Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Aceh » SK Pemberhentian Kadus Patetah Terbit, Alasan dan Rekomendasi Camat Penanggalan Belum Terungkap

SK Pemberhentian Kadus Patetah Terbit, Alasan dan Rekomendasi Camat Penanggalan Belum Terungkap

  • account_circle Rahmad Ariadi
  • calendar_month 4 menit yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

SUBULUSSALAM, JARRAKPOS — Pemberhentian Sabarianto Berutu dari jabatan Kepala Dusun Patetah, Kampong Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, menyisakan persoalan yang belum terjawab. Ia mengaku tidak pernah diberi tahu alasan pemberhentiannya, bahkan tidak pernah menerima surat peringatan maupun teguran sebelum keputusan tersebut diterbitkan.

Pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Kampong Lae Ikan Nomor 141/20/SK-LI/I/2026 tertanggal 13 November 2026. Dalam keputusan yang ditandatangani Kepala Kampong Suryadi tersebut, Sabarianto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Patetah.

Alasan yang dicantumkan dalam bagian pertimbangan keputusan hanya menyebutkan bahwa Sabarianto tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampong. Namun, tidak dijelaskan persyaratan apa yang dimaksud maupun keadaan yang menjadi dasar pemberhentian tersebut.

Kepada JarrakPos, Sabarianto mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan sebelumnya mengenai alasan dirinya diberhentikan. Ia juga menyatakan tidak pernah menerima surat peringatan ataupun teguran dari Kepala Kampong selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dusun Patetah.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan Kepala Kampong dalam mengambil keputusan. Sebab, alasan pemberhentian yang dicantumkan dalam SK seharusnya dapat dijelaskan secara konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa seorang perangkat kampong tidak lagi memenuhi persyaratan.

Persoalan ini perlu dilihat berdasarkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong.

Dalam Pasal 23 ayat (3), Perwal tersebut mengatur sejumlah alasan pemberhentian perangkat kampong, salah satunya karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampong. Ketentuan ini memang memberikan dasar bagi pemberhentian, tetapi alasan tersebut harus memiliki kejelasan mengenai persyaratan yang tidak lagi dipenuhi.

Dalam kasus Sabarianto, SK yang diterbitkan tidak menguraikan persoalan tersebut. Sementara pihak yang diberhentikan mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan maupun teguran sebelumnya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme keterlibatan Camat dalam proses pemberhentian. Pasal 23 ayat (7) Perwal Nomor 6 Tahun 2022 mengatur bahwa Camat memberikan rekomendasi apabila proses pemberhentian perangkat kampong telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, ayat (8) menyebutkan bahwa apabila berdasarkan hasil identifikasi Camat proses pemberhentian tidak sesuai ketentuan, rekomendasi tidak diberikan.

Artinya, terdapat peran Camat untuk memastikan proses pemberhentian berjalan sesuai aturan. Rekomendasi tersebut bukan sekadar pemberitahuan administratif setelah keputusan diterbitkan.

Namun, dalam salinan SK yang diperoleh JarrakPos, tidak ditemukan dokumen rekomendasi Camat. Nama Camat Penanggalan hanya tercantum dalam daftar penerima tembusan bersama Wali Kota Subulussalam, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, serta pihak lainnya.

Pencantuman dalam tembusan tidak serta-merta membuktikan bahwa rekomendasi telah diberikan. Untuk memastikan hal itu, perlu diketahui apakah Kepala Kampong Lae Ikan sebelumnya telah menyampaikan konsultasi tertulis dan apakah Camat telah melakukan identifikasi terhadap alasan pemberhentian Sabarianto.

Persoalan ini semakin penting karena keputusan tersebut tidak hanya mengakhiri jabatan Sabarianto. Dalam diktum kedua SK disebutkan bahwa seluruh hak, wewenang, dan tunjangan yang melekat pada jabatan Kepala Dusun Patetah dinyatakan berakhir sejak keputusan berlaku.

JarrakPos telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Kampong Lae Ikan, Suryadi, mengenai alasan pemberhentian Sabarianto, termasuk dasar penilaian bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampong. Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi tersebut belum memperoleh jawaban.

Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Camat Penanggalan terkait ada atau tidaknya konsultasi tertulis dan rekomendasi pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 6 Tahun 2022. Namun, Camat juga belum memberikan tanggapan.

Selain substansi pemberhentian, terdapat hal administratif lain yang perlu dijelaskan. Nomor SK menggunakan kode I/2026, sementara tanggal penetapan tercantum 13 November 2026. Jika kode Romawi I menunjukkan bulan Januari, terdapat ketidaksesuaian penomoran yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah kampong.

Pemberhentian perangkat kampong merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan kampong. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan aturan, dengan alasan yang jelas dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam persoalan Sabarianto, yang kini menjadi pertanyaan bukan hanya mengapa ia diberhentikan, tetapi juga apa dasar konkret keputusan tersebut dan apakah mekanisme yang diwajibkan Perwal Nomor 6 Tahun 2022 telah dijalankan.

Tanpa penjelasan mengenai alasan pemberhentian dan dokumen yang mendasarinya, keputusan tersebut masih menyisakan pertanyaan yang layak dijawab oleh pemerintah kampong maupun Camat Penanggalan.

  • Penulis: Rahmad Ariadi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Melalui Aksi No Viral No Justice Akhirnya Ada Jaminan Dari Kajari Cirebon Dalam Kasus Dugaan Korupsi Di Desa Keduanan.

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 2.190
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com – Melalui Proses Panjang yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-PENJARA) akhirnya Kasus dugaan korupsi Desa Keduanan ada jaminan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari Kabupaten Cirebon Dr. Yudhi Kurniawan. SH, M.H. Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua DPC LSM Penjara Drs. H. Agus Suratman […]

  • Dukung Swasembada Pangan Nasional, BULOG NTT Tancap Gas Serap Gabah Petani

    Dukung Swasembada Pangan Nasional, BULOG NTT Tancap Gas Serap Gabah Petani

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 308
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (Kanwil NTT) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung agenda besar pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menyerap gabah hasil panen petani lokal di berbagai wilayah sentra produksi di NTT. Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil NTT, Arrahim K. Kanam, menegaskan […]

  • Media Sosial Kembali Bergolak, Suami Tolong Istri Dijambret jadi Tersangka

    Media Sosial Kembali Bergolak, Suami Tolong Istri Dijambret jadi Tersangka

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 326
    • 0Komentar

    SLEMAN,JARRAKPOS.COM – Akun Instagram Polresta Sleman dan Polda DIY dibanjiri ribuan komentar warganet usai Hogi Minaya (43), suami korban penjambretan, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa ini bermula April 2025 dini hari. Istri Hogi menjadi korban jambret di kawasan Maguwoharjo, Sleman. Refleks membela, Hogi mengejar pelaku. Namun, pengejaran itu berujung kecelakaan tunggal yang membuat dua pelaku […]

  • Dinilai Sombong dan Terkesan Acuh, Kontraktor Proyek Sekolah Rakyat Kaur Bebani Pemda Urusi Korban

    Dinilai Sombong dan Terkesan Acuh, Kontraktor Proyek Sekolah Rakyat Kaur Bebani Pemda Urusi Korban

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Sepriyanita
    • visibility 319
    • 0Komentar

    KAUR, jarrakpos.com – Tragedi runtuhnya crane dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kaur tak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga membuka dugaan kuat adanya arogansi dan kelalaian serius dari pihak kontraktor pelaksana. Alih-alih menunjukkan tanggung jawab, kontraktor justru terkesan menghilang tanpa jejak. Lebih ironis lagi, sejak awal proyek berjalan, komunikasi dengan Pemerintah Daerah […]

  • Sekdes dan Kadus Lae Ikan Ajukan Keberatan, Nama Mereka Tidak Dimasukkan Dalam DPT

    Sekdes dan Kadus Lae Ikan Ajukan Keberatan, Nama Mereka Tidak Dimasukkan Dalam DPT

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 198
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, JARRAKPOS.COM — Polemik daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan kepala Kampong Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, masih terus bergulir. Kali ini, Sekretaris Desa Lae Ikan Saiful Fata Berutu, dan Kepala Dusun Sabarianto Berutu, turut mempersoalkan nama mereka tidak terdaftar dalam DPT. Keduanya diketahui telah melayangkan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampong (P2K) […]

  • KBB Raih Penghargaan Mitra Kerja Terbaik dari BKN RI, Bukti Komitmen ASN Bandung Barat Makin Profesional

    KBB Raih Penghargaan Mitra Kerja Terbaik dari BKN RI, Bukti Komitmen ASN Bandung Barat Makin Profesional

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 441
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menorehkan prestasi gemilang. Dalam Apel Gabungan Bulan November 2025 yang digelar di Plaza Mekarsari, Komplek Pemda Bandung Barat, Senin (3/11/2025), KBB melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berhasil meraih penghargaan sebagai Mitra Kerja Terbaik dalam Penilaian Indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan […]

expand_less