Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » RS Permata Kuningan Tidak Memiliki Persetujuan Lingkungan (AMDAL), Kadis LH Izin Usahanya Terbit Darimana?

RS Permata Kuningan Tidak Memiliki Persetujuan Lingkungan (AMDAL), Kadis LH Izin Usahanya Terbit Darimana?

  • account_circle Ghana
  • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan Nomor 600.4.6.1/KPTS.756-DLH/III/2026 tentang penerapan paksaan pemerintah dan denda administratif kepada PT Kuningan Kampung Sehat atau Rumah Sakit Permata Kuningan dinilai menyisakan persoalan hukum yang perlu dibuka secara terang.

Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menilai salah satu titik paling krusial bukan semata-mata mengenai besaran denda administratif Rp56.689.837, melainkan hubungan hukum antara Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar legalitas kegiatan usaha. Karena seperti kita ketahui bersama sudah menjadi rahasia umum bahwa tata kelola dalam keluarnya perizinan RS Permata Kuningan kacau balau.

Dimana untuk Perizinan Berusaha bagi RS Permata ternyata telah dikeluarkan dari tanggal 2 November 2018. Sedangkan ironisnya Kajian Teknis dari TKPRD terkait pembangunan RS Permata baru dilakukan pada tanggal 13 November 2018 yang menyatakan pembangunan RS Permata belum memiliki AMDAL. Tapi luar biasanya secepat kilat yang disebut Persetujuan Lingkungan (UKL UPL) meskipun belum diakui resmi oleh DLH keluar pada tanggal 21 Desember 2018. Sedangkan untuk IMB nya sudah dikeluarkan sejak tanggal 4 Desember 2017 atau 1 tahun sebelum tahapan proses izin diajukan. Lalu kemudian untuk Izin Operasional RS Permata secara gegabah berani dikeluarkan oleh DPMPTSP pada tanggal 27 Oktober 2020.

Menurut Uha, persoalan tersebut menjadi penting karena dalam keputusan DLH disebutkan PT Kuningan Kampung Sehat “tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha.”

Di sisi lain, keputusan yang sama justru menyebut secara eksplisit adanya Persetujuan Lingkungan Nomor 660.1/2053/TKL/2018 tanggal 21 Desember 2018. Bahkan, salah satu perintah paksaan pemerintah yang diberikan adalah mengubah Persetujuan Lingkungan dengan menyusun dokumen lingkungan baru.

“Ini yang harus dijelaskan secara terang. Kalau disebut tidak memiliki Persetujuan Lingkungan, lalu Persetujuan Lingkungan tahun 2018 yang disebut sendiri dalam keputusan itu statusnya apa?” kata Uha.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari ada atau tidaknya sebuah dokumen. Yang harus dipastikan adalah apakah Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan mencakup seluruh kegiatan yang dijalankan rumah sakit pada saat pemeriksaan, atau terdapat perubahan dan pengembangan kegiatan yang belum tercakup di dalamnya.

Secara normatif, Persetujuan Lingkungan merupakan bagian penting dari rezim perizinan berusaha. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur Persetujuan Lingkungan dan menempatkannya sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. PP tersebut juga menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan.

Karena itu, Uha mempertanyakan bagaimana konstruksi hukum terhadap Perizinan Berusaha PT Kuningan Kampung Sehat harus dipahami apabila DLH pada saat yang sama menyatakan perusahaan tidak memiliki Persetujuan Lingkungan.

“Kalau memang sama sekali tidak pernah memiliki Persetujuan Lingkungan, pertanyaannya bagaimana Perizinan Berusahanya bisa berada dalam sistem perizinan yang mensyaratkan Persetujuan Lingkungan sebagai persyaratan dasar?” ujarnya.

Namun Uha menegaskan, pertanyaan tersebut bukan berarti secara otomatis menyimpulkan Perizinan Berusaha rumah sakit tidak sah. Menurut dia, yang harus dibuka adalah riwayat dan keterkaitan dokumen perizinan sejak awal.

Mulai dari kapan Persetujuan Lingkungan diterbitkan, kapan Perizinan Berusaha diterbitkan, kegiatan apa yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan 2018, hingga apakah terdapat perubahan kapasitas, bangunan maupun fasilitas rumah sakit yang kemudian tidak tercakup dalam dokumen lingkungan tersebut.

Hal itu menjadi semakin penting karena dalam keputusan DLH disebutkan adanya ketidaksesuaian pembangunan dengan site plan yang disetujui melalui Persetujuan Lingkungan 2018. Di antaranya bangunan atau infrastruktur TPS Limbah B3 seluas 13,50 meter persegi dan infrastruktur IPAL seluas 2.268,73 meter persegi.

Dengan fakta tersebut, menurut Uha, harus dibedakan antara tidak pernah memiliki Persetujuan Lingkungan dengan memiliki Persetujuan Lingkungan tetapi melakukan perubahan atau pengembangan kegiatan yang belum tercakup dalam persetujuan tersebut.

“Dua keadaan itu tidak sama. Kalau persetujuan lingkungannya ada, tetapi kegiatan aktualnya sudah berubah atau berkembang di luar lingkup persetujuan, maka harus dijelaskan secara hukum apakah persoalannya adalah ketiadaan persetujuan atau perubahan Persetujuan Lingkungan,” katanya.

Uha menilai pembedaan tersebut bukan persoalan redaksional semata. Sebab, kualifikasi pelanggaran akan berhubungan langsung dengan jenis sanksi yang dijatuhkan dan dasar perhitungan denda administratif.

Dalam lampiran keputusan, pelanggaran mengenai Persetujuan Lingkungan dikenakan denda sebesar 2,5 persen dari nilai investasi Rp821.601.500, sehingga menghasilkan denda Rp20.540.038.

Menurut Uha, yang perlu diperiksa bukan sekadar benar atau salahnya perhitungan matematis tersebut. Yang lebih mendasar adalah dari mana nilai investasi Rp821.601.500 itu berasal dan investasi apa yang sebenarnya menjadi objek pengenaan denda.

“Kalau yang menjadi masalah adalah kegiatan atau perubahan yang tidak tercakup dalam Persetujuan Lingkungan, maka harus terang apakah Rp821 juta itu merupakan seluruh investasi perusahaan atau benar-benar nilai investasi dari kegiatan yang dianggap melanggar,” ujarnya.

Pertanyaan tersebut, lanjut Uha, menjadi penting karena keputusan DLH sendiri mengakui adanya Persetujuan Lingkungan 2018. Artinya, perlu ada penjelasan mengenai batas antara kegiatan yang telah memperoleh persetujuan dengan kegiatan yang kemudian dianggap berada di luar persetujuan.

Persoalan lainnya adalah kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

SK tersebut diterbitkan Kepala DLH Kabupaten Kuningan dengan mendasarkan kewenangannya antara lain pada Keputusan Bupati Kuningan Nomor 600.4.1/KPTS.947-DLH/2025 tentang pendelegasian kewenangan.

Menurut Uha, isi keputusan delegasi tersebut perlu dibuka untuk memastikan apakah kewenangan yang diberikan kepada Kepala DLH memang mencakup seluruh tindakan dalam SK, termasuk penerapan paksaan pemerintah sekaligus denda administratif.

“Delegasi kewenangan jangan hanya disebut nomornya. Harus dilihat substansinya. Apa yang didelegasikan kepada Kepala DLH, apakah termasuk menjatuhkan denda administratif, paksaan pemerintah, atau keduanya,” katanya.

Selain kewenangan, Uha juga menyoroti aspek prosedural. Keputusan DLH merujuk pada pemeriksaan tanggal 19 November 2025 dan laporan hasil pemeriksaan tanggal 27 Februari 2026 sebelum keputusan diterbitkan pada 11 Maret 2026.

Menurut dia, seluruh rangkaian pemeriksaan hingga penerbitan sanksi perlu diperiksa untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang kemudian dituangkan dalam SK benar-benar memiliki dasar pemeriksaan dan bukti yang memadai.

Hal tersebut termasuk temuan mengenai kualitas air limbah, pemantauan air permukaan, air tanah dan tanah, hingga kewajiban pelaporan pemantauan pencemaran udara.

Uha mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium juga perlu dilihat secara utuh, bukan hanya angka yang kemudian digunakan dalam formula denda.

Dalam SK disebutkan nilai BOD sebesar 38,21 mg/L dari baku mutu 12 mg/L, TSS 46 mg/L dari baku mutu 30 mg/L, serta minyak dan lemak 5,49 mg/L dari baku mutu 1 mg/L.

“Angka-angka itu harus dilihat bersama dokumen pengambilan sampel, titik sampling, waktu pengambilan, metode pemeriksaan, laboratorium yang menguji dan dokumen pendukung lainnya. Jadi yang diuji bukan hanya hitungannya, tetapi bagaimana angka itu diperoleh,” ujar Uha.

Di sisi lain, perubahan regulasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam membaca keputusan tersebut.

SK diterbitkan pada 11 Maret 2026 ketika Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup masih berlaku. Peraturan tersebut baru kemudian dicabut oleh Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 yang mulai berlaku 15 Juni 2026.

Menurut Uha, perubahan tersebut tidak boleh serta-merta ditafsirkan bahwa SK Maret 2026 otomatis tidak berlaku. Namun perubahan rezim hukum tetap penting untuk melihat bagaimana status pelaksanaan sanksi setelah regulasi baru berlaku.

“Yang harus dilihat adalah hukum yang berlaku ketika keputusan diterbitkan, kemudian bagaimana posisi keputusan tersebut setelah terjadi perubahan regulasi. Jangan mencampuradukkan dua momentum hukum itu,” katanya.

Lebih jauh, menurut Uha, ada satu aspek perizinan yang juga harus diperiksa. Pada saat SK diterbitkan, rezim Perizinan Berusaha sudah menggunakan PP Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. PP 28/2025 mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha.

Karena itu, menurut dia, dokumen perizinan PT Kuningan Kampung Sehat perlu dibaca sebagai satu rangkaian, bukan secara terpisah.

Mulai dari Persetujuan Lingkungan 2018, Perizinan Berusaha, perubahan kegiatan, pembangunan fasilitas, hasil pengawasan, hingga keputusan sanksi administratif.

Dari rangkaian tersebut, kata Uha, baru dapat diketahui apakah persoalan yang terjadi benar-benar merupakan ketiadaan Persetujuan Lingkungan, atau sebenarnya merupakan ketidaksesuaian antara kegiatan aktual dengan lingkup Persetujuan Lingkungan yang telah dimiliki.

Ia juga menilai persoalan tersebut berpotensi menjadi bagian penting apabila keputusan DLH kemudian diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara.

“Ini bukan soal membela perusahaan atau menyalahkan pemerintah. Yang kita persoalkan adalah konsistensi administrasinya. Kalau Persetujuan Lingkungan ada, harus jelas apa yang disetujui, apa yang berubah, apa yang dianggap melanggar, lalu dasar hukumnya apa sampai kemudian dijatuhkan sanksi,” tegas Uha.

Kuningan, 22 September 2026

Uha Juhana
Ketua LSM Frontal

  • Penulis: Ghana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Miris Dinkes Indramayu tidak Mempunyai Alat Fogging yang Presentatif.

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Wahyu Supriatna
    • visibility 569
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com- Seiring dengan mulai datangnya musim penghujan di wilayah kabupaten Indramayu menimbulkan masalah klasik yang menghantui sebagian warga Indramayu, bukan hanya bahaya banjir tetapi adanya ancaman demam berdarah, hal ini tidak bisa dipungkiri dimana bila datangnya musim hujan perkembamgan jentik nyamuk mengalami peningkatan secara signifikan apalagi nyamuk demam berdarah (Aedes aegypti dan Aedes albopictus) […]

  • Pemuda Blok Pasawahan Ciawigebang, GotongRoyong Perbaiki Jalan Rusak akibat Hujan

    Pemuda Blok Pasawahan Ciawigebang, GotongRoyong Perbaiki Jalan Rusak akibat Hujan

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 311
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Semangat kebersamaan kembali ditunjukkan oleh para pemuda di Blok Pasawahan, Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Berbekal alat sederhana dan material seadanya, pada Sabtu (25/04/2026) mereka secara swadaya melakukan perbaikan jalan yang rusak parah akibat tergerus air hujan. Kerusakan jalan yang cukup dalam dan berlubang membuat akses warga menjadi terganggu, bahkan membahayakan pengguna kendaraan, […]

  • Kadis DLH Pacitan, Cicik Ajak Peserta Jamnas RX King XIX Jadi Pelopor Komunitas Hijau: Datang Bersama, Pulang Tinggalkan Lingkungan Bersih

    Kadis DLH Pacitan, Cicik Ajak Peserta Jamnas RX King XIX Jadi Pelopor Komunitas Hijau: Datang Bersama, Pulang Tinggalkan Lingkungan Bersih

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos-Semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam gelaran Jambore Nasional (Jamnas) RX King XIX di Stadion Wijaya Krida, Kabupaten Pacitan diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarpenggemar sepeda motor legendaris Yamaha RX King, tetapi juga menjadi momentum menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pacitan, Cicik Roudlotul Jannah, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi […]

  • Febriwaldi, Seklur Petojo Selatan Jakarta Hobi Plesiran, juga Dugem, Terus Disorot Publik 

    Febriwaldi, Seklur Petojo Selatan Jakarta Hobi Plesiran, juga Dugem, Terus Disorot Publik 

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.056
    • 0Komentar

    JAKARTA, jarrakpos.com | Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan yang Bu viral, Febriwaldi diketahui selain hobi plesiran, touring, juga hobi dugem. Penelusuran media ini menemukan lelaki kelahiran 1986 itu videonya beredar sedang berfoya-foya di suatu tempat hubungan di bilangan Kuningan. Bukan tanggung-tanggung, nampak beberapa wanita muda sedang menemani bernyanyi dan berjoget. Nampaknya, gaya hidup mewah yang dijalani […]

  • PON Bela Diri, Diki Sumbang Emas Pertama Sumut

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 773
    • 0Komentar

    KUDUS – Atlet judo Diki Hartato menyumbangkan medali emas pertama bagi Kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri yang berlangsung 11-26 Oktober 2025 di Kudus, Jawa Tengah. Pada pertandingan final kelas -81Kg di GOR Djarum Kaliputu Arena 3B, Senin (13/10) sore, Diki Hartato tampil sangat superior mengalahkan judoka Jawa Timur Muhammad Bara Ramadhan […]

  • Trans Jateng Buka Rute Baru Borobudur,Magelang dan Temanggung

    Trans Jateng Buka Rute Baru Borobudur,Magelang dan Temanggung

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 347
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah memastikan pembukaan rute baru Trans Jateng koridor Temanggung–Magelang akan mulai beroperasi pada tahun 2027. Rute ini dirancang menghubungkan Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang hingga kawasan wisata Borobudur. Jalur tersebut akan menjadi koridor ke-8 dalam layanan Trans Jateng. Kepala Dishub Jawa Tengah, Arief Djatmiko, mengatakan pembukaan rute […]

expand_less