Penegasan Batas Pacitan–Wonogiri Masuki Tahap Regulasi, Pemkab Pacitan Dorong Kepastian Wilayah dan Pelayanan Masyarakat

Pacitan,JarrakPos-Upaya memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah antara Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, terus bergerak menuju tahap regulasi. Pemerintah pusat telah menyusun draf Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Ranpermen dagri) tentang Batas Daerah Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri yang menjadi pijakan penting dalam penegasan batas administrasi kedua daerah.

Draf Ranpermen dagri tertanggal 11 November 2026 tersebut memuat secara terperinci garis batas wilayah, titik koordinat, serta posisi Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dan Titik Kartometrik (TK). Penegasan ini menjadi bagian dari upaya memperbarui ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007.

Pembaruan regulasi tersebut dilatarbelakangi dinamika kebutuhan sosial di daerah serta hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Hesti Suteki, mengatakan penegasan batas daerah bukan sekadar persoalan penentuan garis administratif di atas peta. Lebih dari itu, kepastian batas wilayah menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tertib administrasi kewilayahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penegasan batas daerah ini memiliki arti penting bagi kedua wilayah. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan batas administrasi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih tertib, koordinasi antardaerah semakin baik, dan masyarakat memperoleh kepastian dalam berbagai urusan pelayanan pemerintahan,” terang Hesti, Sabtu (14/11).

Dalam draf regulasi tersebut, garis batas Pacitan–Wonogiri dijabarkan melalui rangkaian titik koordinat yang dimulai dari TK.42, yakni titik pertemuan batas Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Ponorogo. Garis batas kemudian bergerak melalui sejumlah titik kartometrik dan pilar acuan batas hingga berakhir di TK.01.

Secara teknis, penentuan batas tersebut mengikuti kondisi geografis di lapangan, baik melalui tepi jalan maupun alur sungai yang menggunakan garis tengah sungai atau median line. “Seluruh titik koordinat dan posisi pilar batas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran peta batas daerah dalam rancangan peraturan tersebut,” jelasnya.

Salah satu substansi penting dalam Ranpermen dagri itu adalah ketentuan bahwa posisi PABU dan TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, maupun kecamatan. Ketentuan ini memberikan landasan bagi konsistensi penataan administrasi wilayah dalam jangka panjang.

Selain itu, apabila nantinya telah ditetapkan dan mulai berlaku, peraturan menteri tersebut akan mencabut ketentuan Pasal 13 Permendagri Nomor 73 Tahun 2007 yang sebelumnya mengatur segmen batas terkait.

Proses penegasan batas ini menjadi bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, pasti, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepastian batas wilayah diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sekaligus meminimalkan potensi persoalan administrasi kewilayahan di kemudian hari.

Garis batas bukanlah pemisah hubungan antarmasyarakat yang telah lama terjalin di kawasan perbatasan. Justru melalui kepastian regulasi, hubungan kerja sama kedua daerah diharapkan semakin kokoh, sementara masyarakat di kedua sisi wilayah dapat menikmati pelayanan pemerintahan yang semakin jelas dan terarah.

Penegasan batas wilayah bukan semata tentang di mana sebuah daerah berakhir dan daerah lain bermula. Lebih dari itu, ia merupakan ikhtiar menghadirkan kepastian, menjaga keteraturan, dan memastikan pemerintahan hadir secara tepat bagi masyarakat.(Red/yun).