Dinsos Kabupaten Cirebon Salurkan Alat Bantu Untuk Puluhan Penyandang Disabilitas
- account_circle Hadi Supangat
- calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
CIREBON, JARRAKPOS.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon menggelontorkan bantuan berupa alat bantu untuk 80 penyandang disabilitas. Penyaluran alat bantu itu dilaksanakan di gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Selasa (25/2/2025).
Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, Agus Kurniawan Budiman yang akrab disapa Jigus ini, menyerahkan secara simbolis bantuan bagi penyandang disabilitas didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani.
Jigus mengatakan, penyaluran alat bantu disabilitas, seperti tongkat hingga kursi roda itu merupakan implementasi dari undang-undang.
“Pemkab Cirebon wajib memberikan atau memenuhi hak penyandang disabilitas. Jadi, alhamdulillah melalui Dinas Sosial, kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas,” ucap Agus.
Jigus menyebut, bahwa Kabupaten Cirebon memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Sehingga, pemerintah berkewajiban memenuhi hak penyandang disabilitas, salah satunya memberikan alat bantu untuk aksesibilitas. Tak hanya itu, Pemkab Cirebon juga terus berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi disabilitas.
“Supaya disabilitas mendapatkan haknya sebagai warga negara, ke depan kita akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya (penyerapan tenaga kerja disabilitas),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menjelaskan, penyaluran bantuan berupa alat bantu merupakan upaya mengembalikan fungsi sosial penyandang disabilitas. Sehingga, mereka bisa merasakan kemandirian dalam melakukan hal-hal dasar.
“Sebanyak 80 disabilitas (penerima bantuan) yang tersebar di Kabupaten Cirebon,” ucap Fitri—sapaan akrab Kadinsos.
Fitri menjelaskan, pemenuhan hak bagi disabilitas itu merupakan perwujudan dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan pelayanan inklusif dengan memberikan perlindungan hak-hak disabilitas dalam pelayanan sosial. (HS)
- Penulis: Hadi Supangat
Saat ini belum ada komentar