dan hasil hutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengelolaan taman nasional tidak hanya berorientasi pada pelestarian kawasan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan secara lestari,” ujarnya.

Ke depan, Balai Besar KSDA NTT akan terus memperkuat relasi dan integrasi masyarakat adat dalam pengelolaan Taman Nasional Mutis Timau melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta pengelolaan kawasan konservasi yang semakin partisipatif, berkelanjutan, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.***

  • Penulis: Mario

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Sinkronisasi Data MBG Sekupang: Pastikan Ketepatan Sasaran Makanan Bergizi Gratis

    Rapat Sinkronisasi Data MBG Sekupang: Pastikan Ketepatan Sasaran Makanan Bergizi Gratis

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Habil
    • visibility 389
    • 0Komentar

    BATAM, jarrakpos.com |  Dalam upaya memastikan ketepatan sasaran dan optimalisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerima Manfaat MBG. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (7/11/2025) di Ballroom Hotel Planet Holiday, Batam. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini mempertemukan berbagai unsur lintas sektor di […]

  • ASN di Magelang Lakuka Korupsi terkait Pungli PPG PAI Daljab Tahun 2024

    ASN di Magelang Lakuka Korupsi terkait Pungli PPG PAI Daljab Tahun 2024

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 209
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Magelang, Jumwaniyah dan Hakiki Yusani, didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar (pungli) di pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Jabatan (PPG PAI Daljab) tahun 2024. Terdakwa meminta peserta membayar Rp 8,5 juta untuk mengikuti program tersebut. Dakwaan terhadap Jumwaniyah dan Hakiki Yusani dibacakan Jaksa […]

  • PLN UP3 Kupang Rangkul Pelanggan: Kolaborasi yang Bikin Energi Terasa Lebih Dekat dan Andal

    PLN UP3 Kupang Rangkul Pelanggan: Kolaborasi yang Bikin Energi Terasa Lebih Dekat dan Andal

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 353
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.con- PLN UP3 Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan yang hangat dan berkelanjutan dengan para pelanggan melalui gelaran Customer Gathering bertema “Collaborate, Empower, Grow – Together with PLN.” Acara ini menjadi ruang berkumpul yang ringan dan penuh keakraban, tempat PLN dan pelanggan saling bertukar cerita, bertumbuh bersama, sekaligus menjadi momentum untuk menyampaikan penghargaan […]

  • Jimmy Siburian Soroti “Pipa Hantu” di Proyek Drainase Jalan S. Parman, Tegaskan Jangan Sampai Hambat Proyek Rp15 Miliar APBD Batam

    Jimmy Siburian Soroti “Pipa Hantu” di Proyek Drainase Jalan S. Parman, Tegaskan Jangan Sampai Hambat Proyek Rp15 Miliar APBD Batam

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 121
    • 0Komentar

    BATAM, Jarrakpos.com – Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan (Dapil) III, Jimmy Siburian, turun langsung meninjau pembangunan Proyek Peningkatan Drainase Jalan S. Parman, Kecamatan Sei Beduk, serta pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kecamatan Sei Beduk, Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Kunjungan tersebut didampingi Lurah Duriangkang, Gabriella Panjaitan. Peninjauan itu dilakukan di tengah […]

  • Langkah Strategis Tata Ruang Pacitan: DLH Gelar Konsultasi Publik I RDTR dan

    Langkah Strategis Tata Ruang Pacitan: DLH Gelar Konsultasi Publik I RDTR dan

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos-Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memantapkan langkah dalam mewujudkan perencanaan wilayah yang selaras dengan kelestarian alam. Hal ini tercermin dalam kegiatan Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diselenggarakan untuk wilayah perencanaan (WP) Kebonagung, Nawangan, Bandar, Arjosari, Tegalombo, […]

  • Realisasi Belanja APBD Pacitan Baru 59,38 Persen, Pemkab Kejar Serapan di Sisa Waktu

    Realisasi Belanja APBD Pacitan Baru 59,38 Persen, Pemkab Kejar Serapan di Sisa Waktu

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan hingga akhir September 2026 masih berada di bawah angka 60 persen. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari tiga bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan dituntut mengoptimalkan serapan anggaran tanpa mengabaikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) […]

expand_less