Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » PPPK Bantah Terima Cuan di Kasus Korupsi Gedung UPI Rp25,98 Miliar, Bank Garansi Disorot! 

PPPK Bantah Terima Cuan di Kasus Korupsi Gedung UPI Rp25,98 Miliar, Bank Garansi Disorot! 

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 9 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JARRAKPOS.COM – Perkara dugaan korupsi pembangunan gedung Convention and Exhibition Center (CEC) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung senilai Rp52,48 miliar memasuki babak yang semakin menarik perhatian.

Di tengah penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), muncul bantahan dari pihak dosen UPI berinisial B.K. yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Melalui tim kuasa hukumnya, B.K. menegaskan tidak pernah menerima ataupun menikmati uang dari proyek pembangunan gedung tersebut. Mereka juga membantah kliennya terlibat dalam penentuan PT Arkindo sebagai kontraktor pelaksana.

Namun, ada satu persoalan yang menjadi titik krusial dalam perkara ini, dugaan tidak dilakukannya verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan bank garansi yang digunakan dalam proyek.

Persoalan tersebut menjadi penting karena penyidik juga menemukan fakta bahwa pembayaran kepada kontraktor telah mencapai 100 persen, sementara progres fisik pekerjaan baru terealisasi 75,34 persen.

Lantas, sejauh mana tanggung jawab B.K. sebagai PPK dalam rangkaian pelaksanaan proyek tersebut?

Pertanyaan itu turut mengemuka setelah tim kuasa hukum B.K. dari Kantor Hukum Fakta dan Rekan memberikan keterangan di Rutan Kebonwaru, Bandung, Senin (16/11/2026).

Tim kuasa hukum yang terdiri atas Rusli Subrata, S.H., M.H., Agus Rianto, S.H., M.H., dan Asep Rohman, S.H., membeberkan sejumlah hal yang menurut mereka perlu menjadi pertimbangan dalam melihat perkara tersebut secara utuh.

Kuasa Hukum Tegaskan B.K. Tak Terima Aliran Dana

Salah satu bantahan utama yang disampaikan tim pembela adalah mengenai dugaan keuntungan pribadi dari proyek pembangunan gedung UPI.

Mereka menegaskan B.K. tidak pernah menerima uang, komisi, ataupun keuntungan dalam bentuk apa pun dari pihak yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tersebut.

Kuasa hukum juga membantah adanya niat jahat atau kesengajaan kliennya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut mereka, setiap tindakan B.K. harus dinilai berdasarkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan PPK.

Tim pembela turut menyampaikan bahwa B.K. sebelumnya pernah menjalankan penugasan sebagai PPK pada sejumlah paket pekerjaan lainnya. Mereka menyebut pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Keterangan itu disampaikan untuk memperkuat argumentasi bahwa kliennya tidak memiliki niat melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek CEC.

Meski demikian, bantahan mengenai aliran dana maupun ketiadaan niat jahat tetap harus diuji melalui proses pembuktian. Sebab, tidak adanya keuntungan pribadi tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana lainnya terbukti.

Pemilihan PT Arkindo Disebut Bukan Kewenangan PPK UPI

Persoalan berikutnya menyangkut penentuan PT Arkindo sebagai perusahaan pelaksana pembangunan gedung Convention Center UPI.

Tim kuasa hukum menyatakan B.K. tidak terlibat dalam proses pemilihan maupun penetapan perusahaan tersebut sebagai pemenang pengadaan.

Mereka menjelaskan bahwa proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dilaksanakan oleh tenaga fungsional Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagai dasar, kuasa hukum merujuk Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Kemdikbud Nomor 1332/A7/KP.07.00/2024 tertanggal 12 Januari 2024.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kelompok kerja memiliki tugas melakukan evaluasi administrasi, penilaian teknis, hingga menetapkan pemenang paket pekerjaan.

Hasil proses pengadaan itu kemudian menetapkan PT Arkindo sebagai penyedia jasa konstruksi.

B.K., menurut tim pembela, baru menjalankan kewenangannya dalam kapasitas sebagai PPK sesuai tugas yang melekat pada jabatan tersebut.

Kendati demikian, pemisahan kewenangan pengadaan dan pengelolaan kontrak tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab masing-masing pejabat.

Proses penetapan kontraktor merupakan satu tahapan, sedangkan pengendalian pelaksanaan kontrak, pemeriksaan dokumen persyaratan pembayaran, serta pengawasan administrasi pekerjaan merupakan persoalan tersendiri yang perlu dibuktikan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

Arus Kas Kontraktor Disorot, Proyek Tak Berjalan Sesuai Target

Tim kuasa hukum juga mengungkap persoalan pelaksanaan konstruksi yang menurut mereka turut memengaruhi keterlambatan pembangunan.

Proyek CWP-03 yang dikerjakan PT Arkindo disebut mengalami hambatan dalam memenuhi target progres fisik sesuai jadwal kontrak. Salah satu faktor yang disoroti adalah persoalan dukungan arus kas perusahaan.

Kuasa hukum menyebut terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kemampuan keuangan kontraktor dalam membiayai kebutuhan pekerjaan.

Kondisi tersebut diklaim berdampak terhadap kelancaran aktivitas konstruksi di lapangan.

Penjelasan ini menjadi bagian dari argumentasi pembelaan bahwa keterlambatan proyek tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, melainkan harus ditelusuri berdasarkan kondisi pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

Namun, dugaan persoalan keuangan kontraktor tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui laporan keuangan, dokumen pembayaran, catatan progres pekerjaan, serta keterangan pihak terkait.

Pembayaran 100 Persen, Progres Fisik Baru 75,34 Persen

Di tengah bantahan tersebut, Kejati Jabar mengungkap sejumlah temuan yang menjadi perhatian dalam penyidikan perkara pembangunan gedung UPI.

Proyek yang menggunakan sumber pendanaan pinjaman Asian Development Bank (ADB) melalui APBN itu semula memiliki nilai kontrak Rp47.165.742.000.

Setelah mengalami perubahan kontrak, nilai pekerjaan meningkat menjadi Rp52.484.000.000.

Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 231 hari kalender dengan batas penyelesaian pada 20 Januari 2025.

Dalam hasil penyidikan, kejaksaan menemukan bahwa realisasi pekerjaan fisik yang terpasang baru mencapai 75,34 persen.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 24,66 persen pekerjaan yang belum terselesaikan.

Persoalannya, pembayaran kepada kontraktor disebut telah direalisasikan hingga 100 persen dari nilai kontrak.

Ketimpangan antara realisasi pembayaran dan progres fisik inilah yang menjadi salah satu persoalan serius dalam perkara tersebut.

Penyidik juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen jaminan bank yang tidak sah oleh pihak kontraktor.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan kejaksaan, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi secara semestinya kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut.

Dugaan inilah yang menjadi bagian penting dalam penyidikan terhadap B.K. dan D.W.R., Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Dengan demikian, persoalan hukum yang tengah didalami bukan semata-mata siapa yang memilih kontraktor, melainkan juga bagaimana dokumen jaminan diperiksa, bagaimana kontrak dikendalikan, dan atas dasar apa pembayaran pekerjaan dapat direalisasikan.

Kerugian Negara Rp25,98 Miliar, Kuasa Hukum Pertanyakan Perhitungan

Besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga menjadi perhatian tim pembela.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, kerugian negara dalam proyek CWP-03 tercatat sebesar Rp25.982.542.357,20.

Tim kuasa hukum B.K. berpandangan bahwa angka tersebut masih perlu diuji lebih lanjut melalui proses hukum.

Mereka juga menyampaikan pandangan mengenai perlunya pengujian perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak pembela. Keabsahan dan kekuatan pembuktian hasil audit tetap harus dinilai berdasarkan kewenangan lembaga pemeriksa, metode penghitungan, serta dokumen yang mendasarinya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian kerugian negara menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

UPI Menghormati Proses Hukum

Perkara pembangunan gedung Convention and Exhibition Center UPI kini memperlihatkan sejumlah persoalan yang saling berkaitan.

Di satu sisi, penyidik menyoroti dugaan tidak dilakukannya verifikasi bank garansi, pembayaran kontraktor hingga 100 persen, serta progres fisik yang belum mencapai target penyelesaian.

Di sisi lain, pihak B.K. membantah menerima aliran dana, menegaskan tidak terlibat dalam pemilihan PT Arkindo, dan menyebut persoalan arus kas kontraktor turut memengaruhi pelaksanaan proyek.

Kedua perspektif tersebut perlu diuji melalui dokumen pengadaan, kontrak, dokumen jaminan bank, bukti pembayaran, hasil audit, serta keterangan para pihak yang terlibat.

Sementara itu, UPI menyatakan menghormati proses hukum dan berkomitmen bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pihak universitas juga mengharapkan pembangunan gedung dapat diselesaikan sehingga fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan mahasiswa dan sivitas akademika.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan terbaru Kejati Jabar secara khusus mengenai bantahan yang disampaikan tim kuasa hukum B.K. pada 16 November 2026.

Perkara tersebut masih dalam proses hukum. B.K. dan D.W.R. tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada akhirnya, perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas keabsahan bank garansi, bagaimana pembayaran penuh bisa terjadi ketika pekerjaan belum rampung, dan apakah seluruh tahapan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak telah dijalankan sesuai aturan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini dibuktikan di hadapan hukum. ***

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Dian Buka Pusdiklat Capaskibraka 2026, Tekanan Karakter dan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda

    Bupati Dian Buka Pusdiklat Capaskibraka 2026, Tekanan Karakter dan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 120
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., secara resmi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaskibraka) Kabupaten Kuningan Tahun 2026 di Wisma Permata, Kabupaten Kuningan, Kamis, (6/8/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kuningan itu menjadi bagian dari tahapan pembentukan anggota Paskibraka yang […]

  • Kadispora Bengkulu Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Bengkulu Selatan, Ajak Masyarakat Bersatu Membangun Daerah

    Kadispora Bengkulu Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Bengkulu Selatan, Ajak Masyarakat Bersatu Membangun Daerah

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 420
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bengkulu Selatan yang diperingati pada tahun 2025. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi daerah yang lebih maju dan sejahtera. “Dengan semangat Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bengkulu Selatan, mari kita tingkatkan […]

  • Satlantas Polres Kuningan, Bagikan Ratusan Paket Takjil Gratis

    Satlantas Polres Kuningan, Bagikan Ratusan Paket Takjil Gratis

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 330
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Suasana menjelang berbuka puasa di kawasan Jalan Siliwangi, Kuningan, mendadak ramai pada Selasa sore (24/2/2026). Puluhan personel Satlantas Polres Kuningan turun ke jalan bukan untuk menggelar razia, melainkan untuk membagikan ratusan paket takjil gratis kepada para pengguna jalan. Aksi sosial yang dimulai sekira pukul 17.00 WIB ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. […]

  • Lat Pra Ops Ketupat Lancang Kuning 2026 Digelar, Polres Dumai Siap Amankan Idul Fitri 1447 H

    Lat Pra Ops Ketupat Lancang Kuning 2026 Digelar, Polres Dumai Siap Amankan Idul Fitri 1447 H

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 285
    • 0Komentar

    Jarrakpos.Com DUMAI – Dalam rangka mempersiapkan pelayanan dan pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 H / Tahun 2026, Polres Dumai menggelar Latihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Ketupat Lancang Kuning 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (11/3/2026) sekira pukul 13.30 WIB di Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai, Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan […]

  • Pj Bupati Cirebon Luncurkan Buku “Bunga Setaman” Sebagai Simbol Kasih Ibu

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 589
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, secara resmi meluncurkan buku Bunga Setaman dalam acara yang digelar oleh Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (24/1/2025). Buku ini menjadi karya pertama TP PKK Kabupaten Cirebon yang merangkum makna kasih ibu dalam simbolisasi bunga. Wahyu mengapresiasi terbitnya buku ini sebagai […]

  • Terbukti: 125 Peserta Pelatihan BLK Plumbon Dapat Kontrak Kerja Sebelum Lulus

    Terbukti: 125 Peserta Pelatihan BLK Plumbon Dapat Kontrak Kerja Sebelum Lulus

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 123
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Angka pengangguran di Kabupaten Cirebon tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan mencetak lulusan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Cirebon kini menerapkan pendekatan baru yang menempatkan dunia usaha sebagai mitra setara dalam merancang kurikulum pelatihan kerja. Bukti keberhasilannya terlihat nyata: dari 144 peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Klaster Kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Plumbon, […]

expand_less