Kejati Jabar Tahan Dosen dan Direktur Kontraktor Terkait Skandal Dugaan Korupsi Proyek Gedung UPI

JARRAKPOS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan dua tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Perkara yang menyeret seorang dosen UPI itu diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp25,98 miliar.

Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial BK, dosen UPI yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta selaku pelaksana proyek. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Juli 2026.

Proyek pembangunan gedung yang dikerjakan pada 2024 itu menggunakan pendanaan dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kemendikbudristek.

Berdasarkan dokumen proyek, kontrak pekerjaan ditandatangani pada 3 Juni 2024 dengan nilai awal sekitar Rp47,1 miliar. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar Rp52,4 miliar setelah dilakukan adendum kontrak. Masa pelaksanaan pekerjaan juga mengalami perpanjangan, dari semula berakhir pada 30 Desember 2024 menjadi 20 Januari 2025.

Dalam penyidikan, kejaksaan menemukan dugaan penyimpangan terkait penggunaan sejumlah dokumen jaminan proyek. DWR diduga menggunakan dokumen jaminan yang tidak sah, meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan retensi, hingga jaminan pembayaran.

Sementara itu, BK diduga tidak menjalankan kewajibannya secara semestinya sebagai PPK karena tidak melakukan verifikasi keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum kontrak ditandatangani.

Dugaan penyimpangan semakin serius ketika proses pembayaran proyek dilakukan. Pasalnya, realisasi pembangunan secara fisik disebut baru mencapai 75,34 persen, tetapi pembayaran justru dicairkan hingga 100 persen dari nilai kontrak.

“BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak kepada DWR,” ujar Kasi Penkum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal tertanggal 26 Mei 2026, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp25,98 miliar.

Atas perkara tersebut, BK kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung. Adapun DWR ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika karena yang bersangkutan juga tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto ketentuan pasal-pasal terkait.

Kasus ini menjadi sorotan karena proyek yang seharusnya menghasilkan fasilitas pendidikan dan kegiatan akademik justru diduga menyisakan persoalan serius dalam pengelolaan anggaran qnegara. Penyidikan kejaksaan kini menjadi bagian penting untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.***