Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » KPK Periksa Dua Pejabat BPN Bandung Barat Terkait Dugaan Suap HGB di Kementerian

KPK Periksa Dua Pejabat BPN Bandung Barat Terkait Dugaan Suap HGB di Kementerian

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JARRAKPOS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dua pejabat yang diperiksa tersebut yakni Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, serta mantan Kakantah Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung.

“Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Polresta Bandung,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa.

Selain memeriksa dua pejabat tersebut, penyidik KPK juga meminta keterangan empat saksi lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses administrasi pertanahan maupun aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Keempat saksi itu masing-masing Zamilul Muttaqien, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat; Cilvia A. Ptnh, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; Nana Ristana, karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo atau Perumahan Kota Baru Parahyangan; serta Evelin Lili, Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo atau Perumahan Kota Baru Parahyangan.

Pemanggilan sejumlah pejabat pertanahan dan pihak perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mendalami dugaan praktik suap dalam pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN.

Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap lebih jauh proses pengurusan hak atas tanah, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Meski demikian, status para pihak yang dipanggil dalam pemeriksaan kali ini adalah sebagai saksi. Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.***

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Petani hingga Nelayan, Usman Husin Buktikan Perjuangan dengan Kerja Nyata untuk Rote

    Dari Petani hingga Nelayan, Usman Husin Buktikan Perjuangan dengan Kerja Nyata untuk Rote

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 100
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Perjuangan seorang wakil rakyat tidak cukup hanya disampaikan melalui kata-kata. Lebih dari itu, perjuangan harus terlihat dari hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Prinsip inilah yang kembali ditunjukkan Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, melalui berbagai dukungan yang diperjuangkannya bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara […]

  • Ketua Komisi V DPRD NTT: Program “Belajar Sambil Mengabdi” SMKN 5 Kupang Layak Jadi Model SMK se-NTT

    Ketua Komisi V DPRD NTT: Program “Belajar Sambil Mengabdi” SMKN 5 Kupang Layak Jadi Model SMK se-NTT

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 158
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Program “Belajar Sambil Mengabdi” yang dijalankan SMK Negeri 5 Kupang mendapat apresiasi dari Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhamad Sipriyadin Pua Rake. Program berupa layanan servis dan instalasi gratis bagi masyarakat Kota Kupang itu dinilai bukan sekadar kegiatan pelayanan sosial. Lebih dari itu, program tersebut menjadi inovasi pembelajaran vokasi […]

  • Mahfud MD: Soroti Kereta Cepat Whoosh Telan Biaya Besar

    Mahfud MD: Soroti Kereta Cepat Whoosh Telan Biaya Besar

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 736
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRSKPOS.COM – Mahfud MD menyoroti dugaan mark-up luar biasa dalam proyek kereta cepat Whoosh, yang menurut pengamatannya menelan biaya per kilometer hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China. Di mata Mahfud, skema pembiayaan proyek tersebut justru memperlihatkan pola pembebanan negara yang terus terjadi di masa depan. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal […]

  • Stories of Resilience: Failed Gadgets That Paved the Way for Future Successes

    Stories of Resilience: Failed Gadgets That Paved the Way for Future Successes

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle admin
    • visibility 598
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • Politisi Demokrat Sebut Laut Tak Boleh Diperjualbelikan

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Jumri
    • visibility 1.194
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut bahwa laut adalah milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Dede, fenomena sertifikasi lahan di perairan Indonesia merupakan upaya oknum tertentu untuk mengubah wilayah laut menjadi bidang tanah. Berikutnya, kata Dede wilayah laut yang menjadi bidang-bidang tanah tersebut akan dapat diubah menjadi aset […]

  • Pilkampong Lae Ikan Tinggal Dua Hari, Namun Puluhan Warga Tak Masuk DPT

    Pilkampong Lae Ikan Tinggal Dua Hari, Namun Puluhan Warga Tak Masuk DPT

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 232
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, JARRAKPOS.COM — Dua hari menjelang pemilihan kepala Kampong Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) belum berakhir. Puluhan warga mengaku tidak tercantum dalam DPT untuk pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 1 September 2026. Warga menilai penetapan DPT di Kampong Lae Ikan janggal. Mereka mempersoalkan proses penetapan yang disebut dilakukan secara […]

expand_less