Pedagang UMKM Lokal Keluhkan Pengelolaan Lapak Jamnas RX King XIX, Pedagang Tekor, Lapak Liar Justru Menjamur?
- account_circle Yuniardi Sutondo
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Salah satu lapak yang diduga liar diluar pengelolaan panitia.
Pacitan,JarrakPos-Gelaran akbar Jambore Nasional (Jamnas) RX King XIX yang berlangsung pada 14–15 November 2026 menyisakan persoalan bagi sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Di balik kemeriahan acara yang menyedot perhatian ribuan pecinta Yamaha RX King, sejumlah pedagang mengaku merugi akibat rendahnya omzet penjualan dan persoalan pengelolaan lapak yang dinilai kurang tertib.
Salah satunya dialami Bu Sri, pedagang lokal yang turut menyewa lapak resmi selama dua hari pelaksanaan acara. Alih-alih memperoleh keuntungan dari momentum keramaian tersebut, ia justru mengaku mengalami kerugian besar.
Dari seluruh dagangan yang dijual, omzet yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar Rp400 ribu. Padahal, untuk bisa berjualan di lokasi acara, ia harus membayar sewa lapak sebesar Rp1,5 juta.
“Haduh jebol (tekor) aku, Mas. La piye dodolan rong dino kur payon Rp400 ribu,” keluhnya saat dikonfirmasi media, Senin (16/11).
Menurut Sri, persoalan yang paling disesalkan bukan semata-mata sepinya pembeli, melainkan pengelolaan lapak selama kegiatan berlangsung. Ia menilai panitia terkesan melakukan pembiaran terhadap keberadaan pedagang yang berjualan di luar penataan lapak resmi atau yang disebut pedagang liar.
Padahal, sebelum memutuskan menyewa lapak, dirinya mengaku telah memastikan kepada pihak terkait mengenai kemungkinan adanya pedagang liar di area kegiatan. Saat itu, ia mendapat jawaban bahwa tidak ada pedagang liar. Atas dasar informasi tersebut, ia akhirnya memutuskan mengeluarkan biaya untuk menyewa lapak resmi.
Namun, fakta di lapangan justru berbeda. Selama kegiatan berlangsung, pedagang yang berjualan di luar pengelolaan lapak resmi disebut jumlahnya sangat banyak, bahkan menurut pengamatannya melebihi jumlah pedagang yang ditangani langsung oleh panitia.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan. Sebab, pedagang yang telah mengeluarkan biaya sewa hingga Rp1,5 juta merasa harus bersaing dengan banyak pedagang lain yang berjualan di area kegiatan tanpa melalui mekanisme penyewaan lapak resmi.
Tak hanya soal keberadaan lapak liar, Sri juga menyoroti adanya penarikan biaya terhadap pedagang yang berjualan di luar pengelolaan lapak resmi. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, nominal pungutan kepada pedagang tersebut bervariasi, mulai dari sekitar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu.
Bahkan, pedagang liar dari luar kota yang dikoordinasikan oleh pihak tertentu disebut turut dikenai biaya sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu.
Di sisi lain, pedagang yang telah membayar sewa lapak resmi sebesar Rp1,5 juta disebut mendapatkan kompensasi sebesar Rp600 ribu dari panitia. Meski demikian, mekanisme pemberian kompensasi tersebut dan dasar penetapan berbagai nominal pungutan masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di kalangan pedagang.
Sri mengaku telah mengeluarkan modal awal tak kurang dari Rp4,5 juta untuk mempersiapkan dagangannya. Namun, selama dua hari berjualan, omzet yang diperoleh hanya sekitar Rp400 ribu. Dengan demikian, selisih antara modal awal dan omzet mencapai Rp4,1 juta, belum termasuk biaya operasional lainnya.
“Wes jebol tenan, Mas. Kok jare UMKM panen. Ya hanya sebagian yang mungkin ada komunikasi sama panitia. Sementara yang lainnya banyak yang merugi,” tukasnya.

Salah satu lapak resmi yang menyewa sebesar Rp 1,5 juta.
Ia berharap, persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara, terutama menyangkut transparansi pengelolaan lapak, pengawasan pedagang, serta kejelasan mekanisme penarikan biaya selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, jangan sampai pedagang yang sudah memenuhi ketentuan dan membayar biaya sewa resmi justru merasa dirugikan karena tidak adanya penertiban terhadap pedagang lain yang berjualan di luar mekanisme tersebut.
“Jangan sampai kami yang sudah membayar resmi justru kalah bersaing karena lapak-lapak liar dibiarkan begitu saja,” harapnya.
Sri juga berharap apabila Pacitan kembali menjadi tuan rumah agenda berskala nasional, panitia lebih memperhatikan nasib UMKM lokal. Pengelolaan lapak harus dilakukan secara transparan, mulai dari penentuan tarif, pendataan pedagang, hingga pengawasan di lapangan.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari pihak panitia penyelenggara terkait dugaan pembiaran lapak liar, mekanisme penarikan biaya terhadap pedagang di luar lapak resmi, variasi nominal pungutan Rp300 ribu hingga Rp600 ribu, serta pemberian kompensasi Rp600 ribu kepada pedagang yang telah menyewa lapak resmi.
Persoalan ini menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan Jamnas RX King XIX di Pacitan. Sebab, keberhasilan sebuah event berskala nasional tidak cukup hanya diukur dari kemeriahan acara dan jumlah pengunjung. Transparansi pengelolaan serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya UMKM lokal, juga harus menjadi perhatian utama.(Red/yun).
- Penulis: Yuniardi Sutondo





Saat ini belum ada komentar