Timwas DPR RI Soroti Perbedaan Data Bantuan Korban Gempa Flores, Usman Husin Dorong Percepatan

NTT, Jarrakpos.com- Percepatan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi perhatian DPR RI. Dalam kunjungan Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI ke Mbay, Kabupaten Nagekeo, persoalan perbedaan data penerima bantuan menjadi salah satu hal yang disoroti karena berpotensi menghambat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Kunjungan kerja spesifik lintas komisi tersebut berlangsung pada 2 Oktober 2026 untuk melihat langsung penanganan pascabencana, memastikan bantuan tersalurkan, serta mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas yang terdampak gempa.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, yang turut dalam kunjungan tersebut menegaskan bahwa persoalan administrasi dan data harus segera diselesaikan agar bantuan yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak tertahan terlalu lama.

Menurut Usman, setelah bantuan diserahkan maupun proses pencairannya selesai, pekerjaan perbaikan harus segera dijalankan. Masyarakat yang rumahnya terdampak membutuhkan kepastian agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Setelah bantuan diserahkan atau proses pencairan selesai, perbaikan harus segera dijalankan agar warga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman,” tegas Usman.

Selain rumah warga, Usman secara khusus menyoroti kondisi rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Menurutnya, gereja, masjid dan rumah ibadah lainnya merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, fasilitas keagamaan yang rusak perlu segera direhabilitasi agar dapat kembali digunakan warga untuk beribadah.

“Agar bangunan rumah ibadah, rumah gereja yang ada di daerah bencana bisa dimanfaatkan kembali. Harus direhabilitasi agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman,” ujarnya.

Perhatian terhadap rumah ibadah juga menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana. Dalam kunjungan Timwas, bantuan yang disalurkan tidak hanya menyasar kebutuhan rumah warga, tetapi juga mencakup dukungan pemulihan sarana ibadah dan fasilitas publik lainnya.

Namun, di balik bantuan yang mulai disalurkan, persoalan sinkronisasi data menjadi pekerjaan penting yang harus segera dituntaskan.

Dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, ditemukan adanya perbedaan data jumlah penerima manfaat antarlembaga. Perbedaan tersebut membuat proses verifikasi dan pencairan bantuan membutuhkan penyesuaian kembali.

Bagi Usman, kondisi itu tidak boleh berlarut-larut. Data korban dan kerusakan harus disamakan berdasarkan kondisi riil di lapangan sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak dapat segera memperoleh bantuan.

“Bantuan harus bisa turun langsung kepada masyarakat. Karena itu, data harus segera disinkronkan dan pemerintah daerah harus memastikan data masyarakat yang terdampak benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mempercepat pendataan, melakukan verifikasi dan memastikan tidak terjadi perbedaan data antarlembaga.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses bantuan tidak berhenti pada persoalan administrasi, sementara masyarakat masih menunggu perbaikan rumah maupun fasilitas yang mereka gunakan sehari-hari.

Kunjungan Timwas DPR RI ke Mbay bukan hanya untuk melihat kondisi masyarakat pascabencana, tetapi juga mencocokkan kebutuhan di lapangan dengan program pemerintah. Timwas membawa sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana.

Bantuan yang disalurkan dalam kunjungan tersebut antara lain material untuk perbaikan rumah warga, bantuan logistik, dukungan alat kesehatan, serta bantuan pemulihan sarana ibadah dan sekolah.

Usman menegaskan, bantuan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan nyata di lapangan.

Baginya, masyarakat korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan yang datang, tetapi juga kepastian bahwa rumah mereka diperbaiki, fasilitas umum kembali berfungsi dan rumah ibadah dapat digunakan kembali.

Karena itu, ia mendorong seluruh pihak terkait bergerak bersama, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga hingga DPR RI melalui fungsi pengawasannya.

“Yang paling penting bagaimana bantuan itu segera dirasakan masyarakat dan proses pemulihan bisa berjalan,” pungkas Usman.

Gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026 sebelumnya berdampak luas di sejumlah wilayah NTT. Data BNPB yang dikutip DPR RI pada 21 Agustus 2026 mencatat puluhan ribu rumah mengalami kerusakan dan lebih dari seratus ribu warga mengungsi.

Dengan kondisi tersebut, percepatan pendataan, penyaluran bantuan, rehabilitasi rumah warga dan pemulihan rumah ibadah menjadi bagian penting dari proses panjang pemulihan masyarakat Flores pascabencana.***