Diskusi Pinggir Jurang: Pendidikan Sumsel Dinilai Jadi Alat Kekuasaan, Bukan Lagi Hak Rakyat

PALEMMBANG, jarrakpos.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) bersama Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sumatera Selatan menggelar diskusi publik bertajuk “Pendidikan Sumsel: Dari Hak Asasi ke Alat Kekuasaan” di Rumah Sintas, Palembang, Kamis (25/9/2025). Forum ini menghadirkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, yang dinilai kian menjauh dari hak dasar rakyat.

Dalam orasi pembuka, Dwiki Simbolon, Koordinator Wilayah II Pengurus Pusat GMKI, menegaskan bahwa wajah pendidikan di Sumsel hari ini telah “diperkosa oleh kepentingan elit.” Ia menyoroti tingginya angka putus sekolah, praktik pungutan liar, hingga kasus pencopotan kepala sekolah hanya karena menegur anak pejabat.

“Sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar rakyat justru berubah menjadi arena rente, jual beli kursi, dan manipulasi kekuasaan,” kata Dwiki.

Diskusi tersebut mengerucut pada tiga persoalan utama: ketiadaan visi jangka panjang pendidikan nasional, politik yang membelenggu dunia pendidikan, serta fenomena jual beli kursi sekolah yang marak terjadi.

Dr. Suherman, S.Pd., M.Si., salah satu narasumber, menegaskan bahwa krisis pendidikan bukan hanya kesalahan pemerintah, melainkan juga masyarakat. Menurutnya, budaya pungli dan sikap permisif orang tua ikut memperburuk keadaan.

“Regulasi yang lemah, budaya pungli yang dibiarkan, dan sikap permisif orang tua membuat pendidikan semakin terkomodifikasi. Solusinya jelas: pendidikan gratis harus dihidupkan kembali dan dijadikan fokus utama negara,” tegas Suherman.

Sementara itu, Christie A. Manurung, Ketua GMKI Palembang, menyoroti fakta-fakta lapangan yang menunjukkan krisis pendidikan di Sumsel.

“Indeks Pembangunan Manusia Sumsel tahun 2024 hanya 73,84, di bawah rata-rata nasional. Rata-rata lama sekolah kita baru 8,78 tahun, setara anak kelas 2 SMP. Lebih dari 14 ribu anak putus sekolah di tingkat dasar, dan ribuan lainnya di tingkat menengah. Apakah ini wajah pendidikan yang berpihak pada rakyat? Jelas tidak!” tegas Christie.

Hal serupa disampaikan Made Joni Sukanda, Ketua KMHDI Sumsel. Ia menyebut lemahnya kinerja Dinas Pendidikan dalam mengatasi persoalan yang ada sebagai bukti kegagalan pemerintah daerah.

“Kalau ada 14 ribu anak SD dan lebih dari 8 ribu anak SMP-SMA putus sekolah, berarti pemerintah daerah gagal menjalankan tugasnya. Apalagi praktik jual beli kursi sekolah masih marak. Ini membuktikan Dinas Pendidikan tidak bekerja dengan baik. Karena itu, kami dari KMHDI dan GMKI mendorong KPK dan BPK untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pendidikan hingga kepala sekolah,” ujarnya.

Diskusi kemudian ditutup dengan penegasan bahwa pendidikan harus dikembalikan kepada rakyat. Forum mendesak agar kurikulum memiliki visi jangka panjang, tidak mudah diubah hanya karena pergantian menteri atau kepentingan politik.

“Pendidikan harus kembali menjadi hak dasar rakyat: gratis, adil, dan membebaskan,” simpul forum. (red)