Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Kunker Di Desa Kecomberan Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima Bansos

CIREBON, JARRAKPOS.COM I Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr. Sophi Zulfiah, SH,MH, Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan turun langsung kelapangan mendatangi rumah warga. Kunker di dampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon meninjau langsung sejumlah warga di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. 4/11/2025.

Dalam Kunjungan tersebut Ketua DPRD Temui Warga yang tengah sakit dan diketahui tidak aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Ketua DPRD Dr.Sophi Zulfiah, SH,MH yang akrab disapa Sophi menyoroti pentingnya sinkronisasi data sosial dan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga miskin yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Kehadiran Sophi di desa Kecomberan menemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut diketahui setelah ia berdialog dan mendapatkan keluhan dari beberapa warga.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian data di lapangan. Ada warga yang semula masuk kategori desil 1, tetapi kemudian naik menjadi desil 6, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Akibatnya mereka tidak lagi mendapat bantuan,” ujarnya

Ia menegaskan bahwa, persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan data antara Puskesos, BPS, dan Dinas Sosial, sehingga banyak warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terdata.

Bahkan ada salah satu warga yang tidak mendapatkan bantuan karena terindikasi judi online, padahal yang bersangkutan tidak memiliki ponsel.

Sophi menganggap persoalan data adalah persoalan serius karena menyangkut hak penerima bantuan.

“ Persoalan ini sangat serius, jangan sampai warga yang seharusnya mendapatkan bantuan palah tidak, dan sebaliknya yang kategori mampu palah mendapatkan bantuan, ” ujar Sophi.

” Kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar ada perbaikan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial (DTSEN).

Menurut Sophi, DPRD juga tengah memproses Raperda tentang Data Desa Presisi agar ke depan penyaluran bantuan tepat sasaran,” tambahnya.

Sophi menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan pembaruan dan validasi data kesejahteraan masyarakat agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada warga yang membutuhkan.

“Kami ingin agar tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan berobat hanya karena persoalan administratif. Data harus presisi, bantuan harus tepat sasaran,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membantu mengaktifkan kembali kepesertaan warga yang nonaktif.

Ia berjanji akan melakukan pemutakhiran data agar presisi di lapangan sebagaimana yang diharapkan oleh Ketua DPRD Sophi.

“ Jika memang layak dan memenuhi kriteria, maka akan kami ajukan agar BPJS-nya bisa diaktifkan kembali,” kata Eni.

Eni Kemudian memberikan edukasi kepada warga agar tetap disiplin dalam pengobatan, khususnya bagi pasien yang menjalani perawatan penyakit kronis seperti kanker.

“ Saya tadi melihat ada pasien dengan penyakit kanker, kami minta untuk tetap semangat dan rutin kontrol. Kalau disiplin, peluang sembuhnya insya Allah tinggi,” ujar Eni.

Sementara itu, Kepala Desa Kecomberan, Mastur Hidayat, menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas perhatian DPRD dan dinas terkait terhadap warganya.

Ia mengakui bahwa sebagian besar persoalan yang terjadi di desa berakar dari data yang tidak sinkron antara pusat dan daerah.

“Kami di desa terus memantau warga, terutama yang sakit. Namun kami tidak bisa menurunkan desil tanpa koordinasi dengan Dinas Sosial.

“Mudah-mudahan setelah kunjungan ini ada perbaikan data dan pengaktifan BPJS bagi warga kami yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya siap membantu klarifikasi terhadap warga yang sebelumnya terindikasi judi online agar tidak salah sasaran dalam pendataan bantuan sosial.