PPPK Bantah Terima Cuan di Kasus Korupsi Gedung UPI Rp25,98 Miliar, Bank Garansi Disorot!
- account_circle Redaksi
- calendar_month 9 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

JARRAKPOS.COM – Perkara dugaan korupsi pembangunan gedung Convention and Exhibition Center (CEC) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung senilai Rp52,48 miliar memasuki babak yang semakin menarik perhatian.
Di tengah penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), muncul bantahan dari pihak dosen UPI berinisial B.K. yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Melalui tim kuasa hukumnya, B.K. menegaskan tidak pernah menerima ataupun menikmati uang dari proyek pembangunan gedung tersebut. Mereka juga membantah kliennya terlibat dalam penentuan PT Arkindo sebagai kontraktor pelaksana.
Namun, ada satu persoalan yang menjadi titik krusial dalam perkara ini, dugaan tidak dilakukannya verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan bank garansi yang digunakan dalam proyek.
Persoalan tersebut menjadi penting karena penyidik juga menemukan fakta bahwa pembayaran kepada kontraktor telah mencapai 100 persen, sementara progres fisik pekerjaan baru terealisasi 75,34 persen.
Lantas, sejauh mana tanggung jawab B.K. sebagai PPK dalam rangkaian pelaksanaan proyek tersebut?
Pertanyaan itu turut mengemuka setelah tim kuasa hukum B.K. dari Kantor Hukum Fakta dan Rekan memberikan keterangan di Rutan Kebonwaru, Bandung, Senin (16/11/2026).
Tim kuasa hukum yang terdiri atas Rusli Subrata, S.H., M.H., Agus Rianto, S.H., M.H., dan Asep Rohman, S.H., membeberkan sejumlah hal yang menurut mereka perlu menjadi pertimbangan dalam melihat perkara tersebut secara utuh.
Kuasa Hukum Tegaskan B.K. Tak Terima Aliran Dana
Salah satu bantahan utama yang disampaikan tim pembela adalah mengenai dugaan keuntungan pribadi dari proyek pembangunan gedung UPI.
Mereka menegaskan B.K. tidak pernah menerima uang, komisi, ataupun keuntungan dalam bentuk apa pun dari pihak yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tersebut.
Kuasa hukum juga membantah adanya niat jahat atau kesengajaan kliennya untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut mereka, setiap tindakan B.K. harus dinilai berdasarkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan PPK.
Tim pembela turut menyampaikan bahwa B.K. sebelumnya pernah menjalankan penugasan sebagai PPK pada sejumlah paket pekerjaan lainnya. Mereka menyebut pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
Keterangan itu disampaikan untuk memperkuat argumentasi bahwa kliennya tidak memiliki niat melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek CEC.
Meski demikian, bantahan mengenai aliran dana maupun ketiadaan niat jahat tetap harus diuji melalui proses pembuktian. Sebab, tidak adanya keuntungan pribadi tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana lainnya terbukti.
Pemilihan PT Arkindo Disebut Bukan Kewenangan PPK UPI
Persoalan berikutnya menyangkut penentuan PT Arkindo sebagai perusahaan pelaksana pembangunan gedung Convention Center UPI.
Tim kuasa hukum menyatakan B.K. tidak terlibat dalam proses pemilihan maupun penetapan perusahaan tersebut sebagai pemenang pengadaan.
Mereka menjelaskan bahwa proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dilaksanakan oleh tenaga fungsional Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Sebagai dasar, kuasa hukum merujuk Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Kemdikbud Nomor 1332/A7/KP.07.00/2024 tertanggal 12 Januari 2024.
Berdasarkan penjelasan tersebut, kelompok kerja memiliki tugas melakukan evaluasi administrasi, penilaian teknis, hingga menetapkan pemenang paket pekerjaan.
Hasil proses pengadaan itu kemudian menetapkan PT Arkindo sebagai penyedia jasa konstruksi.
B.K., menurut tim pembela, baru menjalankan kewenangannya dalam kapasitas sebagai PPK sesuai tugas yang melekat pada jabatan tersebut.
Kendati demikian, pemisahan kewenangan pengadaan dan pengelolaan kontrak tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab masing-masing pejabat.
Proses penetapan kontraktor merupakan satu tahapan, sedangkan pengendalian pelaksanaan kontrak, pemeriksaan dokumen persyaratan pembayaran, serta pengawasan administrasi pekerjaan merupakan persoalan tersendiri yang perlu dibuktikan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Arus Kas Kontraktor Disorot, Proyek Tak Berjalan Sesuai Target
Tim kuasa hukum juga mengungkap persoalan pelaksanaan konstruksi yang menurut mereka turut memengaruhi keterlambatan pembangunan.
Proyek CWP-03 yang dikerjakan PT Arkindo disebut mengalami hambatan dalam memenuhi target progres fisik sesuai jadwal kontrak. Salah satu faktor yang disoroti adalah persoalan dukungan arus kas perusahaan.
Kuasa hukum menyebut terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kemampuan keuangan kontraktor dalam membiayai kebutuhan pekerjaan.
Kondisi tersebut diklaim berdampak terhadap kelancaran aktivitas konstruksi di lapangan.
Penjelasan ini menjadi bagian dari argumentasi pembelaan bahwa keterlambatan proyek tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, melainkan harus ditelusuri berdasarkan kondisi pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.
Namun, dugaan persoalan keuangan kontraktor tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui laporan keuangan, dokumen pembayaran, catatan progres pekerjaan, serta keterangan pihak terkait.
Pembayaran 100 Persen, Progres Fisik Baru 75,34 Persen
Di tengah bantahan tersebut, Kejati Jabar mengungkap sejumlah temuan yang menjadi perhatian dalam penyidikan perkara pembangunan gedung UPI.
Proyek yang menggunakan sumber pendanaan pinjaman Asian Development Bank (ADB) melalui APBN itu semula memiliki nilai kontrak Rp47.165.742.000.
Setelah mengalami perubahan kontrak, nilai pekerjaan meningkat menjadi Rp52.484.000.000.
Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 231 hari kalender dengan batas penyelesaian pada 20 Januari 2025.
Dalam hasil penyidikan, kejaksaan menemukan bahwa realisasi pekerjaan fisik yang terpasang baru mencapai 75,34 persen.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 24,66 persen pekerjaan yang belum terselesaikan.
Persoalannya, pembayaran kepada kontraktor disebut telah direalisasikan hingga 100 persen dari nilai kontrak.
Ketimpangan antara realisasi pembayaran dan progres fisik inilah yang menjadi salah satu persoalan serius dalam perkara tersebut.
Penyidik juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen jaminan bank yang tidak sah oleh pihak kontraktor.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan kejaksaan, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi secara semestinya kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut.
Dugaan inilah yang menjadi bagian penting dalam penyidikan terhadap B.K. dan D.W.R., Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Dengan demikian, persoalan hukum yang tengah didalami bukan semata-mata siapa yang memilih kontraktor, melainkan juga bagaimana dokumen jaminan diperiksa, bagaimana kontrak dikendalikan, dan atas dasar apa pembayaran pekerjaan dapat direalisasikan.
Kerugian Negara Rp25,98 Miliar, Kuasa Hukum Pertanyakan Perhitungan
Besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga menjadi perhatian tim pembela.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, kerugian negara dalam proyek CWP-03 tercatat sebesar Rp25.982.542.357,20.
Tim kuasa hukum B.K. berpandangan bahwa angka tersebut masih perlu diuji lebih lanjut melalui proses hukum.
Mereka juga menyampaikan pandangan mengenai perlunya pengujian perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak pembela. Keabsahan dan kekuatan pembuktian hasil audit tetap harus dinilai berdasarkan kewenangan lembaga pemeriksa, metode penghitungan, serta dokumen yang mendasarinya.
Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian kerugian negara menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
UPI Menghormati Proses Hukum
Perkara pembangunan gedung Convention and Exhibition Center UPI kini memperlihatkan sejumlah persoalan yang saling berkaitan.
Di satu sisi, penyidik menyoroti dugaan tidak dilakukannya verifikasi bank garansi, pembayaran kontraktor hingga 100 persen, serta progres fisik yang belum mencapai target penyelesaian.
Di sisi lain, pihak B.K. membantah menerima aliran dana, menegaskan tidak terlibat dalam pemilihan PT Arkindo, dan menyebut persoalan arus kas kontraktor turut memengaruhi pelaksanaan proyek.
Kedua perspektif tersebut perlu diuji melalui dokumen pengadaan, kontrak, dokumen jaminan bank, bukti pembayaran, hasil audit, serta keterangan para pihak yang terlibat.
Sementara itu, UPI menyatakan menghormati proses hukum dan berkomitmen bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pihak universitas juga mengharapkan pembangunan gedung dapat diselesaikan sehingga fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan mahasiswa dan sivitas akademika.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan terbaru Kejati Jabar secara khusus mengenai bantahan yang disampaikan tim kuasa hukum B.K. pada 16 November 2026.
Perkara tersebut masih dalam proses hukum. B.K. dan D.W.R. tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada akhirnya, perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas keabsahan bank garansi, bagaimana pembayaran penuh bisa terjadi ketika pekerjaan belum rampung, dan apakah seluruh tahapan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak telah dijalankan sesuai aturan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini dibuktikan di hadapan hukum. ***
- Penulis: Redaksi





Saat ini belum ada komentar