Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Kunker Temui Warga Serap Aspirasi.

Cirebon, Jarrakpos.Com – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr. Sophi Zulfiah, SH, MH melaksanakan silaturahmi dan kunjungan kerja (Kunker) untuk menyerap aspirasi warga. Kunker tersebut dalam rangka Reses ke I anggota DPRD tahun sidang 2025-2026. Acara diselenggarakan di Desa Cipeujeuh Watan Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jum, at 17/10/2025.

Kehadiran Sophi di sambut antusias oleh ibu-ibu dari Jama,ah Majelis Ta, lim Assu, ada, beserta Tokoh masyarakat lainya yang ada di Desa Cipeujeuh Wetan.

Dalam kesempatan tersebut, Sophi menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya yaitu dalam rangka silaturahmi untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan di bawa ke rapat DPRD sebagai dasar pengambilan kebijakan DPRD dan Pemerintah.

Di hadapan masyarakat Desa Cipeujeih Wetan, Sophi menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Ia berharap perempuan bisa berpartisipasi aktif melakukan intervensi langsung menentukan kebijakan publik.

Ia mencontohkan dirinya sebagai perempuan yang berjuang dan berusaha untuk aktif dan berperan langsung dalam pengambilan kebijakan publik melalui jalur politik di PDI Perjuangan yang pada akhirnya membawanya sukses menjadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

” Perempuan sekarang sudah mulai menyadari akan pentingnya peran perempuan dan sudah banyak yang berperan langsung dalam mengambil kebijakan publik seperti Ibu Megawati, beliau menjadi perempuan pertama yang menjadi Presiden, Ketua MPR juga sekarang Perempuan, dan alhamdulilah saya adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Cirebon, ” Tutur Sophi.

Dalam sesi tanya jawab Sophi mendapatkan masukan tentang perlunya perbaikan infrastruktur agar jalan yang rusak bisa segera di perbaiki.

Menanggapi hal tersebut, Sophi akan melakukan survei ke lokasi jalan yang rusak yang menjadi keluhan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon berjalan dengan baik dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Menurut Sophi dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Cirebon ia pernah mengevaluasi anggaran Infrastruktur yang sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan jumlah kerusakan jalan yang sudah bertahun-tahun, sehingga ia menekankan agar anggaran untuk Pembangunan Jalan di tambah.

Dalam usulan penambahan anggaran tersebut DPRD dan Pemerintah Daerah akhirnya berhasil menggeser anggaran sebesar 85 M yang di bagi menjadi dua pos kebijakan yaitu untuk kesehatan sebesar 19 M dan sisanya 66 M untuk Infrastruktur Jalan.

Selain masalah Infrastruktur, Sophi juga mendapatkan keluhan warga tentang persoalan kinerja Pemerintah Desa yang masih kurang maksimal dalam melayani masyarakat dan
sulitnya mendapatkan BPJS kesehatan.

Dalam persoalan pelayanan di tingkat Desa ia berjanji akan menyampaikan langsung kepada Komisi satu yang membidangi persoalan Pemerintahan Desa dan menyarankan  kepada masyarakat untuk jangan sungkan-sungkan menyampaikan persoalan tersebut ke Komisi satu yang secara kebetulan di Kecamatan Lemahabang ada anggota Komisi satu.

Menanggapi sulitnya masyarakat dalam mendapatkan akses BPJS kesehatan, ia mengatakan telah berjuang ke BPJS dan DPR-RI dan ternyata semua itu adalah kebijakan pusat yang tidak bisa di intervensi oleh Daerah, sehingga ia dan Pemerintah Daerah lebih memilih mengambil solusi lewat jalur Jamkesda.

Menurut Sophi bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki BPJS bisa memanfaatkan fasilitas Jamkesda yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang prosesnya bisa melalui jalur rekomendasi dari Puskesos yang kemudian di bawa ke Dinsos.

Ia berjanji akan selalu mendorong pemerintah agar bisa membuat kebijakan khususnya Jamkesda yang tidak menyulitkan warga.

” Saya akan terus mendorong pemerintah agar membuat kebijakan kesehatan melalui Jamkesda yang tidak berbelit agar tidak mempersulit warga, ” Pungkas Sophi. (Hadi Supangat)