Korban “Penggelapan” Bantuan Beras Bencana Bertambah, Kali Ini Tanda Tangan Warga “Dipalsukan”

TAPSEL, JARRAKPOS.COM – DPD LIRA Tabagsel terus melakukan investigasi soal dugaan penggelapan bantuan bencana alam banjir berupa Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di seputaran kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kali ini Rabu (07/01/2026) DPD Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) Tabagsel menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan penerima manfaat dan juga terdapatnya diskriminasi distribusi beras dimaksud.

“Semalam pada Selasa (06/01), kami menemukan warga dusun Huta Lambung desa Parsalakan tidak menerima beras CPP padahal terdata sebagai penerima manfaat dan di hari kedua selain juga menemukan warga tidak menerima bantuan, kami juga menemukan adanya dugaan pemalsuan tandatangan penerima manfaat padahal kenyataannya mereka tidak menerima”, terang Sekretaris DPD LIRA Tabagsel, Mara Halim Harahap.

Hanafi salah satu warga kepada DPD LIRA Tabagsel mengaku ada namanya dan tanda tangan namun merasa tidak menerima bantuan beras di maksud

” Nama saya ada tanda tangan ada tapi saya tidak menerima bantuan pasca bencana, bisa jadi tanda tangan saya dipalsukan ” Ucap Hanapi.

Menurut Halim dugaan pemalsuan tandatangan warga tersebut ditemukan di dusun 6 Lobu Jelok Desa Parsalakan dan mengatakan perbuatan oknum ini cukup biadab, karena selain tidak mendapatkan bantuan ternyata nama warga juga dicatut seolah telah menerima bantuan beras CPP tersebut.

SPJ Selesai Desember 2025, Warga Baru Menerima Setelah DPD LIRA Tabagsel Melakukan Investigasi

Ternyata setelah DPD LIRA Tabagsel turun tangan melakukan investigasi dan menemukan sejumlah indikasi Penggelapan beras bantuan pasca banjir akhirnya sebagian warga langsung menerima bantuan beras tersebut, namun sebaliknya jika DPD LIRA Tabagsel tidak mengetahui dan tidak melakukan investigasi besar kemungkinan bantuan beras pasca bencana banjir November 2025 lalu tak kunjung diberikan.

“Kalau kita tidak melakukan investigasi bisa dipastikan bantuan beras ini akan ditilep oleh beberapa oknum, karena SPJ nya sudah dibuat pada Desember 2025 kemarin”, jelas Ketua DPD LIRA, Eddy Aryanto Hasibuan yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Tapsel dari Fraksi Gerindra.

Terpisah ketua perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapsel Burhanuddin Hutasuhut mengecam keras dugaan penggelapan bantuan pasca bencana .

” Jika memang Perangkat pemerintah di Angkola barat berani mempermainkan bantuan pasca bencana sama halnya pelecehan terhadap kebijakan pemerintah, kami dengan tegas agar bapak Presiden prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk menelusuri praktik praktik nakal pada penyaluran bantuan pasca bencana jika terbukti ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ” Tegas Burhanuddin .

Untuk menjaga terjadinya miss comucation wartawan mencoba menjumpai Kepala Desa Parsalakan dan Camat Angkola Barat, namun sangat disayangkan hingga berita ini diterbitkan kepala desa Parsalakan dan camat Angkola barat belum berhasil dijumpai dan belum diperoleh keterangan resmi. *(Ali Imran).