Jembatan Penghubung Tiban Makmur-Tiban Nirwana Dibongkar, Warga Desak Pemerintah Turun Tangan

Batam, jarrakpos.com | Pembongkaran jembatan penghubung Tiban Makmur dan Tiban Nirwana, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Batam, memicu keresahan warga. Jembatan yang selama ini menjadi akses penting masyarakat disebut dibongkar secara sepihak.

Warga menduga pembongkaran tersebut dilakukan oleh pihak pengembang (developer) bersama perangkat RW 07 Perumahan Nirwana tanpa terlebih dahulu melalui sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh warga yang terdampak.

Tindakan tersebut dinilai merugikan masyarakat karena jembatan bukan sekadar akses biasa. Selama ini jalur tersebut digunakan warga untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari beribadah, mengantar anak sekolah, berbelanja hingga aktivitas sosial lainnya.

Kondisi semakin memanas saat warga yang merasa keberatan melakukan aksi damai di kediaman Ketua RT 06. Aksi tersebut dilakukan karena muncul dugaan bahwa Ketua RT 06 turut meminta atau mengarahkan agar jembatan tersebut dibongkar.

Warga setempat menyebut dari 6 RT, salah satunya RT 05, Nasrul, termasuk pihak yang menolak pembongkaran jembatan tersebut.

Sementara itu, RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 06 menurut keterangan warga setempat bahwa mereka telah menyetujui pembongkaran jembatan tersebut dan sudah menandatangani kesepakatan.

Adanya perbedaan sikap tersebut semakin memperlihatkan bahwa persoalan jembatan tidak sederhana dan membutuhkan penyelesaian melalui forum bersama, bukan tindakan sepihak yang berpotensi memperuncing konflik antarwarga.

Warga mempertanyakan dasar pembongkaran tersebut, termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dan apakah seluruh masyarakat yang menggunakan akses tersebut telah dilibatkan dalam pembahasan.

Warga menilai penyelesaian persoalan seharusnya ditempuh melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurut mereka, apabila terdapat persoalan antara pengembang, pengurus lingkungan maupun warga terkait keberadaan jembatan, semestinya pemerintah setempat memfasilitasi pertemuan untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat.

Apalagi, pembongkaran jembatan berdampak langsung terhadap mobilitas warga di dua kawasan tersebut.

Masyarakat kini mendesak Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, hingga instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam segera turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut.

Warga tidak ingin konflik akses ini berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.

Mereka berharap pemerintah segera mempertemukan pihak developer, pengurus RT/RW dan perwakilan warga untuk menjelaskan secara terbuka dasar pembongkaran serta mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Warga berharap ada solusi konkret, termasuk kemungkinan pemulihan akses jembatan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.

Sebab, ketika sebuah akses yang selama ini digunakan masyarakat tiba-tiba terputus, warga yang sehari-hari bergantung pada jalur tersebut menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Kini warga menunggu langkah pemerintah apakah persoalan jembatan ini akan segera dimediasi dan akses masyarakat dipulihkan, atau konflik antarwarga akan terus berlanjut?.