Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Usman Husin: 80 Persen Warga NTT II Petani, Kementan Perlu Perhatikan Akses Lahan

Usman Husin: 80 Persen Warga NTT II Petani, Kementan Perlu Perhatikan Akses Lahan

  • account_circle Mario
  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Sektor pertanian masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II. Sekitar 80 persen penduduk menggantungkan hidup sebagai petani, bahkan di sejumlah wilayah daratan timur, hingga 95 persen masyarakat hidup dari sektor pertanian.

Namun di balik besarnya potensi tersebut, persoalan mendasar masih dihadapi petani, mulai dari keterbatasan akses lahan, lemahnya pendataan petani, hingga sulitnya memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Banyak masyarakat memiliki semangat dan kemauan kuat untuk bertani, tetapi tidak memiliki lahan sendiri sebagai modal utama.

Selain itu, tidak sedikit petani yang selama ini bekerja keras di ladang, namun tidak terdata dan tidak tergabung dalam kelompok tani, sehingga tidak terakomodasi dalam berbagai program bantuan pertanian

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Kementerian Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan sektor pertanian nasional, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk petani seperti NTT II.

“Mayoritas masyarakat di Dapil NTT II adalah petani. Semangat mereka luar biasa, tetapi banyak yang tidak punya lahan dan tidak terdata dalam kelompok tani. Akibatnya, mereka sangat sulit mengakses bantuan alsintan. Padahal petani-petani kecil inilah yang paling membutuhkan perhatian,” tegas Usman Husin, Jumat (24/1/2026).

Menurutnya, pembangunan pertanian tidak boleh hanya berfokus pada penyaluran bibit, pupuk, atau alsintan, melainkan harus diawali dengan pendataan petani dan kelompok tani yang akurat dan menyeluruh.

Usman secara khusus menyarankan Kementerian Pertanian untuk melakukan pendataan ulang kelompok tani serta membentuk kelompok-kelompok tani baru, mengingat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) saat ini telah menjadi pegawai Kementerian Pertanian.

“Saya lebih menekankan kepada Kementerian Pertanian. PPL sekarang sudah menjadi pegawai Kementan, sehingga Kementerian Pertanian harus turun langsung ke lapangan untuk mendata ulang petani dan membentuk kelompok-kelompok tani baru,” ujarnya.

Ia menilai, Kementerian Pertanian harus aktif melakukan jemput bola melalui Balai Wilayah Kementerian Pertanian di tingkat provinsi, dengan mengoptimalkan peran BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) serta PPL agar petani kecil dan petani yang belum terdata bisa masuk ke dalam sistem.

“Struktur Kementerian Pertanian sudah lengkap, mulai dari balai wilayah, BPP, hingga PPL di lapangan. Semua ini harus dimaksimalkan agar petani benar-benar terjangkau dan tidak lagi tertinggal karena persoalan administrasi,” lanjutnya.

Usman menegaskan, jika sekitar 80 persen masyarakat NTT II menggantungkan hidup dari pertanian, maka negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan dan langkah konkret Kementerian Pertanian, terutama dalam menjamin akses lahan, pendampingan, dan pemerataan bantuan produksi.

Ia menambahkan, potensi pertanian di Dapil NTT II sangat besar apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan, mengingat masyarakat memiliki budaya bertani yang kuat dan ketekunan tinggi.

Dengan pendataan yang valid serta peran aktif Kementerian Pertanian melalui Balai Wilayah, BPP, dan PPL, sektor pertanian diyakini dapat menjadi jalan utama peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. ***

  • Penulis: Mario

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejati NTT dan Pelindo Regional 3 Perpanjang Kerja Sama, Perkuat Kepastian Hukum dan Pengamanan Aset Negara

    Kejati NTT dan Pelindo Regional 3 Perpanjang Kerja Sama, Perkuat Kepastian Hukum dan Pengamanan Aset Negara

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 176
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 kembali memperkuat sinergi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Juli 2026. Perpanjangan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk […]

  • Ketua DPRD Kota Batam Hadiri Pemberian Remisi Lapas Kelas II A Kota Batam

    Ketua DPRD Kota Batam Hadiri Pemberian Remisi Lapas Kelas II A Kota Batam

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 816
    • 0Komentar

    Batam, Jarrakpos.com | Ketua DPRD Kota Batam H.Muhammad Kamalludin menghadiri upacara pemberian remisi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Batam ,Minggu (17/9/2025). Kegiatan ini dilaksanakan usai rangkaian upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80.fi Dataran (RI) di Dataran Engku Putri Batam Center. Selain Ketua DPRD Kota Batam […]

  • Longsor di Cilacap: Opsar Hari Ketiga Temukan Delapan Jenazah

    Longsor di Cilacap: Opsar Hari Ketiga Temukan Delapan Jenazah

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 389
    • 0Komentar

    CILACAP, JARRAKPOS.COM – Hingga Sabtu (15/11) siang pukul 18.00 WIB, tim SAR gabungan untuk operasi pencarian dan pertolongan korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap kembali menemukan tujuh jenazah. Selain itu, tim juga menemukan dua potongan tubuh yang kemudian diidentifikasi milik satu nama. Dengan ditemukannya korban tertimbun ini, maka jumlah korban meninggal dunia […]

  • Tarian, Busana Adat dan UMKM Semarakkan Festival Budaya Multi Etnis NTT di Manulai II

    Tarian, Busana Adat dan UMKM Semarakkan Festival Budaya Multi Etnis NTT di Manulai II

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 83
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Warna-warni budaya Nusa Tenggara Timur berpadu dalam suasana penuh kebersamaan di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Kamis (1/10/2026). Tarian tradisional, busana adat dari berbagai etnis, hingga aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyemarakkan Festival Budaya Multi Etnis NTT Kelurahan Manulai II Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Kelurahan […]

  • Komisi Informasi NTT Goes To Villages, Desa Penfui Timur Jadi Lokasi Ketiga Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

    Komisi Informasi NTT Goes To Villages, Desa Penfui Timur Jadi Lokasi Ketiga Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 96
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga harus tumbuh hingga ke pemerintahan desa. Sebab, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana kebijakan dibuat, serta bagaimana anggaran publik dikelola. Semangat itulah yang dibawa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program Komisi Informasi NTT Goes […]

  • Walikota Madiun Ditangkap KPK

    Walikota Madiun Ditangkap KPK

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 253
    • 0Komentar

    MADIUN,JARRAKPOS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). “Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin […]

expand_less