Fraksi Partai Gerindra DPR RI Hadir di Tengah Pemulihan Gempa NTT, 10.000 Paket Sembako dan Selimut Disalurkan

NTT, Jarrakpos.com- Gempa mungkin telah berlalu, namun bagi masyarakat yang terdampak, perjuangan untuk kembali bangkit belum selesai.

Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, kebutuhan akan pangan, perlengkapan dasar, hingga dukungan moril masih menjadi bagian dari kehidupan warga yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di tengah kondisi tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPR RI kembali hadir membawa bantuan bagi masyarakat. Sebanyak 10.000 paket sembako dan selimut disalurkan melalui kegiatan Bakti Sosial Fraksi Partai Gerindra DPR RI Peduli Bencana Gempa NTT di Paroki Sok Rutung, Desa Golo Pongkor.

Bantuan tersebut diserahkan Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Novita Wijayanti, sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan bagi masyarakat yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.

Novita mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar setelah bencana gempa.

“Bantuan ini kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar pascabencana gempa,” kata Novita saat menyerahkan paket sembako kepada masyarakat di NTT, Senin (28/9/2026).

Menurut Novita, kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana telah dilakukan sejak fase awal terjadinya gempa. Setelah bantuan awal disalurkan ketika bencana terjadi, Fraksi Partai Gerindra kembali memberikan bantuan melalui perwakilan DPR RI sebagai bagian dari dukungan pada masa pascabencana.

“Di awal DPP sudah mengirim bantuan-bantuan pada saat bencana dan kemudian pascabencana kita memberi bantuan kembali melalui perwakilan DPR RI Fraksi Gerindra,” ujar Wakil Ketua BURT DPR RI ini.

Bagi Novita, perhatian terhadap masyarakat terdampak bencana tidak seharusnya berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Sebab, setelah situasi mulai berangsur tenang, masyarakat masih harus menghadapi proses panjang untuk menata kembali kehidupan mereka.

Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, aktivitas yang harus kembali berjalan, serta fasilitas yang terdampak bencana yang harus diperbaiki.

Karena itu, menurut Novita, kepedulian dan dukungan terhadap korban bencana perlu terus dijaga agar masyarakat tidak merasa menghadapi masa sulit seorang diri.

“Kepedulian terhadap korban bencana perlu terus dijaga agar masyarakat tidak merasa menghadapi masa sulit seorang diri,” ucap Novita.

Anggota Komisi V DPR RI itu juga menekankan pentingnya solidaritas dan semangat gotong royong selama masyarakat menjalani masa pemulihan.

Menurutnya, bantuan berupa sembako dan selimut memang penting untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dalam jangka pendek. Namun, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan bantuan logistik.

Percepatan penanganan serta pembangunan kembali fasilitas yang terdampak gempa juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Penanganan dan pembangunan perbaikan pascabencana tentunya harus segera dipulihkan,” ucap Novita.

Ketua Umum PP PIRA ini berharap proses pemulihan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi masing-masing wilayah terdampak bencana.

Menurut dia, penyaluran bantuan sembako dan selimut merupakan bagian dari respons jangka pendek untuk mengurangi beban masyarakat. Namun, proses pemulihan dalam jangka panjang membutuhkan koordinasi dan langkah berkelanjutan dari berbagai pihak.

Pemulihan, kata Novita, tidak hanya berbicara tentang bantuan yang diterima masyarakat hari ini, tetapi juga bagaimana kehidupan warga dapat kembali berjalan dan fasilitas yang rusak dapat segera digunakan kembali.

Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan tidak berjalan secara terpisah.

“Proses percepatan pemulihan harus segera diselesaikan, sehingga koordinasi antar lembaga penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara efektif dan tidak berjalan secara terpisah,” pungkas legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII yang meliputi Banyumas-Cilacap.***