Bupati Bandung Barat Sidak MPP Usai Viral Dugaan Calo Adminduk Saat Warga Rongga Urus KIA

JARRAKPOS.COM – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke layanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/4/2026).

Sidak tersebut dilakukan menyusul viralnya keluhan warga terkait sulitnya pengurusan dokumen kependudukan serta dugaan praktik percaloan di lingkungan pelayanan publik.

Dalam sidak itu, Jeje menghadirkan langsung seorang warga asal Kecamatan Rongga bernama Siti untuk mendengar penjelasan secara langsung terkait pengalaman yang dialaminya saat mengurus akta kelahiran anak dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Siti mengaku datang ke MPP pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, ia tidak mendapatkan pelayanan hingga akhirnya diinformasikan bahwa layanan telah ditutup sekitar pukul 13.00 WIB, meski dirinya masih menunggu antrean.

“Saya datang sekitar jam sepuluh dari Rongga. Kata petugas, layanan sudah tutup sekitar jam satu,” ujar Siti di hadapan Bupati.

Tak hanya gagal mendapat pelayanan, Siti juga mengaku sempat didatangi seseorang di area parkir yang menawarkan jasa bantuan pengurusan dokumen. Karena khawatir harus pulang tanpa hasil dan menempuh perjalanan jauh kembali ke pusat pemerintahan, ia akhirnya menerima bantuan tersebut dan memberikan uang sebesar Rp100 ribu secara sukarela.

“Saya takut pulang tanpa hasil karena jaraknya jauh. Jadi saya terima bantuan itu supaya tidak bolak-balik,” tuturnya.

Siti berharap pelayanan administrasi kependudukan ke depan dapat lebih dekat dengan masyarakat, terutama hingga tingkat kecamatan dan desa agar warga pelosok tidak kesulitan mengurus dokumen penting.

Menanggapi hal tersebut, Jeje mengaku telah menggali informasi langsung dari warga bersangkutan. Ia menyebut terdapat dugaan miskomunikasi dalam pelayanan, namun juga menemukan indikasi adanya praktik percaloan yang harus segera ditindak.

“Selain miskomunikasi, kami melihat ada potensi praktik calo di MPP ini. Ini akan kami evaluasi secara menyeluruh,” kata Jeje.

Suami dari Syahnaz Sadiqah itu menegaskan tidak akan mentolerir praktik percaloan dalam pelayanan publik. Ia bahkan telah meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan mendalam terkait kemungkinan keterlibatan oknum internal.

“Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Jika ada orang dalam yang bekerja sama dengan calo, akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Jeje juga menyampaikan permohonan maaf kepada Siti dan masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurutnya, pelayanan publik seharusnya menjadi solusi bagi warga, bukan justru menambah kesulitan.

“Ke depan kami pastikan pelayanan lebih baik dan tidak menyulitkan masyarakat,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan investigasi menyeluruh untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan percaloan yang terhubung dengan sistem pelayanan administrasi kependudukan. Evaluasi sistem pelayanan pun akan dilakukan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.

Selain itu, Jeje mendorong perluasan layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan dan desa agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan.

“Kami ingin pelayanan lebih dekat dan mudah diakses masyarakat,” pungkasnya. (Diskominfotik KBB).