Balai Perhutanan Sosial Kupang Perkuat Peran Perempuan, Perluas Akses Kelola Hutan di NTT

NTT, Jarrakpos.com- Balai Perhutanan Sosial (BPS) Kupang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan melalui program Perhutanan Sosial (PS).

Tidak hanya sebagai penerima manfaat, perempuan kini didorong menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan, pengembangan usaha produktif, hingga penguatan ekonomi keluarga di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Balai Perhutanan Sosial Kupang untuk memastikan bahwa manfaat Perhutanan Sosial dapat dirasakan secara lebih luas dan inklusif.

Melalui pemberian akses kelola kawasan hutan kepada kelompok-kelompok perempuan, BPS Kupang ingin menghadirkan model pembangunan yang menggabungkan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, mengatakan penguatan peran perempuan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan Perhutanan Sosial di NTT.

Bahkan, ke depan pihaknya menargetkan perluasan akses bagi lebih banyak kelompok perempuan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program tersebut.

“Kami melihat perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan hutan. Karena itu, kami terus mendorong penguatan peran perempuan sekaligus memperluas akses Perhutanan Sosial di berbagai wilayah NTT,” kata Erwin, (20/6/2026).

Sejak April 2026 hingga saat ini, sedikitnya enam Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Perempuan telah memperoleh akses pengelolaan kawasan hutan di NTT. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Sikka.

Enam kelompok tersebut yakni KTH Mama Bambu Betong Asa di Desa Belang Turi, Kabupaten Manggarai; KTH Ca Nai di Desa Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat; KTH Nola Wonga di Desa Watu Nggene dan KTH Poco Ndeki di Desa Kota Ndora, Kabupaten Manggarai Timur; serta KPS Watu Letong di Desa Gong Bekor dan KPS Betun Bekor di Desa Darat Gunung, Kabupaten Sikka.

Kelompok-kelompok perempuan tersebut mengelola kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial, terutama Hutan Kemasyarakatan (HKm), dengan total luas areal mencapai lebih dari 500 hektare. Kawasan tersebut tidak hanya dijaga kelestariannya, tetapi juga dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebanyak 335 kepala keluarga (KK) tergabung dalam enam kelompok perempuan tersebut. Mayoritas anggotanya merupakan perempuan yang aktif mengelola kawasan hutan sekaligus mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis sumber daya lokal.

Keterlibatan ratusan perempuan ini menjadi bukti bahwa Perhutanan Sosial mampu membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan ekonomi masyarakat, Balai Perhutanan Sosial Kupang juga mendorong percepatan pengembangan kebun pangan pada kelompok-kelompok perempuan tersebut.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memperkuat ekonomi rumah tangga, sekaligus menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan bagi perempuan di sekitar kawasan hutan.

Menurut Erwin, keterlibatan perempuan dalam Perhutanan Sosial telah menunjukkan dampak yang nyata.

Selain berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan, perempuan juga mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan komunitas melalui berbagai usaha berbasis sumber daya hutan yang dikelola secara bijak.

“Perhutanan Sosial tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran kelompok-kelompok perempuan ini membuktikan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga hutan sekaligus menggerakkan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat,” tegas Erwin.

Dengan target perluasan akses dan penguatan kapasitas kelompok perempuan yang terus dilakukan, Balai Perhutanan Sosial Kupang optimistis semakin banyak perempuan di NTT yang akan terlibat dalam pengelolaan hutan.

Dari tangan-tangan perempuan inilah lahir harapan baru bagi terwujudnya hutan yang lestari, keluarga yang lebih sejahtera, dan pembangunan desa yang berkelanjutan.***