Kick Off Musrenbang Kecamatan se-Kota Kupang Dimulai dari Maulafa, Pra Musrenbang Tematik Stunting Perdana Digelar

NTT, Jarrakpos.com- Pemerintah Kota Kupang resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan se-Kota Kupang dengan pelaksanaan perdana di Kecamatan Maulafa.

Momentum ini sekaligus menjadi sejarah baru dengan digelarnya Pra Musrenbang Tematik Stunting untuk pertama kalinya di Kota Kupang.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Maulafa tersebut menjadi ruang konsolidasi strategis guna memastikan arah pembangunan berjalan tepat sasaran, terukur, serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Musrenbang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal.

Menurutnya, ketepatan waktu merupakan cerminan disiplin dalam perencanaan yang harus terus dijaga demi menjaga kredibilitas tata kelola pemerintahan.

Ia juga mengingatkan agar setiap usulan pembangunan mampu membedakan secara tegas antara kebutuhan dan keinginan.

Dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah dituntut untuk memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sorotan penting lainnya adalah persoalan stunting. Sekda mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kota Kupang pada 2025 masih berada di angka 16,8 persen.

Angka ini menjadi alarm bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak boleh terpinggirkan. Infrastruktur memang penting, namun kualitas manusia adalah penentu utama daya saing daerah di masa depan.

Sebagai bentuk inovasi kebijakan, Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan.

Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk memperkuat peran kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan dan pembangunan masyarakat.

Materi perencanaan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM.

Ia menjelaskan bahwa alokasi Rp500 juta per kelurahan bertujuan mempercepat pembangunan, memastikan pemerataan, serta menjamin keberlanjutan program.

Ke depan, formula penghitungan alokasi anggaran akan mempertimbangkan tiga komponen utama, yakni luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan distribusi anggaran yang lebih adil dan proporsional.

Wildrian juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek ekologis.

Pertumbuhan harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan agar manfaat pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan berkelanjutan.

Dalam rangka penguatan penanganan stunting, pada tahun 2027 direncanakan alokasi anggaran khusus sebesar Rp10 juta per kelurahan. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan intervensi spesifik dan sensitif di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

“Nilai tawar daerah di masa depan ditentukan oleh kualitas manusianya,” tegasnya.

Pra Musrenbang Tematik Stunting dipaparkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Imelda Fonyke Nange, ST, MT.

Ia menjelaskan bahwa tahun ini menjadi momen perdana Kota Kupang menyelenggarakan Pra Musrenbang Tematik Stunting secara khusus.

Pelaksanaan ini merujuk pada Juknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi yang diterbitkan Bina Bangda Kemendagri pada akhir 2024.

Tahapan tersebut berbasis pada hasil input Identifikasi Kendala yang menjadi dasar usulan kegiatan dalam menu Pra Musrenbang pada web Bina Bangda Aksi Konvergensi.

Proses ini juga menjadi salah satu indikator penilaian dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja kepala daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta untuk serius dan cermat dalam menyusun prioritas.

Output yang diharapkan dari Pra Musrenbang Tematik Stunting adalah penetapan kegiatan prioritas serta Berita Acara Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang dan Pra Musrenbang Tematik Stunting di Kecamatan Maulafa menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat kualitas perencanaan dari bawah.

Dengan disiplin waktu, kejelasan prioritas, serta keberpihakan pada pembangunan sumber daya manusia, arah pembangunan Kota Kupang diharapkan semakin terfokus, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.***