Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Dugaan Korupsi KPU Tanjungbalai, Kejari Tetapkan Empat Orang Tersangka

Dugaan Korupsi KPU Tanjungbalai, Kejari Tetapkan Empat Orang Tersangka

  • account_circle Syawal
  • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Tanjungbalai – hasil perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungbalai, atas Penggunaan Belanja Hibah Uang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai tetapkan empat orang tersangka.

Dalam siaran pers disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalaii Bobon Robiana, SH, MH didampingi Kasi Pidsus, Anton Sujarwo, SH MH, Kasi Intel, Juergen Panjaitan, SH, MH beserta tim penyidik Pidsus Kejari Tanjung Balai, Jumat (19/12/2025) berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalaii,

adapun empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, ketua,sekretaris, PPK dan bendahara KPU Tanjungbalai.

“Kami dari pihak Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai menyampaikan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Belanja Hibah Uang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah),” jelas Bobon Robiana dihadapan awak media.

Lanjutnya lagi, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor : PRINT-03/L.2.17/Fd.2/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dan pada tanggal 27 Agustus 2025 Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah melakukan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dan menemukan dokumen-dokumen maupun alat elektronik yang berkaitan dengan pertanggung jawaban Belanja Hibah Uang.

” Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 menerima dan mengelola Belanja Hibah Uang dari Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp16.500.000.000,00,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2023 Rp5.800.000.000,00,- dan Tahun 2024 Rp10.700.000.000,00,” terangnya.

Adapun realisasi penggunaan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai jelas Bobon Robiana lagi , total terpakai Rp10.869.102.399,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Pemko Rp5.630.897.601,- tertanggal 9 April 2025.

Sedangkan saksi yang sudah diperiksa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, sehingga penyidik menemukan Kerugian Negara berdasarkan hasil audit oleh auditor sebesar Rp.1.258.339.271,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berasal dari biaya SPPD Perjalanan Dinas, Markup pembelanjaan barang / jasa dan kegiatan tanpa adanya LPJ, sebut nya.

Bobon Robiana juga menambahkan, Penyidik telah melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp663.450.500 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang telah disita dari beberapa saksi. Selain itu juga Penyidik telah menemukan dan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga telah ditemukannya perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Adapun inisial empat orang tersangka yaitu FRP (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai), Inisial EAS (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai), Inisial SWU (PPK – Barang dan Jasa) dan Inisial MRS Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai.

Terhadap para Tersangka telah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2026. Kepada para Tersangka, disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebut Bobon.

“Tidak tertutupb kemungkinan ada pihak ketiga menjadi tersangka lainnya. Kita lihat nanti karena pihaknya tetap melakukan penyidikan “, tutup Bobon Robiana mengakhiri. (Surya)

  • Penulis: Syawal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • IPW Minta Kadivpropam Memeriksa Penyidik Subdit 2 Dittipideksus Terkait Dugaan Keberpihakan Perkara BSI

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 1.697
    • 0Komentar

    Jakarta, (JarrakPos)- IPW mendesak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri, Irjen Abdul Karim memeriksa penyidik subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri yang diduga menutupi tindakan kejahatan manajemen BSI Cabang Bengkulu terkait fraud yang dilakukan oleh terdakwa TKD yang merugikan beberapa nasabahnya. Sebab, tindakan berpihak penyidik Subdit 2 Dittipideksus Bareskrim […]

  • Menjaga Mata Angin Pendidikan: Pesan Literasi Dr. Itje Chodidjah di SMA Negeri 1 Aimere

    Menjaga Mata Angin Pendidikan: Pesan Literasi Dr. Itje Chodidjah di SMA Negeri 1 Aimere

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 305
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Ruang aula SMA Negeri 1 Aimere, Rabu (17/12/2025), tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya sebuah talk show, tetapi juga ruang perenungan tentang makna menjadi guru dan arah pendidikan Indonesia. Hadir sebagai narasumber, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Periode 2021–2025, Dr. Itje Chodidjah, MA, menyampaikan gagasan yang lembut namun menggugah, membumi namun sarat […]

  • Nasib Guru Non-ASN di Pacitan Masih Menunggu Kepastian, Dinas Pendidikan Berharap Masa Pengabdian Diperpanjang. Ini Penuturan Kabid Rino Budi

    Nasib Guru Non-ASN di Pacitan Masih Menunggu Kepastian, Dinas Pendidikan Berharap Masa Pengabdian Diperpanjang. Ini Penuturan Kabid Rino Budi

    • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos-Harapan baru bagi para guru non-ASN di Kabupaten Pacitan untuk tetap melanjutkan pengabdian di sekolah negeri kembali mencuat. Di tengah kekhawatiran akan berakhirnya masa tugas pada Desember mendatang, beredar kabar bahwa pemerintah bakal memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap mengajar di satuan pendidikan negeri. Meski demikian, kabar tersebut hingga kini masih sebatas wacana. Dinas Pendidikan […]

  • Dua Pria Diamankan Opsnal Polsek Dumai Barat, Miliki Sabu Dan Pil Extacy

    Dua Pria Diamankan Opsnal Polsek Dumai Barat, Miliki Sabu Dan Pil Extacy

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Jarrakpos.Com Dumai – Polres Dumai melalui Unit Reskrim Polsek Dumai Barat berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu serta ecstasy. Kejadian terjadi pada hari Jumat (06/03/2026) sekitar pukul 20.20 WIB di Jalan Poros, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Dua orang yang menjadi tersangka adalah WJP als JKA (30 tahun) warga Kelurahan Basilam […]

  • Yos Dogon Sampaikan Selamat, Randy Daud Lolos Verifikasi dan Siap Pimpin Golkar Kota Kupang

    Yos Dogon Sampaikan Selamat, Randy Daud Lolos Verifikasi dan Siap Pimpin Golkar Kota Kupang

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 207
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD II Partai Golkar Kota Kupang digelar hari ini, Senin (29/6/2026), untuk memilih Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang periode 2026–2031. Seluruh kader Partai Golkar diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pencalonan sesuai tahapan dan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan panitia. Hingga berakhirnya masa pendaftaran, terdapat dua […]

  • Bahas Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa,Polres Dumai Gelar Kegiatan Puslitbang Polri.

    Bahas Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa,Polres Dumai Gelar Kegiatan Puslitbang Polri.

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Jarrakpos.Com DUMAI– Polres Dumai menggelar kegiatan Puslitbang Polri bertema “Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa/Demonstrasi Guna Mewujudkan Keamanan & Ketertiban Masyarakat” pada hari Senin (2/3/2026) sekitar pukul 08.40 WIB di Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai, Jl. Jend. Sudirman No. 01 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur. Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K., S.H. menjelaskan […]

expand_less