Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, De Gadjah: Keberanian Memberantas Korupsi dan Memperjuangkan Rakyat Patut Diapresiasi

DENPASAR, Okedaily.com – 21 Oktober 2026 — Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, penyelamatan kekayaan negara, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut De Gadjah, dua tahun memang bukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, sejumlah langkah pemerintah telah menunjukkan arah kebijakan yang patut diapresiasi dan terus dikawal bersama.

Ketegasan Melawan Korupsi dan Menyelamatkan Kekayaan Negara

De Gadjah menilai salah satu hal yang menonjol dari pemerintahan Presiden Prabowo adalah komitmen politik dalam mendukung pemberantasan korupsi dan penertiban berbagai praktik yang merugikan keuangan negara.

“Saya melihat ada keberanian dalam kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menghadapi persoalan-persoalan besar bangsa, termasuk korupsi. Kita tahu, melawan korupsi bukan pekerjaan mudah. Ada kepentingan besar, jaringan yang kuat, dan persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar De Gadjah.

Ia memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia yang terus menjalankan tugas penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi.

Menurutnya, langkah penindakan terhadap dugaan korupsi, termasuk perkara yang melibatkan pejabat dan sektor-sektor strategis, memberikan pesan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

“Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun kedekatan dengan siapa pun,” tegasnya.

De Gadjah juga menyoroti pentingnya pemulihan aset dan penyelamatan kekayaan negara. Sepanjang 2025, KPK mencatat pemulihan aset negara sekitar Rp1,53 triliun. Sementara itu, pemerintah juga menjalankan penertiban kawasan hutan dan berbagai langkah pengamanan aset negara.

“Bagi saya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelakunya. Uang dan aset negara yang hilang juga harus dikejar dan dikembalikan. Karena setiap rupiah uang negara seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Meski memberikan apresiasi kepada Presiden, De Gadjah menegaskan bahwa penegakan hukum tetap harus berjalan secara profesional dan independen sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Kita patut menghargai keberanian politik Presiden dalam mendukung pemberantasan korupsi. Tetapi kita juga harus menghormati kerja keras KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak boleh tebang pilih,” tambahnya.

Program Kerakyatan Harus Memberikan Manfaat Nyata

Selain pemberantasan korupsi, De Gadjah mengapresiasi berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan upaya membangun fondasi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

“Anak-anak kita membutuhkan gizi yang baik dan pendidikan yang layak. Petani membutuhkan kepastian pasar dan penghasilan yang lebih baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, sementara generasi muda membutuhkan kesempatan bekerja dan berusaha. Itulah persoalan nyata yang harus dijawab oleh pemerintah,” ungkapnya.

Ia menilai keberhasilan program pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran maupun jumlah program yang diluncurkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Karena itu, De Gadjah mengingatkan pentingnya pengawasan, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan agar program-program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.

Bali Mendapat Perhatian dalam Pembangunan Strategis Nasional

Secara khusus, De Gadjah mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah kebutuhan strategis Bali, terutama penanganan sampah, penguatan ketahanan energi, dan pemerataan pendidikan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya.

Menurutnya, persoalan sampah di Bali sudah menjadi tantangan serius yang membutuhkan penyelesaian jangka panjang, terukur, dan melibatkan seluruh pihak.

“Persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah daerah. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, citra pariwisata, dan masa depan Bali. Karena itu, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan PSEL merupakan langkah penting yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat berjalan sesuai target, memenuhi standar lingkungan, serta didukung pengelolaan sampah yang baik dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah.

“Kita tidak boleh terus-menerus mewariskan persoalan sampah kepada anak cucu kita. Bali harus bersih, sehat, dan tetap lestari. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan persoalan satu partai atau satu kelompok,” tegasnya.

PLTS Gilimanuk, Langkah Menuju Ketahanan Energi Bali

Di sektor energi, De Gadjah juga menyoroti peluncuran program nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak oleh Presiden Prabowo dari Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, pada 25 Agustus 2026.

Program tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi, termasuk Bali, dengan kapasitas total 5,3 gigawatt peak.

Menurutnya, pengembangan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional, sekaligus mendukung kebutuhan listrik Bali yang terus meningkat.

“Bali adalah daerah pariwisata dunia. Keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik bagi masyarakat, dunia usaha, maupun sektor pariwisata. Kita tentu tidak ingin gangguan kelistrikan yang besar kembali menghambat aktivitas masyarakat,” katanya.

Ia berharap pengembangan PLTS disertai penguatan jaringan, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur kelistrikan agar Bali semakin mandiri dan risiko gangguan pasokan listrik dapat ditekan.

“Kita ingin Bali semakin kuat secara energi, semakin ramah lingkungan, dan semakin siap menghadapi kebutuhan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Dua Sekolah Rakyat di Bali, Harapan Baru bagi Anak-Anak Kurang Mampu

Perhatian pemerintah pusat juga terlihat melalui pengembangan dua Sekolah Rakyat di Bali, yakni Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabanan dan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Karangasem.

Sekolah Rakyat di Tabanan telah melaksanakan kegiatan pendidikan sejak 2025, sedangkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Tulamben, Karangasem, mulai menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada Juli 2026.

Pembangunan fasilitas pendidikan di Karangasem memiliki nilai kontrak sekitar Rp255,5 miliar, dengan sarana pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA serta fasilitas asrama dan pendukung lainnya.

De Gadjah menilai program tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan kesempatan pendidikan yang lebih baik.

“Saya sangat mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Karena bagi saya, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita hanya karena orang tuanya tidak mampu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan terpenting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Anak petani, anak buruh, anak pedagang kecil, maupun anak dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Kita tidak boleh membiarkan kemiskinan menjadi penghalang masa depan mereka,” katanya.

De Gadjah berharap keberadaan dua Sekolah Rakyat tersebut menjadi awal dari perluasan akses pendidikan yang semakin merata di Bali.

“Membangun sekolah bukan sekadar membangun gedung. Kita sedang membangun harapan, membuka kesempatan, dan mempersiapkan masa depan anak-anak bangsa. Kalau pendidikan mereka baik, peluang untuk memperbaiki kehidupan keluarganya juga semakin besar,” tambahnya.

Apresiasi Bukan Berarti Menutup Mata terhadap Kekurangan

Lebih lanjut, De Gadjah menegaskan bahwa mengapresiasi capaian pemerintah bukan berarti menganggap seluruh persoalan bangsa telah selesai.

Ia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk persoalan lapangan kerja, kesejahteraan petani, harga kebutuhan pokok, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta berbagai persoalan sosial dan lingkungan.

“Saya tidak mengatakan pemerintahan ini sempurna. Tidak ada pemerintahan yang tanpa kekurangan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi kita juga harus objektif dan adil dalam melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, kritik masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus diterima sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

“Yang baik kita apresiasi, yang kurang kita perbaiki, dan yang belum selesai kita perjuangkan bersama. Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita sulit mengakui sesuatu yang baik. Sebaliknya, dukungan politik juga tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kekurangan,” tegasnya.

De Gadjah juga mengajak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali membutuhkan kolaborasi, bukan persaingan untuk saling mengklaim keberhasilan.

“Bagi saya, siapa pun yang bekerja untuk kepentingan masyarakat Bali harus kita dukung. Tidak penting siapa yang mendapatkan pujian atau siapa yang dianggap paling berjasa. Yang jauh lebih penting adalah masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.

Dua Tahun Bukan Akhir, Melainkan Awal Perjuangan

Menutup pernyataannya, De Gadjah menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian dan melanjutkan berbagai pembenahan nasional.

Ia berharap keberanian memberantas korupsi, menyelamatkan kekayaan negara, memperluas pendidikan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat terus menjadi prioritas pemerintah.

“Dua tahun tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Tetapi keberanian untuk memulai perubahan dan ketegasan untuk memperbaiki keadaan adalah sesuatu yang patut kita hargai,” ujarnya.

“Saya percaya, rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna dalam waktu singkat. Rakyat membutuhkan kesungguhan, keberanian, kejujuran, dan hasil kerja yang nyata.”

“Pada akhirnya, keberhasilan Presiden bukan hanya keberhasilan pemerintah atau sebuah partai politik. Keberhasilan Presiden harus menjadi keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar kekuasaan, melainkan masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” pungkas De Gadjah.