Paripurna DPRD Cirebon Sahkan Dua Raperda Inisiatif Strategis, Terima Hantaran Perubahan APBD 2026

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna istimewa pada Rabu (16/9/2026) pagi. Di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka, S.H., sidang yang dihadiri Wakil Bupati H. Agus Kurniawan Budiman atau (Jigus), Forkopimda, Sekda, hingga para Camat se-Kabupaten Cirebon ini menjadi momen krusial pengesahan sejumlah regulasi vital bagi pembangunan daerah.

Oplus_131072

Teguh Rusiana Merdeka membuka sidang dengan penekanan kuat pada substansi dan disiplin parlemen. Dalam pengantarnya, ia mengingatkan bahwa perubahan anggaran bukan sekadar angka akuntansi, melainkan instrumen responsif untuk menjamin pelayanan publik di tengah dinamika ekonomi. “Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang penyampaian ide gagasan konstruktif,” tegas Teguh saat membuka paripurna.

Momen simbolis terjadi saat Wakil Bupati Jigus usai membacakan hantaran Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Jigus menyerahkan berkas fisik setebal 40 cm kepada Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka, yang didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya. Penyerahan dokumen tebal tersebut menyiratkan kompleksitas dan detail perencanaan anggaran yang telah disiapkan eksekutif untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat di sisa tahun 2026.

Dalam amanatnya, Bupati Imron (yang dibacakan oleh Wabup) menekankan bahwa perubahan anggaran ini diperlukan untuk mempercepat realisasi program prioritas yang tertunda di semester pertama, khususnya di sektor infrastruktur dasar dan jaring pengaman sosial.

Sidang berlanjut dengan pembacaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun Anggaran 2027 oleh Wakil Ketua DPRD Hasan Basori. Penetapan ini menjadi kompas bagi lembaga wakil rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih terukur serta berbasis data di tahun depan.

Selanjutnya, suasana semakin serius saat Anggota DPRD Solehah membacakan jawaban pemrakarsa atas pendapat Bupati terkait dua Raperda Inisiatif DPRD. Para pemraksa menegaskan bahwa regulasi ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian namun progresif, memastikan tidak ada celah hukum yang merugikan daerah, sekaligus menjawab kekhawatiran eksekutif mengenai implementasi di lapangan.

Oplus_131072

Puncak dari paripurna ini adalah persetujuan final DPRD terhadap dua Raperda Inisiatif, yaitu:
1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
2. Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Termasuk di dalamnya persetujuan atas penambahan bidang garapan dalam kedua raperda tersebut. Keputusan ini disambut gembira dari seluruh anggota dewan dan unsur pemerintah, menandai babak baru dalam upaya mendongkrak iklim investasi dan menjaga identitas sejarah Cirebon secara simultan.

Dalam pidato penutupnya, Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka menyampaikan tiga capaian utama sidang hari ini. Ia memberikan mandat kepada Pemkab Cirebon untuk segera merealisasikan Perubahan APBD 2026 dengan prinsip transparansi.

“Namun, ingatlah Hadirin, persetujuan di paripurna hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tahap implementasi lapangan’. Eksekutif harus segera menyusun peraturan pelaksana, dan DPRD akan melakukan pengawasan ketat,” kata Teguh.

Ia menilai pengesahan dua Raperda Inisiatif tersebut sebagai kemenangan bersama dan bukti kedewasaan politik lokal. Regulasi insentif investasi diharapkan mampu menarik modal baru dan membuka lapangan kerja, sementara regulasi cagar budaya adalah janji moral kepada generasi mendatang untuk tidak melupakan akar sejarah.

Dengan disahkannya berbagai regulasi strategis ini, Pemkab Cirebon kini memiliki landasan hukum yang lebih kokoh untuk mengeksekusi program pembangunan, menarik investor, dan melestarikan budaya lokal secara bersamaan. Kehadiran penuh jajaran pemerintahan hingga tingkat kecamatan dalam paripurna ini mengirimkan sinyal kuat tentang pentingnya koordinasi vertikal dalam mewujudkan Cirebon yang maju dan beradab.