Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Wajib Tau! Pasal-Pasal KUHP Baru yang Mengintai Kehidupan Sehari-Hari

Wajib Tau! Pasal-Pasal KUHP Baru yang Mengintai Kehidupan Sehari-Hari

  • account_circle Feri Taufiandi
  • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Indonesia resmi menapaki babak baru dalam sejarah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru mulai berlaku efektif, 2 januari 2026 menggantikan warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad. Namun di balik gegap gempita reformasi hukum ini, ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab; Apakah masyarakat benar-benar siap?

Sebagai Advokat yang kerap bersentuhan langsung dengan denyut hukum di lapangan, saya melihat urgensi besar untuk mengedukasi publik tentang pasal-pasal penting dalam KUHP baru yang sangat mungkin menjerat masyarakat awam tanpa disadari.

Ini bukan sekadar wacana akademik,ini soal bagaimana hukum hadir dalam ruang-ruang paling personal dalam hidup kita, Sabtu,(3/1/2026)

1. Pasal Soal Hidup Bersama Tanpa Nikah (Pasal 411 dan 412 KUHP Baru)
Kini, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dapat dipidana jika ada aduan dari pihak keluarga dekat. Ini berarti, pasangan yang tinggal serumah tanpa menikah bisa dilaporkan oleh orang tua, anak, atau pasangan sah. Dalam konteks masyarakat urban yang mulai longgar terhadap norma tradisional, pasal ini bisa menjadi sumber konflik sosial dan kriminalisasi.

2. Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara (Pasal 218–220)
Mengkritik Presiden atau lembaga negara di ruang publik atau media sosial kini bisa berujung pidana, jika dianggap menyerang kehormatan atau martabat. Meski pasal ini bersifat delik aduan, batas antara kritik dan penghinaan menjadi kabur. Ini berpotensi membungkam kebebasan berekspresi jika tidak dipahami dengan benar.

3. Pasal Soal Demonstrasi Tanpa Izin (Pasal 256)
Menggelar unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa dipidana. Padahal, dalam praktiknya, banyak aksi spontan yang muncul sebagai bentuk ekspresi warga terhadap isu-isu mendesak.

Pasal ini bisa menjadi alat represi jika digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat.’terang Darius

4. Pasal Soal Perzinaan dan Perselingkuhan (Pasal 413–415)
Perzinaan kini menjadi delik aduan yang bisa diproses hukum jika dilaporkan oleh pasangan sah, orang tua, atau anak. Ini membuka ruang bagi kriminalisasi hubungan pribadi yang sebelumnya dianggap ranah privat.

5. Pasal Soal Penyihir dan Dukun (Pasal 252)
Mempraktikkan ilmu gaib atau mengaku bisa menyakiti orang lain dengan kekuatan supranatural kini bisa dipidana. Di masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan lokal, pasal ini bisa menimbulkan ketegangan antara hukum positif dan hukum adat.

Mengapa kita semua harus tahu? Karena hukum bukan hanya milik para ahli. Ia hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Ketidaktahuan terhadap hukum bukan alasan pemaaf. Dalam KUHP baru, banyak pasal yang bersifat delik aduan—artinya bisa diproses jika ada yang melapor. Ini membuka ruang bagi konflik horizontal, kriminalisasi, bahkan penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu.

Sebagai Advokat, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melek hukum. Pahami hak dan kewajiban Anda. Jangan sampai ketidaktahuan membuat Anda terjerat pasal-pasal yang sebenarnya bisa dihindari.

KUHP baru adalah cermin wajah hukum Indonesia masa depan. Ia bisa menjadi alat keadilan, atau justru alat represi, tergantung bagaimana kita memahaminya dan mengawalnya.

Maka, mari belajar bersama. Karena hukum yang adil hanya bisa terwujud jika rakyatnya sadar dan paham akan hukum itu sendiri. Salam Keadilan.’pungkas Darius

 

 

 

 

Editor : Feri

Sumber: Adv. Darius Leka,S.H,M.H

  • Penulis: Feri Taufiandi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usman Husin Salurkan 30 Ribu Benih Lele di Kota Kupang, Perkuat Ekonomi Masyarakat Lewat Budidaya Bioflok

    Usman Husin Salurkan 30 Ribu Benih Lele di Kota Kupang, Perkuat Ekonomi Masyarakat Lewat Budidaya Bioflok

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 209
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Komitmen Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan terus diwujudkan. Setelah menyerahkan bantuan kepada Pokdakan Lele 24 di Kelurahan Sikumana, Usman kembali menyalurkan bantuan serupa kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) DAFD Jaya di kawasan Penkase Oeleta, Kota Kupang. Dengan penyaluran di […]

  • Dari Ladang ke Meja, Dinas Pertanian NTT Siapkan Klaster Agama dan Sekolah: Wujudkan Kemandirian Pangan

    Dari Ladang ke Meja, Dinas Pertanian NTT Siapkan Klaster Agama dan Sekolah: Wujudkan Kemandirian Pangan

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 457
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat gerakan kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, langkah strategis kini diarahkan pada pengembangan klaster pangan lokal di berbagai sektor, termasuk lembaga keagamaan dan sekolah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz B. Oemboe Wanda, menjelaskan […]

  • Amal Fiza, ST Dilantik sebagai Ketua DPAC Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Dumai Selatan, Siap Layani Masyarakat

    Amal Fiza, ST Dilantik sebagai Ketua DPAC Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Dumai Selatan, Siap Layani Masyarakat

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 90
    • 0Komentar

      DUMAI.JARRAKPOS.COM– Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Dumai Selatan menyatakan komitmen penuh dan loyalitas tanpa batas dalam mengabdi kepada masyarakat. Hal ini disampaikan menyusul suksesnya agenda pelantikan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Dumai periode 2026–2031 yang berlangsung dengan khidmat dan semarak.02/11/26 Ketua DPAC PKB Kecamatan Dumai Selatan, Amal […]

  • Pemuda Kenang Sosok Abdurrahmansyah Sebagai Bapak Persatuan Pemuda

    Pemuda Kenang Sosok Abdurrahmansyah Sebagai Bapak Persatuan Pemuda

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 315
    • 0Komentar

    Subulussalam, Jarrakpos.com — Kepergian almarhum Abdurrahmansyah, SE., MM meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, khususnya kalangan pemuda di Kota Subulussalam. Sosok yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan ini dikenang sebagai figur pemersatu di tengah dinamika daerah Beberapa bulan sebelum wafatnya, almarhum diketahui masih aktif menggagas pertemuan lintas pemuda. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi berbagai organisasi […]

  • Musancab PDI Perjuangan Kaur Berlangsung Khidmat, Pengurus PAC Resmi Dikukuhkan

    Musancab PDI Perjuangan Kaur Berlangsung Khidmat, Pengurus PAC Resmi Dikukuhkan

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Sepriyanita
    • visibility 196
    • 0Komentar

    KAUR, jarrakpos.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kaur menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) sekaligus pengukuhan dan pengambilan sumpah janji jabatan pengurus partai tingkat kecamatan se-Kabupaten Kaur. Kegiatan berlangsung khidmat dan meriah dengan dihadiri jajaran pengurus, kader, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu, […]

  • Antisipasi Kebakaran Jalur Pendakian Telomoyo Ditutup

    Antisipasi Kebakaran Jalur Pendakian Telomoyo Ditutup

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    MAGELANG, JARRAKPOS.COM – Kawasan wisata dan jalur pendakian Gunung Telomoyo resmi ditutup sementara mulai 29 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB. Informasi lengkap mengenai penutupan ini: Alasan Penutupan: Dilakukan untuk antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta status siaga darurat bencana kekeringan. (2/11/2026) Dasar Hukum: Mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/237 Tahun 2026, […]

expand_less