Ada Janda Masuk Desil 10 di Bakunase, Usman Husin: Jangan Sampai yang Berhak Tersisih

NTT, Jarrakpos.com- Persoalan ketepatan data penerima bantuan sosial kembali menjadi perhatian saat penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Bakunase, Kota Kupang. Di tengah pembagian bantuan, muncul temuan dari tingkat RT mengenai sejumlah warga yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam pemutakhiran data.

Ketua RT 012/RW 004 Kelurahan Bakunase, Ebenheser Happy Un, mengungkapkan terdapat sejumlah perempuan yang berstatus janda dan kurang mampu dalam wilayahnya yang tercatat pada desil 6 hingga 10. Bahkan, menurutnya, ada warga yang tercatat hingga desil 10.

Temuan tersebut bukan semata-mata soal status seseorang sebagai janda atau angka desil tertentu. Persoalan yang menjadi perhatian adalah ketika data yang tercatat tidak lagi menggambarkan kondisi kehidupan warga yang sebenarnya.

Jika kondisi tersebut tidak segera diperbarui, warga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan berpotensi tidak masuk dalam kelompok penerima.

Secara umum, desil merupakan peringkat kesejahteraan relatif yang membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok relatif paling tinggi. Karena merupakan pemeringkatan relatif, desil tidak dapat dibaca hanya dari satu indikator atau status sosial seseorang. Data juga dapat berubah seiring pemutakhiran kondisi warga.

Karena itu, pemutakhiran data menjadi bagian penting agar program bantuan benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kondisi terkini. Pemerintah juga menempatkan DTSEN sebagai rujukan dalam penyaluran berbagai program sosial, sehingga kualitas dan pembaruan data sangat menentukan ketepatan sasaran bantuan.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, menegaskan bahwa data penerima bantuan harus terus diperiksa dan diperbarui. Menurutnya, data bukan sekadar angka administratif, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Harus tepat sasaran. Kalau ada yang belum terdata, data kembali, data,” tegas Usman dalam momen pembagian bantuan pangan berupa beras di Kantor Lurah Bakunase pada Senin, 14 September 2026.

Usman menegaskan, persoalan seperti adanya warga yang dinilai membutuhkan tetapi tercatat pada kelompok desil yang lebih tinggi harus menjadi perhatian untuk dilakukan pengecekan kembali. Menurutnya, jangan sampai kondisi riil masyarakat berbeda dengan data yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.

“Kita harus lihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jangan hanya melihat data di atas kertas. Kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi datanya tidak sesuai, maka harus diperiksa dan diperbaiki kembali,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembaruan data penting karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang bagi laporan dari tingkat bawah, termasuk RT dan kelurahan, ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian.

“Kalau ada data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, jangan dibiarkan. Data itu harus kembali diperiksa. Jangan sampai orang yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan justru tersisih karena datanya tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,” tegas Usman.

Menurutnya, penyaluran bantuan pemerintah pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai jumlah beras atau jumlah penerima, tetapi menyangkut keadilan dalam memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

“Tujuan kita bantuan ini tepat sasaran. Jangan sampai ada yang seharusnya menerima, tetapi tidak menerima karena persoalan data. Sebaliknya, data yang sudah tidak sesuai juga harus diperbaiki,” katanya.

Usman berharap persoalan tersebut menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, dinas terkait, kelurahan, hingga perangkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Lurah Bakunase, Wilhy Diken, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dan dukungan yang diberikan melalui program bantuan tersebut. Ia berharap data penerima dapat terus diperbarui sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, persoalan serupa juga menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan di Kelurahan Oesapa. Di wilayah tersebut, Satario Julius Pandie, Anggota DPRD Kota Kupang sekaligus Ketua DPC PKB Kota Kupang, mengapresiasi bantuan yang disalurkan melalui BULOG dan aspirasi Usman Husin.

“Beliau selalu hadir dan membantu masyarakat di tengah kesulitan,” kata Satario.

Namun, Satario juga mengingatkan agar bantuan yang diterima masyarakat benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Ia bahkan mengingatkan agar bantuan, khususnya beras, tidak langsung dijual kembali sebelum sampai ke rumah.

“Jangan sampai belum sampai rumah, beras sudah singgah di kios,” ujarnya.

Menurut Satario, persoalan pembaruan data masih menjadi pekerjaan rumah agar bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.

Sementara itu, Pemimpin Perum BULOG Kanwil NTT, Arrahim K. Kanam, menjelaskan bahwa di Kelurahan Oesapa terdapat 2.059 Penerima Bantuan Pangan (PBP) pada tahap kedua. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahap sebelumnya yang mencapai 2.239 PBP atau berkurang sebanyak 180 penerima.

Sedangkan di Kelurahan Bakunase terdapat 490 PBP, turun dari 532 penerima pada tahap sebelumnya atau berkurang sebanyak 42 penerima.

Arrahim berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat, meskipun bantuan tersebut tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi keluarga.

“Harapannya bantuan ini bisa membantu. Memang tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi setidaknya bisa mengurangi kesulitan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PKB, Celly Ngganggus, turut memberikan perhatian terhadap pentingnya ketepatan data penerima bantuan. Menurutnya, persoalan data harus menjadi perhatian bersama agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Celly menilai, informasi dari tingkat RT dan kelurahan penting dalam proses pemutakhiran karena perangkat tersebut berhadapan langsung dengan kondisi warga sehari-hari. Jika ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, menurutnya, perlu ada mekanisme untuk menyampaikan dan memperbaikinya melalui instansi terkait.

“Kita sama-sama ingin bantuan ini tepat sasaran. Kalau di lapangan ditemukan ada data yang tidak sesuai, tentu harus disampaikan dan diperbaiki. Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data,” pungkas Celly.***