Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Bupati Imron: Perubahan KUA-PPAS 2026 Dorong Penguatan PAD dan Belanja Modal

Bupati Imron: Perubahan KUA-PPAS 2026 Dorong Penguatan PAD dan Belanja Modal

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat arah kebijakan fiskal daerah melalui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rancangan tersebut disampaikan Bupati Cirebon Imron dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon di Ruang Paripurna Abhimata, Selasa (18/8/2026).

Bupati Imron menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi fiskal dan pelaksanaan APBD 2026 yang mengalami sejumlah perubahan dari asumsi awal yang telah disepakati bersama. Penyesuaian ini tidak hanya merespons perubahan pendapatan dan transfer, tetapi juga tetap menjaga ruang fiskal bagi program prioritas pembangunan daerah.

“Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. Sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas, dan strategis dapat dilakukan perubahan,” ujar Imron.

Salah satu poin positif dalam rancangan perubahan tersebut adalah meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kabupaten Cirebon yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,05 triliun, dalam rancangan perubahan meningkat sekitar Rp5,20 miliar menjadi sekitar Rp1,06 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari sekitar Rp15,85 miliar menjadi Rp23,04 miliar, serta lain-lain PAD yang sah dari sekitar Rp8,74 miliar menjadi Rp25,55 miliar.

Di tengah penyesuaian belanja secara keseluruhan, Pemkab Cirebon juga memberikan perhatian khusus terhadap belanja modal. Anggaran belanja modal meningkat dari sekitar Rp410,84 miliar menjadi Rp426,68 miliar atau bertambah sekitar Rp15,84 miliar. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mendukung pembangunan dan penguatan infrastruktur di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

Secara keseluruhan, belanja daerah dalam rancangan perubahan disesuaikan dari sekitar Rp4,34 triliun menjadi Rp4,30 triliun melalui efisiensi dan pengalokasian kembali dengan tetap mempertimbangkan belanja wajib, mengikat, prioritas, dan strategis. “Untuk pembiayaan diusahakan pada angka yang dapat diraih untuk menutup defisit,” kata Imron.

Imron menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada 2026 tetap fokus mewujudkan pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan transparan; meningkatkan daya saing berbasis inovasi; memperbaiki kualitas SDM; mengembangkan infrastruktur pendukung ekonomi; serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan berketahanan iklim.

“Pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata regional dan nasional, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi kapasitas fiskal yang masih terbatas menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan PAD, efisiensi belanja, pengelolaan aset profesional, serta optimalisasi pendanaan non-APBD melalui kemitraan dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, dan lembaga keuangan.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Shopi Zulfia menyatakan bahwa Rancangan Perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dari tahapan Perubahan APBD 2026. Pembahasan bersama diperlukan untuk menyesuaikan asumsi kebijakan anggaran dengan perkembangan pelaksanaan APBD serta kebutuhan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD untuk disepakati sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026.

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usman Husin Soroti BPP Bena dan Pollo: Jangan Persulit Petani di Tengah Musim Tanam

    Usman Husin Soroti BPP Bena dan Pollo: Jangan Persulit Petani di Tengah Musim Tanam

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 577
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Kegelisahan petani akhirnya tumpah ke ruang publik. Puluhan kelompok tani dari Desa Bena dan Desa Pollo terlihat mendatangi kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), mempertanyakan keterlambatan pencetakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sekaligus memprotes pengalihan penyaluran pupuk ke kios pengecer yang dinilai menyulitkan. Aksi tersebut terekam dalam video yang beredar luas. Dalam rekaman itu, […]

  • Pemkab Cirebon Tekankan Keberlanjutan Program dalam Pelantikan Bupati Definitif

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 604
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS COM — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala perangkat daerah menyaksikan Pelantikan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) secara serentak tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Ruang Nyi Mas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, pada Kamis (20/2/2025). Dalam kesempatan itu, Wahyu menyampaikan rasa […]

  • Dua Rumah Milik Warga Cirebon Terbakar. Ini Penyebabnya.

    Dua Rumah Milik Warga Cirebon Terbakar. Ini Penyebabnya.

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 229
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Telah terjadi kebakaran dua buah rumah milik warga bernama Kunena dan Anasi yang beralamat di Blok Soka Rt. 002/002, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon , Kabupatrn Cirebon. Minggu, 19 April 2026. Menurut keterangan Anasi tetangga Korban bahwa api terlihat sudah membesar di atas rumah bagian belakang, dan saat kejadian Kunena pemilik rumah sedang […]

  • Apriyani/ Siti Fadia Senior Kami

    Apriyani/ Siti Fadia Senior Kami

    • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Medan – Ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara mengaku kewalahan saat bertemu Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti pada partai final BNI Indonesia Master 2025 Ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara menyerah 11- 21/17-21di GOR PBSI Sumut Pancing Medan Sabtu “Kita lawan senior tidak mudah juga untuk dimatiin dan tidak mudah cari poin. Kita belajar dari […]

  • HUT ke-64 PWRI JawaBarat: Perkuat Solidaritas, Kemandirian Anggaran, dan Wisuda Sekolah Lansia

    HUT ke-64 PWRI JawaBarat: Perkuat Solidaritas, Kemandirian Anggaran, dan Wisuda Sekolah Lansia

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 61
    • 0Komentar

    BANDUNG, Jarrakpos.com — Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Jawa Barat secara resmi menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 di Gedung Bale Pakuan, Jalan Cicendo No. 1, Bandung, pada Selasa (27/10/2026). Mengusung tema utama “Satu Tekad Satu Jiwa Memperkokoh Solidaritas Wredatama Demi Kesejahteraan Bersama”, acara khidmat ini dihadiri oleh ratusan anggota dan pengurus PWRI […]

  • Maumere Inflasi Tertinggi di Provinsi NTT pada Desember 2024

    Maumere Inflasi Tertinggi di Provinsi NTT pada Desember 2024

    • calendar_month Minggu, 5 Jan 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 1.041
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Maumere tercatat sebagai penyumbang angka inflasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Desember 2024. Dalam rilisan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ibu Kota Kabupaten Sikka menyumbang angka inflasi sebesar 2,65 persen. Hal ini disampaikan kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira B.Kale melalui pres […]

expand_less