Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Warga Desa Wonogiri Kabupaten Magelang Minta Kejari Selesaikan Kasus Kades Wonogiri

Warga Desa Wonogiri Kabupaten Magelang Minta Kejari Selesaikan Kasus Kades Wonogiri

  • account_circle Feri Taufiandi
  • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Warga Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran datangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (6/8/2026).

Massa melakukan demonstrasi untuk menagih penyelesaian kasus dugaan korupsi Kepala Desa Wonogiri, Junarsih.

Massa memulai unjuk rasa di halaman kantor Kejari Kabupaten Magelang pada pukul 12.00 WIB. Sebuah pikap dengan muatan speaker bertumpuk dikerahkan.

Para demonstran relatif seragam karena mengenakan atasan warna hitam. Sejumlah pejabat Kejari menemui mereka di halaman di bawah terik yang menyengat.

Setelah sampai di Kejari kabupaten Magelang
Kemudian, sepuluh perwakilan massa memasuki kantor untuk melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Kejari Kabupaten Magelang.

Dalam hal ini warga minta penjelasan sejauh mana proses hukum berjalan.
Perwakilan demonstran, Purnoto mengatakan, warga Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, meminta penjelasan sejauh mana proses hukum yang menjerat Junarsih dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022-2024.

“Kami minta aparat penegak hukum kooperatif karena ini ditunggu-tunggu masyarakat,” ujarnya.

Saat itu Junarsih dituduh menyelewengkan dana yang berkaitan dengan penanganan tengkes (stunting).

Dalam unjuk rasa yang sama pula pada tahun lalu warga menuntut Junarsih mundur dari Kepala Desa Wonogiri.

Dok.jarrakpos/fri

Menanggapi tuntutan warga, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang Vidi Pradinata menyatakan perkara Junarsih masih tahap penyelidikan.

“Naik ke penyidikan masih ada proses,” katanya.

Diduga selewengkan keuangan desa Rp 500 juta
Berdasarkan hasil laporan audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Magelang bertanggal 19 Juni 2026, Vidi mengatakan, Junarsih diduga menyelewengkan keuangan desa 2022-2024 sebesar Rp 522.835.439.

Junarsih telah mengembalikan uang hasil korupsi tersebut dengan menitipkan di rekening Kejari Kabupaten Magelang.

“Uang itu masih ada di RPL (rekening penerimaan lainnya) Kejari,” pungkasnya

 

Editor: Feri

  • Penulis: Feri Taufiandi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tiga Pelaku Kelompok Genk Motor Yang Menghilangkan Nyawa Pelajar Sampai Saat Ini Masih Dalam Pengejaran.

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 598
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Dalam kasus pengeroyokan antar kelompok telah memakan 1 Korban meninggal dunia atas nama Ananda (17). pelajar asal sekolah menengah atas negeri Kaliwedi Kabupaten Cirebon (SMA N 1). Korban adalah merupakan warga Desa Guwa Lor Blok Bedeng Kecamatan Gegesik. Kejadian pengeroyokan antar kelompok tersebut terjadi pada tanggal 25 Desemeber 2024 di Blok Temu […]

  • Pj Bupati Cirebon Luncurkan Buku “Bunga Setaman” Sebagai Simbol Kasih Ibu

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 575
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, secara resmi meluncurkan buku Bunga Setaman dalam acara yang digelar oleh Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (24/1/2025). Buku ini menjadi karya pertama TP PKK Kabupaten Cirebon yang merangkum makna kasih ibu dalam simbolisasi bunga. Wahyu mengapresiasi terbitnya buku ini sebagai […]

  • Musda Partai Golkar Sumut Ricuh

    Musda Partai Golkar Sumut Ricuh

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Medan – Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, diwarnai kericuhan, Minggu (1/2/2026) sekitar pukul 14.48 WIB. Musda XI Golkar Sumut berlangsung di Ballroom Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Minggu (1/2/2026). Pantauan wartawan di lokasi, kericuhan terjadi di luar arena musda, persisnya di luar hotel. Sekelompok orang memakai […]

  • Kepala BNNK Magelang bersama Jajarannya Menyampaikan Capaian 2025

    Kepala BNNK Magelang bersama Jajarannya Menyampaikan Capaian 2025

    • calendar_month Selasa, 30 Des 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 325
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Magelang selama setahun mengadakan asesmen terpadu dengan total 30 tersangka kasus narkotika. Dari jumlah tersebut, 28 tersangka merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dan dua lainnya merupakan tersangka ganja sintetis. Kepala BNNK Magelang, Kombes Pol Rachmat Kurniawan menyampaikan, pada 2025 tim asesmen terpadu (TAT), melakukan asesmen target 15 tersangka. […]

  • Percepat Pelayanan KB di Kuningan, DPPKBP3A Luncurkan Inovasi “One Day One Servis”

    Percepat Pelayanan KB di Kuningan, DPPKBP3A Luncurkan Inovasi “One Day One Servis”

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 253
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan terus memperkuat komitmennya dalam membangun ketahanan keluarga melalui berbagai program strategis. Salah satu terobosan terbaru di tahun 2026 adalah inovasi pelayanan KB bertajuk “One Day One Service” yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan […]

  • 5,7 Juta Warga NTT, Tapi Tak Banyak Tahu Punya Hak Atas Informasi Publik

    5,7 Juta Warga NTT, Tapi Tak Banyak Tahu Punya Hak Atas Informasi Publik

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 81
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Lebih dari 5,7 juta penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT), masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik. Padahal, hak tersebut bukan sekadar fasilitas yang diberikan pemerintah. Hak memperoleh informasi merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi dan dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program hingga proses pengambilan keputusan […]

expand_less