Demokrat Dukung Kebijakan Presiden Tak Kenakan Tarif 12 Presen Untuk Kebutuhan Pokok

Jarrakpos.com Jakarta – Sekretaris Fraksi MPR RI dari fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, mengattakan bahwa partai Demokrat mendukung terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tidak mengenakan tarif PPN untuk kebutuhan pokok dan jasa. Politis Demokrat yang juga ketua DPD Demokrat Jawa Barat ini mengatakan bahwa kebijakan yang ditekan oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut sangat berpihak kepada rakyat.

“Yang di kebapakan tarif PPN dari 11 % ke 12% itu barange mewah. Sementara kebutuhan pokok dan jasa tetap tarif 0 %, saya rasa ini sangat relevan,” kata Anton, Jumat (3/1/2024)

Selain mendukung kebijakan tersebut, kata Anton, Partai Demokrat akan terus melakukan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah.

“Demokrat tetap akan mendukung kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan pembangunan dan ekonomi yang tentunya berpihak kepada rakyat,” beber Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Anton juga mengungkapkan, kader Demokrat akan melakukan pengawalan ketat juga sesuai dengan arah kebijakan partai seperti yang dihimbaukan Ketua Unum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

AHY sendiri dalam kabinet Merah Putih ini mengemban jabatan mentri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Berikut pernyataan rilis resmi Partai Demokrat.

1 Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat; termasuk menyikapi kenaikan tarif secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

2. Partai Demokrat mengapresiasi Keputusan Presiden Prabowo Subianto, setelah berkoordinasi dengan DPR RI, yang menerapkan kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah 11%, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu; artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11%. Sedangkan, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0%.

3. Partai Demokrat siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran, senilai Rp. 38,6 Triliun; dalam bentuk bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10Kg/bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji s/d Rp 10 juta per bulan, bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp. 500 juta/tahun dan lain sebagainya.

4. Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.