Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Aceh » Warga Longkib Minta APH Usut Pengelolaan Dana dan Aset Desa Tahun 2023 – 2024

Warga Longkib Minta APH Usut Pengelolaan Dana dan Aset Desa Tahun 2023 – 2024

  • account_circle Rahmad Ariadi
  • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

SUBULUSSALAM, JARRAKPOS — Pengelolaan Dana Desa Longkib, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Aceh, pada 2023–2024 dipertanyakan sejumlah warga. Mereka meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) memeriksa secara terbuka penggunaan anggaran serta status sejumlah aset desa yang dinilai belum jelas.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Dahlan bersama sejumlah warga Longkib. Mereka menyoroti sedikitnya lima persoalan, mulai dari dugaan persoalan dana pajak desa, inventaris kendaraan, peralatan PKK, belanja dekorasi masjid, hingga ternak yang disebut sebagai aset desa.

Ahmad mengatakan, persoalan pertama yang perlu ditelusuri adalah dana pajak desa tahun anggaran 2023–2024. Menurut dia, persoalan tersebut sebelumnya telah dimediasi oleh pihak terkait di Kota Subulussalam bersama Penjabat Kepala Desa Longkib saat ini. Namun, kata Ahmad, persoalan tersebut belum juga menemukan penyelesaian.

Ia meminta Inspektorat maupun APH memeriksa dokumen pembayaran pajak, sumber dana, bukti setoran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

“Kami meminta ini diperiksa secara terbuka. Kalau memang ada pajak desa yang belum disetorkan atau ada dana yang tidak sesuai penggunaannya, tentu harus dijelaskan berdasarkan dokumen,” ujar Ahmad.

Persoalan kedua berkaitan dengan inventaris desa berupa sepeda motor. Ahmad mengaku memperoleh informasi bahwa kendaraan yang disebut sebagai aset desa tersebut telah hilang atau diperjualbelikan.

Ia meminta pemerintah desa menjelaskan status kendaraan, dasar hukum apabila memang terjadi penjualan, mekanisme penghapusannya dari daftar aset, serta penggunaan uang hasil penjualan apabila transaksi tersebut benar terjadi.

“Kalau memang itu aset desa, harus jelas prosesnya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset tersebut dikelola,” kata Ahmad.

Warga juga mempertanyakan status sejumlah perkakas dan peralatan PKK Desa Longkib. Ahmad menyebut adanya informasi bahwa sebagian peralatan tersebut diklaim sebagai milik pribadi oleh oknum mantan kepala desa.

Menurut dia, pemerintah desa perlu memastikan apakah barang-barang tersebut dibeli menggunakan Dana Desa atau sumber anggaran lainnya. Jika bersumber dari anggaran desa, kata dia, status kepemilikannya harus tercatat sebagai aset desa dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Ahmad meminta adanya pemeriksaan terhadap belanja dekorasi Masjid, khususnya pengadaan plafon atau langit-langit masjid pada tahun anggaran 2023.

Ia mempertanyakan nilai anggaran, volume pekerjaan, realisasi fisik, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Ahmad menduga terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.

“Kami meminta diperiksa apakah pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai anggaran dan volume yang tercantum. Jangan sampai ada kegiatan yang dibayarkan, tetapi hasil pekerjaannya tidak ada atau tidak sesuai,” ujarnya.

Persoalan kelima menyangkut ternak atau lembu yang disebut sebagai aset Desa Longkib. Ahmad mengatakan, karena pengadaan ternak menggunakan anggaran desa, status kepemilikan dan mekanisme pengelolaannya harus jelas.

Ia menyebut memperoleh informasi bahwa ternak tersebut kini diklaim sebagai milik pribadi oleh oknum mantan kepala desa. Karena itu, warga meminta pemerintah desa maupun APH memeriksa dokumen pengadaan, daftar aset, penerima atau pengelola ternak, serta kondisi ternak tersebut saat ini.

Ahmad bersama warga Longkib meminta Pemerintah Kota Subulussalam melalui Inspektorat serta APH, termasuk kepolisian dan kejaksaan, menindaklanjuti persoalan tersebut.

Menurut Ahmad, pemeriksaan penting dilakukan karena persoalan tersebut telah lama dipersoalkan dan sebelumnya telah melalui proses mediasi, tetapi menurut warga belum menghasilkan penyelesaian yang dianggap memadai.

“Kami tidak ingin persoalan ini terus menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi sekarang sudah memasuki tahapan Pilkades 2026. Kami berharap semuanya diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan,” katanya.

Ahmad menegaskan, permintaan pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Menurut dia, pemeriksaan diperlukan agar status penggunaan anggaran dan aset desa menjadi jelas serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.

Belum Terbukti Pelanggaran

Tudingan mengenai penyalahgunaan Dana Desa maupun aset Desa Longkib tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana. Status tersebut baru dapat ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban, daftar inventaris aset, dokumen pengadaan, serta kondisi fisik barang dan kegiatan di lapangan.

Pemerintah Desa Longkib juga perlu memberikan penjelasan mengenai lima persoalan yang dipertanyakan warga agar informasi yang beredar tidak berhenti sebagai dugaan.

JarrakPos masih mengupayakan konfirmasi kepada Pemerintah Desa Longkib terkait pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023–2024 serta status aset-aset desa yang dipersoalkan warga.

  • Penulis: Rahmad Ariadi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Supir Dumtruk Tanah Timbun Makin Bingung Efek Pihak Akuari Fokus Ke Harga Tanah

    Supir Dumtruk Tanah Timbun Makin Bingung Efek Pihak Akuari Fokus Ke Harga Tanah

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Dumai,JARRAKPOS.COM – Akibat tingginya angka pembelian tanah timbun urug di akuari² galian c yang ada dikota Dumai. Membuat pekerja sopir Dumtruk kebingungan menjual kepada masyarakat.23/5/26 Dengan tinggi nya angka pembelian tanah timbun urug masyarakat kota Dumai yang hendak menimbun untuk tapak rumah nya banyak yang komplain ke para sopir Dumtruk. Akibat tinggi nya angka pembelian […]

  • Pemprov NTT Terus Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

    Pemprov NTT Terus Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 675
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena hadir langsung dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan serta koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI di Bali pada Selasa (15/4 2025). […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Salurkan Manfaat JKM untuk Keluarga Pekerja di Seluma dan Bengkulu Selatan

    BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Salurkan Manfaat JKM untuk Keluarga Pekerja di Seluma dan Bengkulu Selatan

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Sepriyanita
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Bengkulu, Jarrakpos.com – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dengan menyalurkan dua santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Santunan pertama diserahkan pada Kamis (20/2) di Masjid At-Taqwa, Rimbo Kudai, Kabupaten Seluma, kepada ahli waris almarhum Tauhid. Almarhum merupakan pekerja sosial […]

  • FPPA Perkuat Silaturahmi dengan DPRD Pacitan, Dorong Sinergi Pers dan Pemerintah

    FPPA Perkuat Silaturahmi dengan DPRD Pacitan, Dorong Sinergi Pers dan Pemerintah

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Usai mengukuhkan ketua terpilih masa bakti 2026–2028, Forum Pewarta Pacitan (FPPA) kembali mempererat tali silaturahmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan. Pertemuan yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD, Jumat (23/10), tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, menyerap aspirasi, sekaligus membangun sinergi antara insan pers dan lembaga legislatif. Mengusung tema “Membangun Komunikasi […]

  • Peringati HUT ke-64, PWRI Kabupaten Kuningan Tegaskan Komitmen Dukung Pembangunan Daerah

    Peringati HUT ke-64, PWRI Kabupaten Kuningan Tegaskan Komitmen Dukung Pembangunan Daerah

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 115
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com — Semangat pengabdian dan kebersamaan terus dikobarkan oleh Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Kuningan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64. Peringatan yang berlangsung meriah pada Kamis (13/8/2026) di Gedung GOW Kabupaten Kuningan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tali silaturahmi sekaligus meneguhkan peran aktif para pensiunan dalam mendukung kemajuan daerah. ​Mengusung […]

  • Selama Lima Bulan Polresta Magelang Ungkap 29 Kasus Narkoba, Mertoyudan Kabupaten Magelang Tertinggu

    Selama Lima Bulan Polresta Magelang Ungkap 29 Kasus Narkoba, Mertoyudan Kabupaten Magelang Tertinggu

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 266
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Sat Res Narkoba Polresta Magelang berhasil mengungkap 29 kasus tindak pidana narkoba selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 34 tersangka yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia antara 15 hingga 50 tahun. Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Sianipar mengatakan, dari total 29 kasus yang ditangani, sebanyak […]

expand_less