Tiga Fraksi DPRK Subulussalam Sepakat Interpelasi, Soroti Defisit dan Dana Banpres
- account_circle Rahmad Ariadi
- calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
SUBULUSSALAM, Jarrakpos.com – Dinamika politik di DPRK Subulussalam memanas. Tiga dari empat fraksi resmi menyepakati penggunaan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota Subulussalam dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (11/2/2026).
Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, dan Fraksi Megegoh kompak mendorong interpelasi sebagai bentuk pengawasan serius terhadap kebijakan eksekutif. Sementara itu, Fraksi Rabbani yang dikenal sebagai fraksi pendukung Wali Kota tidak tampak dalam rapat tersebut.
Ketua Fraksi Golkar, T. Raypa Andriant Sastra, menegaskan bahwa melonjaknya defisit anggaran Tahun 2025 menjadi alasan utama pengajuan interpelasi. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dan transparan dari pemerintah daerah.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi Hanura, Jumadin, yang menilai persoalan defisit tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut stabilitas keuangan daerah.
Tak hanya itu, Fraksi Megegoh melalui Alimsyah turut menyoroti dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk tanggap darurat.
Rapat paripurna dihadiri 15 dari 20 anggota DPRK. Saat Ketua DPRK Ade Fadly Franata Bintang meminta persetujuan forum, seluruh anggota yang hadir secara serentak menyatakan setuju.
Dengan disahkannya usul tersebut, DPRK Subulussalam secara resmi akan meminta keterangan kepada Pemerintah Kota terkait sejumlah kebijakan yang dinilai perlu penjelasan terbuka di hadapan publik.
- Penulis: Rahmad Ariadi
Saat ini belum ada komentar