Menjemput Harapan dari Pulau Sumba, Program Perhutanan Sosial Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

NTT, Jarrakpos.com- Kehadiran negara melalui program perhutanan sosial terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Pulau Sumba. Tidak hanya memberikan akses legal dalam pengelolaan kawasan, program ini juga menjadi jembatan bagi peningkatan kesejahteraan warga melalui berbagai dukungan usaha produktif yang berbasis potensi lokal.

Di balik berbagai capaian tersebut, pendampingan yang konsisten dan kerja lapangan yang berkelanjutan menjadi kunci utama. Berbagai kelompok perhutanan sosial yang telah memperoleh izin terus diperkuat agar mampu mengembangkan usaha ekonomi secara mandiri sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Komitmen itu terlihat melalui rangkaian kunjungan lapangan yang berlangsung di daratan Sumba pada 10–16 Juni 2026. Selain memantau perkembangan kelompok perhutanan sosial, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat hukum adat serta mendorong pembangunan wilayah yang terintegrasi di seluruh Pulau Sumba.

Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.

Menurutnya, fokus utama kegiatan adalah melihat secara langsung keberlanjutan program-program perhutanan sosial pada kelompok-kelompok yang telah memperoleh persetujuan pengelolaan di wilayah tersebut.

“Kami ingin memastikan program perhutanan sosial yang telah berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terus berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali saat menerima Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin 

Selain melakukan pemantauan, pihaknya juga menyerahkan berbagai fasilitas bantuan ekonomi produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan kelompok perhutanan sosial.

Di Kabupaten Sumba Tengah, bantuan diberikan untuk mendukung pengembangan produksi kopi yang menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat. Sementara di Kabupaten Sumba Barat Daya, dukungan difokuskan pada pengembangan usaha berbasis jasa lingkungan. Adapun di Kabupaten Sumba Timur, kelompok masyarakat menerima bantuan alat ekonomi produktif untuk usaha penyulingan minyak kayu putih.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim juga melakukan inventarisasi masyarakat hukum adat (MHA) yang ada di Pulau Sumba. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Balai Perhutanan Sosial Kupang turut mendorong pemerintah daerah di Pulau Sumba untuk mengembangkan konsep Integrated Area Development (IAD) atau Pengembangan Wilayah Terpadu. Pendekatan ini diharapkan mampu menghubungkan berbagai potensi unggulan daerah sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, dan pemerintah daerah, program perhutanan sosial di Pulau Sumba diharapkan semakin kuat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang.***