Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Kuatkan APIP, Bersihkan Pemerintahan: NTT Teguhkan Komitmen Antikorupsi Bersama KPK

Kuatkan APIP, Bersihkan Pemerintahan: NTT Teguhkan Komitmen Antikorupsi Bersama KPK

  • account_circle Mario
  • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya pengawasan internal yang kuat dan berintegritas dalam mendorong pemerintahan yang bersih.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTT dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025, yang digelar di Hotel Sasando, Kupang, Selasa (28/10/2025).

Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Dasacita pada Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NTT” ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, bersama sejumlah pejabat penting seperti Plt. Direktur Kordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Imam Turmudi, Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro, Plt. Kepala BPKP Perwakilan NTT, Kapsari, serta Inspektur I Itjen Kemendagri, Rustam Masur yang bergabung secara daring. Turut hadir pula para Wakil Bupati dan Inspektur kabupaten/kota se-NTT.

APIP sebagai Garda Depan Integritas

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi garda depan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Melalui Rakorwasda ini, saya berharap kita dapat merumuskan model koordinasi pengawasan yang lebih baik, yang bersifat preventif, kolaboratif, berbasis data dan risiko, serta terintegrasi lintas lembaga,” ujarnya.

Gubernur Melki menekankan bahwa APIP tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan.

“Lebih baik diingatkan sejak dini daripada dibiarkan melewati garis merah hingga akhirnya penegak hukum yang turun tangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas APIP dan sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, dan KPK menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

KPK Tegaskan Tak Ada Intervensi Hukum

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat pengawasan dan integritas.

Ia menegaskan bahwa KPK akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi.

“Jika kami menemukan perbuatan tercela, kami tidak segan menangkap siapa pun, dari partai atau jabatan mana pun. KPK bekerja berdasarkan fakta dan bukti hukum, tanpa intervensi, bahkan dari Presiden sekalipun,” tegas Tanak.

Ia juga mengingatkan agar Kepala Daerah dan pimpinan DPRD berhati-hati dalam pembahasan anggaran daerah (RAPBD), yang kerap menjadi celah munculnya praktik kepentingan pribadi.

“Dalam pembahasan APBD, jangan melihat kepentingan sendiri. Kadang usulan eksekutif ditolak hanya karena motif politik. Ini fakta, bukan pendapat pribadi,” tandasnya.

Tanak pun berharap agar APIP di NTT dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, jauh dari praktik KKN, serta melapor langsung kepada Gubernur sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan.

Simbol Komitmen: Satgas Pengawas Internal “Ayo Bangun NTT”

Sebagai penutup kegiatan, Gubernur Melki Laka Lena mengukuhkan para APIP dari seluruh perangkat daerah Provinsi NTT dan menyematkan Pin Satgas Pengawas Internal “Ayo Bangun NTT”, sebagai simbol komitmen terhadap pengawasan yang bersih dan profesional.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektur Provinsi NTT, para Wakil Bupati, dan Inspektur kabupaten/kota, mempertegas tekad bersama untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas di setiap tingkatan pemerintahan.

Inspektur NTT: Pengawasan Bukan Sekadar Formalitas

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Provinsi NTT, Stefanus Halla, menegaskan bahwa pengawasan internal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik.

“APIP harus hadir bukan hanya sebagai pemeriksa, tetapi sebagai mitra strategis yang membantu kepala daerah memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan benar, efisien, dan sesuai aturan,” ujar Stefanus.

Ia menambahkan, pengawasan yang efektif membutuhkan komitmen, keberanian, dan keteladanan dari seluruh aparatur.

“Integritas bukan dimulai dari dokumen, tetapi dari hati dan niat untuk melayani masyarakat dengan jujur,” tutupnya. ***

  • Penulis: Mario

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kang Andhy Daftar Calon Ketua PWI Jabar, Usung Program Kesejahteraan Wartawan hingga Peluang Kerja Internasional

    Kang Andhy Daftar Calon Ketua PWI Jabar, Usung Program Kesejahteraan Wartawan hingga Peluang Kerja Internasional

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 114
    • 0Komentar

    BANDUNG, Jarrakpos.com – H. Hardiyansyah, S.H. atau yang akrab disapa Kang Andhy, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031. Berkas pendaftaran Kang Andhy diterima oleh panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jawa Barat 2026 pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Penerimaan pendaftaran dilakukan oleh Ketua Organizing Committee (OC) […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Ajak Masyarakat Go Green Lewat Aksi Bersih Pantai

    BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Ajak Masyarakat Go Green Lewat Aksi Bersih Pantai

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 493
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu menggelar kegiatan Employee Volunteering bertema Go Green berupa bersih-bersih sampah serta pembagian goodybag yang ramah lingkungan. Kegiatan yang diikuti Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu ini dilaksanakan di Pantai Panjang, pada Jumat (20/6/2025). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu Ferama Putri, Jumat (20/6/2025) menyampaikan, kegiatan sosial ini bertujuan untuk mengajak masayarakat […]

  • Makna Bulan Suro Bulan Pertama dalam Kalender Jawa

    Makna Bulan Suro Bulan Pertama dalam Kalender Jawa

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 206
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa, yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Bulan ini dianggap sakral dan suci, serta sering kali diperingati dengan berbagai ritual refleksi diri, doa, dan ziarah oleh masyarakat Jawa. Jumat(12/6/2026) Asal Usul dan Makna Sejarah: Penetapan awal bulan Suro dicetuskan oleh Sultan Agung dari Kerajaan […]

  • Menuntut Kepastian Keberangkatan, Keluarga Jemaah Umrah Kembali Mendatangi Kantor Yayasan Al-Zamzami di Kuningan

    Menuntut Kepastian Keberangkatan, Keluarga Jemaah Umrah Kembali Mendatangi Kantor Yayasan Al-Zamzami di Kuningan

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 126
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com — Sejumlah keluarga bersama calon jemaah umrah kembali mendatangi kantor Yayasan Umrah dan Haji Al-Zamzami di Kabupaten Kuningan, Senin (3/8/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kepastian secara langsung terkait kejelasan nasib keberangkatan 95 calon jemaah yang sebelumnya gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. ​Salah seorang perwakilan keluarga jemaah Ilyas mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini berimbas panjang. […]

  • Kunjungi Sejumlah Dapur SPPG, Walikota Magelang Pastikan Standar Higienitas dan Kualitas Produksi

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 680
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Pemerintah Kota Magelang memastikan seluruh dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di wilayah ini memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini ditandai dengan tinjauan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono ke enam lokasi SPPG pada Selasa (14/9/2025). Lokasi yang ditinjau yaitu SPPG di Jalan Gatot Soebroto, Jalan Pahlawan, […]

  • Ketua DPRD Ngada Romi Juji Dorong Regulasi Moke: Konsultasi ke Kemenkumham NTT

    Ketua DPRD Ngada Romi Juji Dorong Regulasi Moke: Konsultasi ke Kemenkumham NTT

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 859
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Ketua DPRD Ngada, Romilus Juji, mengambil langkah strategis untuk memastikan moke atau sopi, minuman tradisional yang menjadi identitas budaya sekaligus sumber ekonomi masyarakat Aimere dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Ngada memiliki payung hukum yang jelas dan berpihak pada kepentingan lokal. Dalam kunjungan resmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur […]

expand_less