Mahfud MD: Soroti Kereta Cepat Whoosh Telan Biaya Besar
- account_circle Feri Taufiandi
- calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
JAKARTA,JARRSKPOS.COM – Mahfud MD menyoroti dugaan mark-up luar biasa dalam proyek kereta cepat Whoosh, yang menurut pengamatannya menelan biaya per kilometer hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.
Di mata Mahfud, skema pembiayaan proyek tersebut justru memperlihatkan pola pembebanan negara yang terus terjadi di masa depan.
Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Mahfud mempertanyakan: mengapa biaya pembangunan Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di Tiongkok hanya berkisar 17–18 juta dolar AS? Ia mendesak agar pihak berwenang mengusut ke mana dana selisih tersebut mengalir.
Mahfud juga mengangkat fakta keuangan yang mengkhawatirkan: bunga utang proyek Whoosh diperkirakan mencapai Rp 2 triliun per tahun, sedangkan potensi pendapatan dari tiket maksimal hanya sekitar Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, negara “menombok” beban bunga yang terus membesar, sementara arus kas proyek tidak cukup untuk menutup kewajiban bunga saja.
Lebih jauh, Mahfud menarik benang merah antara proyek Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut bahwa janji awal—bahwa proyek strategis tersebut tak akan membebani APBN karena akan dijalankan sepenuhnya oleh investor swasta—telah jauh melenceng dari realitas. Hingga kini, tidak ada investor yang benar-benar merealisasikan investasi di IKN. Akibatnya, dana negara terus dicurahkan untuk menutup biaya pembangunan.
Mahfud menyebut bahwa total APBN yang telah dikeluarkan untuk IKN hampir mencapai Rp 90 triliun.
Dalam pandangan Mahfud, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan potensi warisan masalah hukum dan beban keuangan bagi pemerintahan mendatang. Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan aktif dalam menuntaskan benang kusut ini.
Mahfud menginginkan agar prosedur dan mekanisme di balik proyek-proyek besar semacam Whoosh dan IKN diperbaiki, agar kerugian negara bisa diminimalkan dan skandal penyalahgunaan anggaran terhindari. Jumat,(17/9/2025).
Editor: Feri
- Penulis: Feri Taufiandi
Saat ini belum ada komentar