Tersesat di Negeri Angkor Wat: Kisah Kelam WNI yang Terjebak Perbudakan Digital di Kamboja

Jakarta, Jarrakpos — Berawal dari mimpi mencari penghidupan yang lebih baik, seorang pemuda asal Jakarta—sebut saja Bilal—malah berakhir dalam mimpi buruk di Kamboja. Ia awalnya hanya ingin bekerja di luar negeri, tapi nasib membawanya ke sebuah jaringan perdagangan manusia yang mengerikan.

Kisah Bilal dimulai dari tawaran kerja yang tampak menggiurkan di media sosial. Seorang agen menghubunginya lewat Facebook dan menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan gaji besar. Tanpa banyak curiga, Bilal menerima tawaran itu. Ia berangkat lewat jalur laut dari Jakarta menuju Malaysia, tapi bukannya mendarat di negeri jiran itu untuk bekerja, ia justru dibawa berkeliling ke Vietnam, lalu diselundupkan ke Kamboja.

Sesampainya di sana, paspornya dirampas, dan dirinya dijual ke sebuah perusahaan penipuan online alias scammer. Sejak hari itu, hidupnya berubah jadi neraka.

“Kerja Tipu-Tipu, Bayaran Nggak Ada”

Sekitar awal Oktober 2025, Bilal ditempatkan di sebuah kompleks bangunan berlantai empat di Provinsi Takeo, hanya beberapa kilometer dari perbatasan Vietnam. Tempat itu dikelilingi pagar tinggi, mirip penjara. Setiap hari, ia dan ratusan WNI lainnya bekerja dari pagi hingga lewat tengah malam di ruang kerja yang katanya “mirip warnet”, tapi fungsinya bukan untuk berselancar di internet—melainkan untuk menipu orang lewat dunia maya.

“Gaji dijanjikan 700 dolar, tapi yang kami terima cuma siksaan. Bahkan buang air kecil aja bisa kena denda,” kata Bilal dengan suara berat.

Ia bercerita, banyak korban lain yang disetrum atau dipukul hanya karena gagal memenuhi target “penjualan”. Para penjaga yang mengawasi mereka tak segan menggunakan tongkat besi dan alat setrum. Bahkan ada yang sampai pingsan karena disiksa.

“Kami Disuruh Menipu Bangsa Sendiri”

Cerita serupa datang dari Sugi, warga Medan yang juga dijebak dengan modus yang sama. Ia semula dijanjikan pekerjaan sebagai customer service, tapi malah dijual ke perusahaan love scammer—penipu asmara yang menyamar jadi kekasih daring untuk menguras uang korban.

“Kami dipaksa nipu orang Indonesia sendiri. Disuruh bikin akun palsu di media sosial, cari target, pacaran pura-pura, lalu arahkan mereka ke situs judi atau investasi bodong. Rasanya jijik banget, tapi kalau nolak, disiksa,” ungkapnya.

Sugi menambahkan, para penjaga di sana banyak yang bersenjata api. Mereka berpatroli di tiap lantai, memastikan tak ada korban yang kabur. Tidur pun harus berdesakan di kamar sempit tanpa ventilasi.

Korban Jatuh, Mayat Dibuang di Tong Sampah

Di antara para korban, ada kisah tragis Argo Prasetyo, pemuda 25 tahun asal Langkat, Sumatera Utara. Ia tewas setelah disiksa karena dianggap malas bekerja. Menurut kesaksian korban lain, Amir, Argo sempat meminta izin pulang ke Indonesia, namun pihak perusahaan meminta tebusan USD 4.000.

“Dia dipaksa kerja terus sampai lemas. Karena nggak kuat, malah dipukulin. Dua hari kemudian kami dengar dia ditemukan di tong sampah, penuh luka. Akhirnya meninggal di rumah sakit,” cerita Amir lirih.

Tak hanya Argo, korban lain bernama Rahmat asal Madura juga dilaporkan meninggal setelah jatuh dari gedung saat berusaha kabur.

Pemberontakan di Takeo

Puncak penderitaan itu terjadi pada 17 Oktober 2025, ketika ratusan WNI di kompleks tersebut nekat melawan. Mereka berusaha kabur dari penjagaan ketat. Namun bentrokan berdarah tak terhindarkan. Dalam laporan resmi, sedikitnya 11 WNI terluka, dan dua di antaranya dikabarkan hilang setelah terkena tembakan.

Kini, sebagian dari mereka masih tertahan di fasilitas imigrasi Kamboja di Phnom Penh. Mereka belum bisa pulang karena tak punya biaya, sementara bantuan dari pemerintah Indonesia disebut belum mencakup tiket kepulangan.

Respons Pemerintah: Masih di Tahap “Verifikasi”

Pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka sudah memberikan bantuan konsuler, termasuk penerbitan surat perjalanan dan verifikasi identitas para korban. Namun untuk biaya pulang, pemerintah baru bisa menanggung jika para korban resmi diakui sebagai korban perdagangan orang (TPPO).

“Sejauh ini belum ada informasi resmi bahwa kasus tersebut termasuk TPPO,” kata Yvonne, juru bicara Kemenlu, pekan lalu.

Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Migrant Care.

“Macan Kertas” di Hadapan Sindikat Global

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menilai pemerintah Indonesia belum cukup tegas menindak sindikat perdagangan manusia digital ini. Menurutnya, penanganan yang ada masih bersifat administratif tanpa langkah nyata di lapangan.

“Indonesia sempat jadi penggagas Deklarasi ASEAN soal pencegahan perdagangan orang berbasis teknologi digital, tapi nyatanya cuma macan kertas. Nggak ada tindak lanjut konkret,” ujarnya.

Wahyu juga menyoroti lonjakan besar kasus perdagangan orang selama dan setelah pandemi. Data Migrant Care menunjukkan peningkatan hingga 700 persen dibanding periode sebelumnya. Kamboja, katanya, kini jadi pusat baru aktivitas sindikat ini karena lemahnya regulasi dan banyaknya peluang di sektor digital.

Ia menambahkan, akar masalahnya juga terletak pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang dianggap sudah ketinggalan zaman. “Modus sekarang udah digital. Tapi hukumnya masih pakai cara lama,” tegasnya.

Pelajaran Mahal dari Negeri Angkor Wat

Cerita Bilal, Sugi, dan Amir hanyalah sebagian kecil dari ratusan kisah serupa. Mereka semua punya satu pesan yang sama: jangan mudah percaya dengan tawaran kerja bergaji besar di luar negeri, terutama lewat media sosial.

“Kalau niat kerja, pastikan lewat jalur resmi. Jangan sampai bernasib kayak kami—kerja jadi budak, nggak dibayar, dan tiap hari cuma takut mati,” kata Bilal sebelum sambungan telepon terputus.

Kini mereka masih menunggu kepastian untuk bisa kembali ke Tanah Air. Sementara itu, kisah pilu ini jadi peringatan keras bagi siapa pun yang bermimpi mencari rezeki di luar negeri tanpa memastikan jalur dan legalitasnya.