Aceh

Subulussalam, Jarrakpos.com — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) bersama Pemerintah Kota Subulussalam resmi menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRK, Sabtu (28/02/2026). Berdasarkan dokumen yang disahkan, total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp628.072.103.439. Rinciannya sebagai berikut: Pendapatan Asli […]

Subulussalam, Jarrakpos.com – Organisasi masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam mendesak Inspektorat Kota Subulussalam untuk segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa dan BUMDes Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng. Desakan tersebut berawal dari laporan masyarakat Desa Lae Mate terkait pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dikucurkan ke rekening BUMDes sebesar Rp179.400.000 […]

Subulussalam, Jarrakpos.com – Menyambut momentum Meugang, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Subulussalam membagikan daging sapi kepada para relawan yang selama ini aktif turun langsung ke lapangan dalam penanganan musibah banjir dan longsor di wilayah tersebut. Kegiatan ini bentuk apresiasi dan perhatian kepada para relawan yang tanpa lelah membantu masyarakat saat terjadi bencana. Para relawan PMI […]

Subulussalam, Jarrakpos.com – Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam terus menyuarakan kekhawatiran atas kondisi defisit keuangan daerah yang dinilai semakin membengkak. Ketua LAKI DPC Kota Subulussalam, Ahmad Rambe, menegaskan bahwa pihaknya telah lama mengkritisi kebijakan dan pengelolaan pemerintahan sebelumnya yang dianggap menjadi penyebab bertambahnya defisit Kota Subulussalam dari tahun ke tahun. “Dengan […]

Subulussalam, Jarrakpos.com – Wakil Ketua Pengurus Cabang SAPMA Pemuda Pancasila Kota Subulussalam Nando Munte, menyatakan dukungan terbuka terhadap langkah DPRK Kota Subulussalam dalam menggunakan hak interpelasi dan bahkan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah Kota. Menurut Nando Munte, hak interpelasi dan hak angket merupakan instrumen konstitusional yang melekat pada lembaga legislatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan […]

Subulussalam, Jarrakpos.com – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), dukungan politik mulai menguat. Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Subulussalam, Bahagia Maha secara terbuka menyatakan dukungannya agar HRB melanjutkan kepemimpinan untuk dua periode. Menurutnya, dalam satu tahun terakhir, pemerintahan HRB dinilai telah menunjukkan arah pembangunan yang lebih terukur […]

Subulussalam, Jarrakpos.com – Fraksi Rabbani DPRK Subulussalam menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Wali Kota M. Rasyid dan Wakil Wali Kota Nasir, SE, sekaligus menantang Fraksi Hanura, Golkar, dan Megegoh untuk membawa persoalan defisit anggaran dan utang daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam rilis resmi tertanggal 14 Februari 2026 yang ditandatangani Ketua Fraksi Rabbani, […]

Subulussalam, Jarrakpos.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Subulussalam melaporkan adanya penurunan saldo hutang Pemerintah Kota Subulussalam per 31 Desember 2025. Berdasarkan data yang dirilis BPKAD, saldo hutang Pemko Subulussalam per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp258.999.595.993. Sementara itu, per 31 Desember 2025, saldo hutang turun menjadi Rp215.386.819.146. Dengan demikian, terjadi penurunan […]

SUBULUSSALAM, Jarrakpos.com – Hingga memasuki Februari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran 2026 belum juga disahkan. Di tengah belum “ketok palu”-nya anggaran tersebut, DPRK justru tengah menggulirkan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota. Sorotan ini datang dari mantan anggota DPRK Subulussalam yang juga Sekretaris Partai Amanat Nasional Kota Subulussalam, Bahagia Maha (BM). […]

SUBULUSSALAM, Jarrakpos.com – Dinamika politik di DPRK Subulussalam memanas. Tiga dari empat fraksi resmi menyepakati penggunaan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota Subulussalam dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (11/2/2026). Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, dan Fraksi Megegoh kompak mendorong interpelasi sebagai bentuk pengawasan serius terhadap kebijakan eksekutif. Sementara itu, Fraksi Rabbani yang dikenal sebagai fraksi pendukung […]