KPK Periksa Dua Pejabat BPN Bandung Barat Terkait Dugaan Suap HGB di Kementerian
- account_circle Redaksi
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

JARRAKPOS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dua pejabat yang diperiksa tersebut yakni Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, serta mantan Kakantah Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung.
“Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Polresta Bandung,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa.
Selain memeriksa dua pejabat tersebut, penyidik KPK juga meminta keterangan empat saksi lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses administrasi pertanahan maupun aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan perkara tersebut.
Keempat saksi itu masing-masing Zamilul Muttaqien, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat; Cilvia A. Ptnh, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; Nana Ristana, karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo atau Perumahan Kota Baru Parahyangan; serta Evelin Lili, Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo atau Perumahan Kota Baru Parahyangan.
Pemanggilan sejumlah pejabat pertanahan dan pihak perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mendalami dugaan praktik suap dalam pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap lebih jauh proses pengurusan hak atas tanah, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Meski demikian, status para pihak yang dipanggil dalam pemeriksaan kali ini adalah sebagai saksi. Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.***
- Penulis: Redaksi





Saat ini belum ada komentar