Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Jawa Barat » Bupati Jeje Ritchie Ismail Paparkan Tren Positif Capaian Makro dan Sahkan Perbup Produk Pesantren di HUT KBB ke-19 

Bupati Jeje Ritchie Ismail Paparkan Tren Positif Capaian Makro dan Sahkan Perbup Produk Pesantren di HUT KBB ke-19 

  • account_circle Derry Rachman
  • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JARRAKPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 secara khidmat dan sederhana dalam upacara yang digelar di Lapangan Plaza Mekarsari, Jumat (19/6/2026). Dalam momentum tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif.

​Menurut Bupati Jeje, pelaksanaan HUT KBB ke-19 sengaja dikonsep secara bersahaja dan tidak berlebihan. Hal tersebut dinilai sejalan dengan tingkat kematangan usia daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung ini yang dinilai sudah semakin dewasa.

​“Tentunya 19 tahun Kabupaten Bandung Barat ini sudah beranjak dewasa. Jadi, kita merayakannya juga tidak berlebihan,” kata Jeje saat ditemui usai memimpin jalannya upacara.

​Meski dikemas secara efisien guna menjaga efektivitas anggaran, jalannya peringatan tetap berlangsung semarak. Upacara dimeriahkan oleh atraksi memukau marching band dari praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jeje menambahkan, Pemkab Bandung Barat tetap akan memfasilitasi hiburan bagi masyarakat luas dengan menggandeng pihak ketiga.

​“Untuk hiburan-hiburan masyarakat nanti akan kita berikan. Tentunya kita harus bisa menganggarkannya seperlunya saja. Nanti kita cari sponsor untuk acara yang diperuntukkan bagi masyarakat,” ujarnya.

​Di sisi lain, Bupati Jeje mengklaim bahwa sejumlah indikator makro pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun berjalan berhasil menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) KBB pada tahun 2025 tercatat tumbuh solid mencapai angka 5,28 persen.

​Peningkatan ekonomi ini diiringi dengan keberhasilan pemda dalam menekan angka kemiskinan turun menjadi 9,87 persen. Selain itu, tingkat inflasi daerah berhasil dikendalikan secara ketat pada angka 2,13 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang menjadi 6,60 persen.

​Aspek pemerataan pendapatan masyarakat juga membaik yang ditandai dengan perbaikan Gini Ratio menjadi 0,364. Tren positif ini berbanding lurus dengan kenaikan kualitas hidup masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KBB yang kini sukses menyentuh angka 71,65 poin.

​Di sektor infrastruktur fisik, Pemkab Bandung Barat melalui dinas terkait telah merampungkan penanganan jalan kabupaten sepanjang 36,858 kilometer. Realisasi ini mendongkrak persentase kondisi jalan mantap di wilayah KBB hingga menjadi 78,80 persen, atau berhasil melampaui target yang ditetapkan. Sementara dalam pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) KBB menembus angka memuaskan sebesar 98,50 persen.

​Prestasi dalam tata kelola birokrasi pun turut mengalami penguatan. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, KBB kini bertengger di peringkat ke-95 dari total 416 kabupaten se-Indonesia.

​Kinerja administrasi keuangan daerah juga kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta menunjukkan peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

​Kendati demikian, Bupati Jeje bersikap realistis dan menegaskan bahwa jajaran pemda berkomitmen untuk terus berbenah melakukan akselerasi pelayanan publik.

​“Meski demikian, kami memahami masih banyak masyarakat yang merasakan pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih terdapat infrastruktur yang memerlukan penanganan lebih cepat,” akunya secara terbuka.

​Sebagai kado penting pada hari jadi ke-19 ini, Bupati Jeje secara resmi mengumumkan pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Produk Pesantren. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen konkret dalam mengimplementasikan visi misi daerah di bidang keagamaan.

​Hadirnya Perbup ini diproyeksikan menjadi payung hukum kuat bagi pembiayaan dan fasilitasi daerah dalam menyalurkan bantuan kepada guru ngaji, penguatan pondok pesantren, serta keberlanjutan program-program keagamaan lainnya di seluruh wilayah Bandung Barat.

​“Dengan Perbup produk pesantren yang sudah lama dari dulu kita ajukan, alhamdulillah kebijakannya sudah ditandatangani hari ini,” pungkas Jeje Ritchie Ismail. (Diskominfotik KBB)

  • Penulis: Derry Rachman

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diskominfo Kabupaten Cirebon Bekali Forum Anak dengan Literasi Digital Berkarakter

    Diskominfo Kabupaten Cirebon Bekali Forum Anak dengan Literasi Digital Berkarakter

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 6
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Literasi Digital Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melibatkan Forum Anak Kabupaten Cirebon. Acara yang berlangsung di Aula Diskominfo pada Kamis (13/8/2026) ini bertujuan membekali generasi muda agar cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital. Mengusung tema “Generasi Digital Berkarakter: Bijak Bermedia […]

  • Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026, Pj Bupati Cirebon: Fokus pada Isu Strategis

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 493
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos com — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam forum konsultasi publik untuk rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2026 yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Kamis (16/1/2025). Turut hadir berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, […]

  • Komitmen Zero Halinar, Rutan Dumai Gelar Razia Kamar Hunian Warga Binaan

    Komitmen Zero Halinar, Rutan Dumai Gelar Razia Kamar Hunian Warga Binaan

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jarrakpos. Com Dumai – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba (Zero Halinar) melalui pelaksanaan razia kamar hunian warga binaan, Rabu (11/2). Kegiatan razia dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Petugas melakukan penyisiran di […]

  • DPRD NTT Dukung Percepatan Pemekaran Desa di TTS, 20 Desa Tinggal Selangkah Lagi Menjadi Definitif

    DPRD NTT Dukung Percepatan Pemekaran Desa di TTS, 20 Desa Tinggal Selangkah Lagi Menjadi Definitif

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 127
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Harapan masyarakat Timor Tengah Selatan (TTS) untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat dan efektif semakin terbuka. Sebanyak 20 desa persiapan di Kabupaten TTS kini hanya tinggal menunggu penyelesaian tahapan administrasi dan dukungan anggaran untuk dapat ditetapkan sebagai desa definitif. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Komisi I DPRD Kabupaten TTS dan Komisi […]

  • PSMS Bukan Milik Pribadi

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 679
    • 0Komentar

    MEDAN – Rencana Direktur Utama PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) menjual PSMS Medan mendapat tantangan. Tantangan itu datang dari klub anggota PSMS Medan. “PSMS bukanlah milik pribadi. Tidak ada hak pribadi atau perusahaan untuk menjual belikan PSMS,” tegas Ketua PS Pratama Sunarto Fajar didampingi Ketua PS Bintang Utara Sari Azhar Tanjung, Ketua PS Sahata Sumitro […]

  • Petani di NTT Kuota Pupuk Subsidi Hanya 42 Kg, PT Pupuk Indonesia: Data Berasal dari Dinas Pertanian

    Petani di NTT Kuota Pupuk Subsidi Hanya 42 Kg, PT Pupuk Indonesia: Data Berasal dari Dinas Pertanian

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 55
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Forum Rapat Koordinasi Sinergi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diinisiasi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, di Hotel Harper Kupang, Jumat (17/7/2026), mengungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Salah satu temuan yang menjadi sorotan dalam forum tersebut adalah adanya petani yang tercatat hanya […]

expand_less