SPMB 2026 Kota Kupang Berjalan Lancar, Dinas Pendidikan Siapkan Tim Teknis hingga Posko Pengaduan

NTT, Jarrakpos.com– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyiapkan berbagai langkah pendukung dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Mulai dari uji coba sistem, pembentukan tim teknis di sekolah, penyediaan petugas pendamping di tingkat dinas, hingga pembukaan posko pengaduan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penerimaan peserta didik baru.

Penerapan sistem pendaftaran secara online dan offline pada jenjang PAUD, SD, dan SMP juga berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Setelah seluruh proses pendaftaran ditutup, saat ini pelaksanaan SPMB di Kota Kupang memasuki tahap verifikasi berjenjang, khususnya bagi peserta yang mendaftar melalui sistem online.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang juga menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naitboho, mengatakan pendaftaran online berlangsung selama tiga hari, yakni 17 hingga 19 Juni 2026, sedangkan pendaftaran offline dilaksanakan pada 17 hingga 20 Juni 2026.

Menurutnya, sistem online diterapkan pada seluruh SMP Negeri di Kota Kupang, mulai dari SMP Negeri 1 hingga SMP Negeri 21. Sementara untuk jenjang SD, dari total 85 SD Negeri dan SD Inpres, sebanyak 32 sekolah ditetapkan menggunakan metode pendaftaran online.

“Online kami buka selama tiga hari atau 3×24 jam. Setelah itu ditutup lebih dulu dibandingkan pendaftaran offline yang berlangsung sampai 20 Juni,” kata Okto, (24/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa dari sisi teknis pelaksanaan, pendaftaran online berjalan tanpa kendala jaringan. Kondisi tersebut didukung oleh persiapan dan simulasi yang telah dilakukan jauh sebelum pendaftaran dibuka.

“Dari sisi teknis tidak ada kendala jaringan karena jauh-jauh hari kami sudah melakukan persiapan dan uji coba sistem,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah orang tua dan wali murid masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pendaftaran secara online. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap sekolah diwajibkan memiliki tim teknis yang memahami mekanisme pendaftaran digital. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga menyiapkan delapan petugas khusus untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat.

“Ketika orang tua mengalami kendala, mereka bisa datang ke sekolah atau ke dinas dan akan dibantu oleh petugas yang sudah kami siapkan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, pemerintah menerapkan empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun jalur domisili tetap menjadi prioritas utama dalam proses seleksi peserta didik baru.

Okto mengungkapkan bahwa SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 8 telah memenuhi kuota sejak hari-hari awal pendaftaran. Sementara sejumlah SMP Negeri lainnya masih memiliki kuota yang belum terpenuhi.

Karena itu, setelah masa pendaftaran online berakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengundang seluruh kepala SMP Negeri untuk melaporkan perkembangan jumlah peserta didik yang diterima. Sekolah yang belum memenuhi kuota kemudian diberikan kesempatan melanjutkan penerimaan secara offline sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

“Sampai saat ini masih ada orang tua yang meminta agar anaknya masuk SMP Negeri 1, 2, atau 8. Namun kami tetap mengutamakan jalur domisili yang dibuktikan dengan akta kelahiran asli dan kartu keluarga asli,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait pemerataan kualitas pendidikan pada seluruh SMP Negeri di Kota Kupang.

“Kami sudah sampaikan berulang kali bahwa SMP Negeri 1 sampai SMP Negeri 21 memiliki sarana dan prasarana yang hampir sama. Dari sisi guru juga hampir sama. Yang membedakan adalah kemauan anak untuk belajar,” ujarnya.

Selain itu, setiap sekolah negeri di Kota Kupang juga menyediakan kuota afirmasi sebesar 20 persen bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang membuka ruang pengaduan sejak sehari sebelum pendaftaran dimulai hingga setelah pengumuman hasil seleksi. Pada masa awal pendaftaran, jumlah pengaduan yang masuk tercatat lebih dari 20 laporan per hari.

Namun dalam dua hari terakhir, jumlah laporan menurun menjadi sekitar tiga hingga empat kasus per hari dan sebagian besar berkaitan dengan persoalan teknis pendaftaran.

“Pengaduan yang paling banyak kami terima adalah keinginan orang tua agar anaknya diterima di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, atau SMP Negeri 8. Ada juga yang mengeluhkan penempatan sekolah berdasarkan domisili,” jelas Okto.

Menurutnya, seluruh pelaksanaan SPMB tahun 2026 mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK.

“Secara umum pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung aman dan sesuai tahapan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.***