DPRD Paripurna Hantaran LKPJ Bupati Cirebon Anggaran Tahun 2025

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda hantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun anggaran 2025 di ruang Abhimata Paripurna, Senin (30/3/2026). Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori mengatakan, paripurna digelar untuk mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dalam rangka memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,” katanya.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyampaian LKPJ terhadap DPRD penting sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Cirebon.

“LKPJ akan menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi perbaikan guna peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang,” kata Hasan.

Dalam paripurna, Hasan Basori menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Cirebon yang telah menyampaikan nota pengantar LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2025 kepada DPRD.

Selanjutnya, LKPJ akan dibahas oleh DPRD sesuai dengan tahapan pembahasan yang telah dijadwalkan. Setelah dibahas, akan ada penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna berikutnya.

“Untuk itu, kami mengharapkan kepada seluruh fraksi DPRD agar dapat mempersiapkan pandangan umumnya secara komprehensif dan konstruktif guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam penyampaian hantaran, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menyampaikan, selama tahun anggaran 2025, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan banyak agenda pembangunan dan pelaksanaan program kebijakan sesuai perencanaan.

“Semua agenda yang telah diselenggarakan tercantum dalam LKPJ sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai representasi masyarakat, Agus berharap setelah pembahasan yang dilakukan oleh DPRD, akan ada saran dan masukan yang evaluatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

“Evaluasi itu sangat berarti bagi pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan program kebijakan pemerintahan daerah supaya lebih solutif, responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Agus.

Rapat paripurna hantaran LKPJ Bupati Cirebon tahun 2025 menjadi cerminan dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan begitu, diharapkan kinerja pemerintahan daerah bisa menjadi lebih baik di tahun mendatang