Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Ketua DPRD Sophi Tegaskan, Lahan Sewa Pertanian Milik Pemkab Cirebon Harus Digarap Petani, Bukan Pihak Ketiga

Ketua DPRD Sophi Tegaskan, Lahan Sewa Pertanian Milik Pemkab Cirebon Harus Digarap Petani, Bukan Pihak Ketiga

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

CIREBON, JARRAKPOS.COM I Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Dr. Sophi Zulfia, SH,MH menegaskan pentingnya pembenahan aturan terkait sewa menyewa lahan pertanian milik pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Cirebon.

Menurut Sophi, regulasi yang ada saat ini belum berpihak sepenuhnya kepada petani dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam rapat Komisi II DPRD yang berlangsung pada Hari Senin 3 Oktober 2025, bersama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Sophi mengatakan, DPRD merekomendasikan adanya pembenahan aturan tentang sewa menyewa lahan pertanian milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, agar memiliki azas manfaat bagi para petani di Kabupaten Cirebon, sehingga hasilnya dapat mensejahterakan para petani.

Ia mengatakan, banyak keluhan masyarakat terkait praktik sewa lahan pertanian milik pemda yang dinilai tidak tepat sasaran.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar aturan tersebut diperjelas, baik dari sisi kriteria penyewa, luas lahan yang dapat disewa, hingga mekanisme penyewaannya.

“Lahan sewa pertanian milik pemda seharusnya disewakan kepada petani penggarap, bukan kepada pihak ketiga atau perantara,” kata Sophi.

Menurut Sophi, pembenahan ini tidak hanya akan menegakkan asas keadilan bagi petani, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pertanian.

Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong program kedaulatan pangan nasional.

“Pembenahan aturan ini bertujuan untuk mewujudkan keberpihakan kepada petani sekaligus mengoptimalkan PAD sektor pertanian.

Lahan pertanian produktif di Kabupaten Cirebon juga harus dipertahankan dan tidak dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur lain,” katanya.

Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Cakra Suseno menilai, pembenahan aturan sewa lahan pertanian milik Pemda merupakan langkah mendesak untuk menciptakan keadilan akses bagi petani.

“Harus ada batasan yang jelas terkait luas lahan yang bisa disewa oleh setiap pihak. Ini penting agar tidak ada monopoli dan masyarakat, terutama petani kecil, bisa mendapatkan akses yang adil terhadap lahan pertanian milik pemerintah daerah,” ujarnya.

Cakra menambahkan, DPRD akan terus mengawal proses pembenahan aturan ini agar implementasinya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Menanggapi dorongan dari DPRD Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aturan dan prosedur sewa menyewa lahan pertanian milik Pemda.

Deni mengungkapkan, salah satu permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah tingginya tunggakan sewa lahan dari para penyewa. Pada tahun 2024, tercatat puluhan juta tunggakan belum terbayarkan, dan pada tahun 2025 nilainya meningkat signifikan.

“Kami akan melakukan perbaikan sistem dan prosedur agar kejadian serupa tidak terulang. Ke depan, penyewa wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum mulai bertani di lahan milik pemerintah daerah,” jelas Deni.

Ia menambahkan, pembenahan prosedur tersebut diharapkan mampu meningkatkan disiplin para penyewa sekaligus mempercepat capaian target PAD sektor pertanian.

Rapat antara Komisi II DPRD dan Dinas Pertanian tersebut akan ditindaklanjuti dalam pertemuan teknis berikutnya. Dan diharapkan hasilnya mampu menjadi solusi konkret agar pengelolaan aset lahan pertanian milik pemerintah daerah menjadi lebih transparan, adil, dan berpihak kepada petani, sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan Kabupaten Cirebon.

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PAD Pacitan Baru Terealisasi 71,94 Persen, Masih Ada Kekurangan Rp71,9 Miliar

    PAD Pacitan Baru Terealisasi 71,94 Persen, Masih Ada Kekurangan Rp71,9 Miliar

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan tahun 2026 menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Bupati Pacitan, Rabu (30/9). Hingga pekan keempat September, capaian PAD masih berada di angka 71,94 persen. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, realisasi PAD baru mencapai Rp184.349.596.534,12 dari target yang ditetapkan sebesar Rp256.267.479.297. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar […]

  • Terbukti: 125 Peserta Pelatihan BLK Plumbon Dapat Kontrak Kerja Sebelum Lulus

    Terbukti: 125 Peserta Pelatihan BLK Plumbon Dapat Kontrak Kerja Sebelum Lulus

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 135
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Angka pengangguran di Kabupaten Cirebon tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan mencetak lulusan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Cirebon kini menerapkan pendekatan baru yang menempatkan dunia usaha sebagai mitra setara dalam merancang kurikulum pelatihan kerja. Bukti keberhasilannya terlihat nyata: dari 144 peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Klaster Kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Plumbon, […]

  • Waspadalah! Dua Konten Kreator Ini Mengaku Menerima Telpon Misterius Minta Postingan Blackout Batam di Take Down

    Waspadalah! Dua Konten Kreator Ini Mengaku Menerima Telpon Misterius Minta Postingan Blackout Batam di Take Down

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Batam, jarrakpos.com | Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Kepulauan Riau ,menyayangkan adanya penelpon “misterius “terhadap dua orang konten kreator asal Batam yang menyoroti terjadinya pemadaman listrik total (Blackout) di Kota Batam, Tanjung Pinang dan Bintan, pada Senin tanggal 12/10/2026. SWI Provinsi Kepri meminta aparat hukum melakukan penyelidikan siapa oknum yang menelpon dua orang konten […]

  • Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam Hadiri Upacara HUT RI ke 80 Kawasan Industri Batam Indo

    Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam Hadiri Upacara HUT RI ke 80 Kawasan Industri Batam Indo

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.254
    • 0Komentar

    Batam, Jarrakpos.com | Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 80 dilapangan Community Centre (CC) Batamindo pada hari Minggu (17/8/2025). Ribuan massa mengikuti upaca Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Upacara digelar dikawasan Industri terbesar di Kota Batam. Upacara tersebut berlangsung berlangsung hikmat dan menjadi momentum kebersamaan seluruh masyarakat […]

  • Banjir Bandang Tolang Jae Tidak Akan Terjadi Jika Polres Tapsel Proses Dumas Perambahan Hutan 2 Tahun Lalu?

    Banjir Bandang Tolang Jae Tidak Akan Terjadi Jika Polres Tapsel Proses Dumas Perambahan Hutan 2 Tahun Lalu?

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 550
    • 0Komentar

    TAPSEL, JARRAKPOS I Seandainya Pengaduan Masyarakat (Dumas) tentang “Pengrusakan Hutan” oleh oknum kades Tolang Jae berinisial AS di desa Tolang Kec. Sayurmatinggi Kab. Tapanuli Selatan – Sumut yang dilaporkan oleh DPD LIRA Tabagsel 2 tahun lalu diproses secara cepat oleh Polres Tapsel, dimungkinkan Banjir Bandang di Tolang Jae tidak akan terjadi seperti saat ini. Karena, […]

  • Insiden Kejurda Silat, Ketua IPSI Sumut Dilaporkan ke Polisi

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 1.479
    • 0Komentar

    Medan – Insiden yang menewaskan pesilat dari perguruan Tapak Suci Said Ali Rabbani asal Tapteng di GOR Lubuk Pakam, 12-16 Pebruari 2025 berbuntut. Aliansi Masyarakat Peduli Pencak Silat Sumatera Utara melaporkan ketua umum IPSI Sumut 2020-204 Dahliana ke Poldasu. Ini terlihat dari laporan Aliansi Masyarakat Pencak silat tanggal 22 Pebruari 2025 dan diterima sekretariat staf […]

expand_less