Connect with us

EKONOMI

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Budidaya Ikan Tuna

Redaksi Jarrakpos

Published

on

DENPASAR, JARRAK POS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mendorong budi daya ikan tuna jenis ‘yellowfin’ di wilayah Gondol, Kabupaten Buleleng. Diharapkan upaya ini mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan ekspor ikan tuna kedepan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, saat mengunjungi Loka Riset Perikanan Tuna di Jalan Mertasari Nomor 140, Banjar Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar, Senin (19/2/2018)

Ia mengatakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan budi daya ikan tuna “yellowfin” guna menambah tangkapan para petani di perairan di Indonesia. Menurut Viva Yoga, langkah ini terus dilakukan oleh pemerintah sehingga diharapkan ke depannya tangkapan ikan oleh nelayan terus meningkat. “Anggota DPR mendorong dan memberi motivasi agar para nelayan bisa meningkatkan tangkapannya, salah satunya dengan melakukan budi daya. hal ini tidak terbatas pada ikan tuna saja, tetapi semua jenis ikan,” ujarnya.

Salah satu hal yang perlu dikonfirmasi adalah persoalan data ekspor-impor ikan tuna dari dan ke Indonesia. Menurutnya, masih ada ketidaksesuaian data yang ekspor-impor ikan tuna. “Jumlah import masih ada silang sengketa dan mengatakan tuna masih impor. Tapi dari Pak Dirjen tadi mengatakan tuna tidak impor melainkan kita ekspor. Nanti kita lihat data-data dari BPS. Apakah ikan tuna itu ada impornya atau tidak nanti BPS yang menjelaskan,” tegas Viva Yoga.

Menurutnya, mengacu pada data di lapangan ikan tuna masih impor dari luar negeri. “Data di lapangan masih menunjukkan adanya impor. Nanti kita akan minta penjelasan pada KKP secara khusus dan BPK terkait dengan data itu,” ungkapnya.

Advertisement

Viva Yoga menganggap persoalan data ikan tuna sangat penting oleh karena berkaitan dengan kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Sementara untuk ekspor, Viva Yoga menyebut pada tahun 2013 Indonesia pernah mencapai rekor tertinggi yakni mencapai 400 kilogram. Ikan tuna dari Indonesia nilainya mencapai Rp4,4 miliar. “Jadi, itu kan sangat bagus. Pengembangan tuna di Indonsia masih sangat prospektif, tapi potensinya seharusnya masih bisa dikembangkan lagi. Hasil tangkapannya masih kurang,” terangnya.

Soal transitment, Viva Yoga menyebut hal itu harus dilakukan dengan catatan dilakukannya pengawasan yang cukup ketat. “Jangan sampai transitment itu dilakukan sebagai ilegal fishing. Jadi, transitment itu dam rangka untuk pengembsngan produksi ikan di Indonesia,” tegas Viva Yoga lagi.

Soal pengawasan tersebut, Viva Yoga meminta KKP dan kementerian terkait lainnya secara teknis terus melakukan proses pengawasan terhadap transitment. “Kan dari kementerian tidak boleh melarang, tapi tidak ada solusi seperti jarak kapal dengan transitment dan nelayan memilih migrasi. Proses pelarangan terhadap dunia industri ikan itu dalam rangka meningkatkan devisa untuk meningkatkan produktiviats perikanan, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Intinya di situ,” sarannya.

Jika pelarangan secara ketat dilakukan namun justru merusak industri perikanan, Viva Yoga menyayangkan hal itu terjadi. “Fungsi konservasi itu adalah dalam rangka pemanfaatan pengembangan ekonomi laut. Fungsi konservasi tidak berdiri sendiri. Fungsi konservasi itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ulasnya.

Advertisement

Baginya, fungsi konservasi juga diarahkan untuk meningkatkan pengembangan produktivitas perikanan. “Yang terjadi saat ini fungsi konservasi berdiri sendiri, membuat industri perikanan rusak, tidak jalan dan tidak maju. Itu yang terjadi saat ini. Seharusnya dia harus beriringan dengan pemanfaatan ekonomi laut,” pungkasnya. eja/ama

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/jarrakpos/public_html/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply