Program FAPE-PS Salurkan Miliaran Rupiah ke NTT, Usman Husin: Masyarakat Bentuk Kelompok, Saya Siap Bantu

NTT, Jarrakpos.com- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) memanfaatkan Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) sebagai peluang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus aktif membentuk kelompok dan mengusulkan program agar mendapat dukungan pemerintah.

“Saya mengajak Bapak dan Mama segera membentuk kelompok dan mengajukan usulan. Kalau kelompoknya sudah siap, sampaikan kepada saya. Saya akan bantu perjuangkan agar program ini bisa masuk ke wilayah Bapak dan Mama. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja,” kata Usman, Kamis (30/7/2026).

Usman menegaskan, FAPE-PS merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di NTT. Melalui program tersebut, masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial tidak hanya memperoleh akses legal terhadap lahan, tetapi juga mendapatkan dukungan berupa bibit tanaman berkualitas, sarana produksi, pendampingan, hingga akses pasar agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Program FAPE-PS ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di NTT. Negara hadir memberikan program kepada masyarakat agar lahan yang mereka kelola menjadi sumber penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Usman menjelaskan, pemerintah mengalokasikan bantuan sekitar Rp5,6 juta per hektare dalam bentuk sarana produksi, bukan uang tunai. Bantuan tersebut meliputi bibit tanaman kayu berkualitas, bibit tanaman pangan seperti jagung, padi maupun pangan lokal sesuai karakteristik daerah, alat penunjang kegiatan, biaya pembersihan lahan, hingga pendampingan kepada kelompok masyarakat.

Pada tahun 2026, program FAPE-PS di NTT menargetkan pengembangan lahan seluas 1.336 hektare yang dikelola sekitar 40 kelompok perhutanan sosial. Dengan luasan tersebut, nilai program yang dikucurkan pemerintah mencapai miliaran rupiah.

“Ini bukan angka yang kecil. Yang paling penting adalah masyarakat benar-benar memanfaatkan program ini agar lahannya produktif dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga,” katanya.

Menurut Usman, ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari luas lahan yang ditanami, tetapi juga dari meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kelompok berhasil mengelola lahannya dengan baik, hasil panennya meningkat, pendapatannya naik, maka tujuan utama program ini tercapai. Kita ingin masyarakat semakin mandiri dan kemiskinan di NTT terus berkurang,” ujarnya.

Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, Usman menegaskan akan terus mengawal agar semakin banyak program pemerintah pusat hadir di NTT.

“Tugas kami di DPR RI adalah memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. Saya akan terus memperjuangkan agar semakin banyak kelompok perhutanan sosial di NTT mendapatkan manfaat dari program seperti FAPE-PS,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, mengatakan FAPE-PS dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok masyarakat hingga mitra usaha sebagai offtaker yang siap menampung hasil produksi masyarakat.

“Pendampingan dilakukan sejak awal pelaksanaan program hingga proses pengembangan usaha masyarakat. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan,” katanya.

Erwin menambahkan, komoditas prioritas dalam FAPE-PS di NTT meliputi tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) seperti mete, kakao, dan komoditas kehutanan lainnya, serta tanaman pangan, terutama jagung, yang sesuai dengan karakteristik lahan di NTT.

Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan air, Balai Perhutanan Sosial Kupang juga berkoordinasi dengan BMKG dalam menentukan waktu tanam yang tepat sehingga peluang keberhasilan program semakin besar.

Ia optimistis peluang perluasan program pada tahun-tahun mendatang masih terbuka apabila pelaksanaan tahun ini menunjukkan hasil yang baik.

“Target kami bukan hanya bertambahnya tutupan lahan, tetapi juga meningkatnya produksi tanaman, terjaganya kelestarian lingkungan, dan yang paling utama meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial,” pungkasnya.***