Rumah Sudah Jadi, Buku Rekening Belum Dibuat: Pelaksanaan BSPS 2026 di Pacitan Dipertanyakan

Pacitan,JarrakPos.com-Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang semestinya menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru menuai sorotan. Di tengah semangat pemerintah menyederhanakan prosedur program perumahan, pelaksanaan di lapangan dinilai masih menyisakan persoalan administrasi dan pencairan dana yang berlarut-larut.

Kondisi tersebut salah satunya ditemukan dalam pelaksanaan BSPS 2026 di Kabupaten Pacitan. Sejumlah persoalan mulai dari sosialisasi, penerbitan Surat Keputusan Penerima Bantuan (SK PB), verifikasi laporan, hingga proses pencairan dana disebut menjadi bagian dari panjangnya rantai administrasi yang harus dilalui.

Yang paling menjadi sorotan adalah masih adanya penerima bantuan yang, berdasarkan hasil pemantauan pegiat sosial, belum memiliki buku rekening ketika pembangunan atau perbaikan rumahnya telah selesai.

Kondisi itu dinilai menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait bagaimana pembayaran material bangunan kepada toko atau supplier serta upah tenaga tukang dapat diselesaikan apabila proses administrasi penerima bantuan belum tuntas.

“Sampai bangunan sudah jadi, buku rekening belum dibuat. Ini kan konyol. Lalu bagaimana dengan pembayaran material kepada supplier?” kata pegiat LSM, Heru Suranto Adi, Senin (22/9).

Menurut Heru, BSPS pada dasarnya merupakan program pemerintah yang tidak hanya bertujuan membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian mikro di wilayah sasaran. Karena itu, kelancaran pencairan bantuan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat penerima maupun pelaku usaha yang memasok material bangunan.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika modal usaha para supplier harus tertahan dalam waktu yang tidak menentu. Di tengah perubahan harga bahan bangunan, perputaran modal menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha.

“Bagi supplier, uang yang tertahan bukan persoalan kecil. Mereka harus tetap membeli dan menyediakan material, sementara pembayaran belum jelas kapan diterima. Kalau kondisi ini berlangsung lama, tentu sangat memengaruhi perputaran modal dan usaha mereka,” ujar Heru.

Prosedur Panjang Dipertanyakan

Sorotan juga diarahkan pada semangat perubahan regulasi yang justru dinilai belum sepenuhnya terasa dalam praktik di lapangan.

Heru merujuk pada Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025. Dalam pokok pengaturan tersebut, salah satu arah transformasi program adalah mengubah dan menyederhanakan program bedah rumah melalui prosedur yang lebih cepat dan ringkas.

Namun, menurut Heru, realitas pelaksanaan di wilayah justru menunjukkan kondisi yang berbeda.

Alih-alih menjadi lebih sederhana, proses yang harus dilalui dinilai semakin panjang dan melelahkan. Posisi geografis Pacitan yang relatif jauh dari balai pelaksana, ditambah proses verifikasi serta administrasi yang berlapis, disebut menjadi salah satu faktor yang membuat pencairan bantuan berjalan lambat.

“Kalau semangat regulasinya adalah mengubah dan menyederhanakan, seharusnya masyarakat dan pelaku usaha merasakan proses yang lebih cepat. Tetapi yang terjadi di lapangan justru banyak prosedur yang harus dilewati dan penyelesaiannya tidak selalu jelas,” katanya.

Dalam ketentuan yang dirujuknya, Heru juga menyoroti ketentuan mengenai pembayaran yang disebut memiliki batas waktu lima hari kalender kerja. Menurut dia, ketentuan tersebut perlu dilihat secara utuh dengan realitas proses administrasi dan verifikasi yang terjadi di lapangan.

Sebab, ketika proses verifikasi membutuhkan waktu panjang, maka batas waktu pembayaran tersebut pada akhirnya juga berpotensi tidak dirasakan oleh pihak yang menunggu pencairan.

Supplier dan Tukang Ikut Menanggung Dampak

Dampak keterlambatan tidak hanya dirasakan penerima bantuan. Supplier material dan tenaga tukang juga disebut berada dalam posisi yang ikut terdampak.

Supplier telah mengeluarkan modal untuk menyediakan material. Sementara tenaga tukang telah menyelesaikan pekerjaan fisik di rumah penerima bantuan. Ketika pembayaran belum diterima sesuai waktu yang diharapkan, beban arus kas akhirnya berpindah kepada para pelaku usaha dan pekerja di tingkat bawah.

Heru juga menyinggung persoalan keterbatasan petugas input data di sektor perbankan yang menurut hasil penelusurannya turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan pencairan dana kepada toko atau supplier.

“Semua mata rantai ini saling berkaitan. Ketika satu tahapan terlambat, tahapan berikutnya ikut tertunda. Pada akhirnya yang merasakan dampaknya adalah penerima bantuan, tukang, dan supplier material,” jelasnya.

Untuk Apa Ada Dinas di Daerah?

Persoalan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai pola pelaksanaan program perumahan pemerintah di daerah.

Heru mempertanyakan sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut, khususnya ketika daerah memiliki perangkat seperti dinas perumahan maupun dinas PUPR.

Ia menilai, apabila pelaksanaan program sepenuhnya harus melalui tim tertentu yang secara kelembagaan dan lokasi berada cukup jauh dari wilayah penerima bantuan, maka koordinasi dan administrasi berpotensi menjadi lebih panjang.

“Bukan berarti pemerintah daerah tidak mampu. Tetapi kalau program untuk masyarakat di daerah harus ditangani oleh tim yang secara lokasi jauh dari penerima bantuan, tentu muncul pertanyaan: untuk apa ada dinas perumahan, untuk apa ada dinas PUPR, kalau persoalan di lapangan akhirnya tetap membutuhkan rantai koordinasi yang panjang?” kata Heru.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan semata-mata dibebankan kepada petugas di lapangan.

Ia menilai jarak geografis maupun keterbatasan personel semestinya telah menjadi bagian dari perencanaan pelaksanaan program sejak awal.

“Jangan kemudian persoalan jarak atau personel dijadikan alasan. Semua itu semestinya sudah diperhitungkan ketika program dirancang. Yang perlu dilihat adalah bagaimana sistemnya dibuat agar tujuan penyederhanaan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Perlu Evaluasi Menyeluruh

Dari rangkaian pemantauan yang dilakukan, Heru menyebut pelaksanaan program BSPS 2026 di wilayah Pacitan memiliki sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.

Mulai dari tahap sosialisasi penerima bantuan, peluncuran SK PB, verifikasi laporan, hingga pencairan dana, menurutnya, terdapat persoalan yang perlu dievaluasi agar program tidak berhenti pada keberhasilan menyelesaikan pembangunan fisik rumah saja.

Sebab, keberhasilan program semestinya juga diukur dari seberapa lancar seluruh rantai bantuan berjalan—mulai dari penerima, pendamping, pelaksana, perbankan, hingga supplier dan tenaga kerja.

“Pertanyaannya sederhana, apakah pokok pengaturan Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026, khususnya semangat mengubah dan menyederhanakan program bedah rumah, benar-benar sudah terlaksana dengan baik di lapangan?” ujar Heru.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan BSPS 2026, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Pacitan.

Menurutnya, program yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu jangan sampai justru menciptakan persoalan baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pelaksanaannya.

“Program ini dibuat untuk membantu masyarakat. Jangan sampai proses administrasinya justru membuat masyarakat, tukang, maupun supplier harus menanggung beban yang seharusnya bisa dicegah melalui sistem yang lebih sederhana dan efektif,” pungkas Heru.(Red/yun).