Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI Jakarta » AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Hasil Rakernas ke Pemerintah, Diantaranya Dorong Kepala Desa Dilibatkan Dalam Verifikasi dan Validasi Desil

AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Hasil Rakernas ke Pemerintah, Diantaranya Dorong Kepala Desa Dilibatkan Dalam Verifikasi dan Validasi Desil

  • account_circle Putu Sta
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA, JARAKPOS – Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi pemerintahan desa melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang digelar pada 9–10 September 2026 di Jakarta. Forum nasional tersebut menghasilkan delapan rekomendasi strategis yang telah diserahkan secara resmi kepada Kementerian Desa sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

Rakernas AKSI 2026 tidak sekadar menjadi momentum konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang artikulasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah desa. Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian, mulai dari kepastian regulasi, keadilan fiskal, perlindungan hukum kepala desa, pembangunan infrastruktur dasar, transformasi digital, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Delapan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan wilayah. AKSI mendorong agar pengalaman empiris kepala desa di lapangan mendapatkan ruang yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan nasional.

Ketua Umum AKSI, Irawadi, menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan desa dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa.

“Kebijakan tentang desa harus memiliki pijakan yang kuat pada kondisi nyata di desa. Kepala desa mengetahui persoalan masyarakat bukan dari laporan semata, tetapi karena setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat,” ujar Irawadi, Selasa (29/9/2026).

DELAPAN REKOMENDASI STRATEGIS, DORONG KEPASTIAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Delapan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas AKSI 2026 mencakup sejumlah sektor yang saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta pembangunan desa.

Rekomendasi pertama menitikberatkan pada kepastian hukum dan keberlanjutan pemerintahan desa. AKSI mendorong penguatan Dana Desa dan ruang fiskal desa, keterlibatan bermakna pemerintah desa dalam penyusunan regulasi, kepastian pengisian Penjabat Kepala Desa, keberlanjutan pelayanan publik, serta harmonisasi agenda pemilihan kepala desa (Pilkades).

Kedua, penguatan sinergi, perlindungan hukum, dan kolaborasi desa. Dalam agenda ini, AKSI mengusulkan pendampingan serta konsultasi hukum bagi pemerintah desa, pengembangan kemitraan korporasi dengan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses magang dan kemitraan bagi generasi muda desa.

Ketiga, kepastian dan keadilan pembiayaan desa. AKSI mendorong pemenuhan Alokasi Dana Desa secara progresif, pemerataan Bantuan Keuangan Khusus, serta solusi penyediaan lahan bagi desa yang belum memiliki Tanah Kas Desa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, keterlibatan pemerintah desa dalam proses verifikasi dan validasi data sosial-ekonomi juga menjadi perhatian guna mendukung ketepatan sasaran program pemerintah.

Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan transformasi digital. Kebutuhan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta pengelolaan persampahan menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan. Perluasan jaringan internet juga dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan seluruh desa memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan pelayanan berbasis teknologi.

Kelima, penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi potensi unggulan desa. AKSI mendorong pelibatan pemerintah desa, BUM Desa, dan Koperasi Desa Merah Putih dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, ekonomi kreatif, desa wisata, hingga perluasan akses pasar produk lokal juga menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi masyarakat.

Keenam, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepala desa serta perangkat desa. Rekomendasi ini mencakup kejelasan status hukum aparatur desa, standardisasi Penghasilan Tetap (SILTAP), kepastian pencairan penghasilan, jaminan kesehatan, penghargaan purna bakti, serta kajian mengenai jaminan pensiun bagi kepala desa dan perangkat desa.

Ketujuh, penguatan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal. AKSI mendorong penguatan kelembagaan, integrasi peran, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta perluasan kemitraan strategis dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah potensi ekonomi desa.

Kedelapan, penyelesaian persoalan desa di kawasan hutan. AKSI mendorong adanya kepastian status hukum dan tata ruang bagi desa yang berada di dalam maupun bersinggungan dengan kawasan hutan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

DARI ASPIRASI DESA MENUJU AGENDA KEBIJAKAN NASIONAL

Penyerahan delapan rekomendasi kepada Kementerian Desa menjadi tahapan penting dalam rangkaian Rakernas AKSI 2026. Dokumen tersebut diharapkan menjadi instrumen dialog antara pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

AKSI memandang bahwa pembangunan desa membutuhkan pendekatan bottom-up policy, yakni proses perumusan kebijakan yang turut mempertimbangkan aspirasi dan pengalaman langsung dari tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga memperoleh ruang partisipasi dalam proses perencanaan, evaluasi, dan penyempurnaan regulasi yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketua Umum AKSI, Irawadi, menyampaikan bahwa rekomendasi yang telah diserahkan merupakan upaya membawa persoalan dan kebutuhan desa ke dalam pembahasan di tingkat nasional. Pihaknya berharap seluruh usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dialog dan pembahasan bersama kementerian maupun lembaga terkait.

“Kami membawa suara desa ke tingkat nasional. Harapannya, rekomendasi ini dapat dibahas lebih lanjut dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang yang lebih besar bagi desa untuk berkembang dan mandiri,” kata Irawadi.

Delapan rekomendasi tersebut menjadi landasan aspirasi AKSI dalam mendorong penguatan pemerintahan desa, mulai dari aspek regulasi dan pembiayaan hingga pemberdayaan ekonomi serta perlindungan aparatur. Penyerahan dokumen kepada Kementerian Desa sekaligus membuka ruang bagi pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai usulan yang disampaikan dalam forum nasional tersebut.

  • Penulis: Putu Sta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komitmen Berlanjut, Alfamart dan Sweety Perluas Jangkauan Alfamart Sahabat Posyandu ke 84 Titik di Indonesia

    Komitmen Berlanjut, Alfamart dan Sweety Perluas Jangkauan Alfamart Sahabat Posyandu ke 84 Titik di Indonesia

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Aditya Jarrak
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MATARAM, Jarrakpos.com– Alfamart bersama Sweety kembali melanjutkan kolaborasi yang telah berjalan sejak tahun 2023 melalui program Alfamart Sahabat Posyandu pada periode Juli hingga September 2026. Melalui program tersebut, keduanya menargetkan lebih dari 8.400 penerima manfaat melalui penyelenggaraan Posyandu di 84 titik yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Program kolaborasi tersebut, menjadi salah satu […]

  • Mega Mall dan PTM Bengkulu Kembali ke Pelukan Pemkot, Walikota Dedy Wahyudi Siap Profesionalisasi Pengelolaan untuk Dongkrak PAD

    Mega Mall dan PTM Bengkulu Kembali ke Pelukan Pemkot, Walikota Dedy Wahyudi Siap Profesionalisasi Pengelolaan untuk Dongkrak PAD

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 465
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi berkeyakinan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) akan kembali ramai dikunjungi masyarakat dan menjadi sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi daerah. Sebab, pihak Kejaksaan Bengkulu akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kedua aset tersebut kepada Pemerintah Kota Bengkulu. Bisa dikatakan ini merupakan babak baru bagi pengelolaan […]

  • Warga yang Mudik Bisa Titip Kendaraan di Kantor Satpol PP Sumut

    Warga yang Mudik Bisa Titip Kendaraan di Kantor Satpol PP Sumut

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengumumkan jika warga yang mudik bisa menitipkan kendaraannya di Kantor Satpol PP Sumut. Penitipan kendaraan itu digratiskan untuk warga Sumut. Hal itu disampaikan Bobby melalui unggahan di Instagram pribadinya. Kendaraan bisa dititip pada tanggal 18-24 Maret 2026. “Masyarakat Sumut yang sedang mudik dan tidak membawa kendaraan pribadi […]

  • Sopir Travel Bawa Narkoba di Magelang Akhirnya Ditangkap Satnarkoba Polres Magelang Kota

    Sopir Travel Bawa Narkoba di Magelang Akhirnya Ditangkap Satnarkoba Polres Magelang Kota

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 550
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Satresnarkoba Polres Magelang Kota menangkap seorang pria yang bekerja sebagai sopir travel berinisial AP (26) terkait kasus peredaran narkotika di Kota Magelang dan sekitarnya. Polisi menyita 458,5 Gram narkotika jenis sabu dan inex / ekstasi sebanyak 9,85 gram. Awal mula, polisi mendapatkan informasi terkait peredaran narkotika dari masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim […]

  • Sakral sebentar Lagi ” Grebeg Suro Gunung Tidar ” Digelar

    Sakral sebentar Lagi ” Grebeg Suro Gunung Tidar ” Digelar

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 222
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Warga Magelang bersiap menyambut kembalinya pusaran daya magis di “Paku Tanah Jawa”. Pasalnya, tradisi tahunan nan sakral Grebeg Suro Gunung Tidar dipastikan kembali menghentak mulai Minggu, 14 hingga 15 Juni 2026. Tahun ini, ritus budaya yang merekatkan ratusan pelaku seni, budayawan, hingga masyarakat umum itu mengusung tema agung, Cakra Manggilingan. Roda kehidupan […]

  • Bumdes Putra Mayana Kadugede, Gelar Panen Perdana Melon

    Bumdes Putra Mayana Kadugede, Gelar Panen Perdana Melon

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 327
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Bumdes Putra Mayana yang terletak di Desa Kadugede Kecamatan Kadugede hari ini Minggu (01/02/2026) melaksanakan panen perdana melon yang ditanam diatas tanah bengkok seluas 2100 meter persegi diblok Cibogo Desa Kadugede. Hadir dalam panen perdana tersebut Camat Kadugede Jujun Hendria, S.STP., M.Si, Petugas UPTD Pertanian, Penyuluh Pertanian, Kepala Desa dan Perangkat Desa […]

expand_less