Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » GPK dan Masyarakat Meminta Ke DPRD Jika Kemenag Kabupaten “Tidak Pecus” Dibubarkan Saja

GPK dan Masyarakat Meminta Ke DPRD Jika Kemenag Kabupaten “Tidak Pecus” Dibubarkan Saja

  • account_circle Feri Taufiandi
  • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Menyikapi beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magelang, Ribuan massa dari Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat Magelang melakukan Audensi dengan Forpimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk membahas beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magelang. Pada, Rabu (26/2/2025).

Kurang lebih 40 (empat puluh) perwakilan dari GPK ketika hadir di gedung DPRD Kabupaten Magelang ini disambut hangat oleh Bupati Magelang yang diwakili Wakil Bupati H. Sahid, S.H, Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar, S.I.K., S.H, Dandim 0705/Magelang atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Magelang H. Sakir, Kepala Departemen Agama (Kemenag) diwakili Fauzi selaku Plt. Kasi PD Pontren Kemenag Kabupaten Magelang, Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang beberapa anggota DPRD Kabupaten Magelang Prihadi, Fahrudin maupun lainya.

Dalam acara ini, Komandan GPK Pujianto alias Yanto Pethuk’s menyampaikan bahwa Kemenag Kabupaten Magelang seharusnya berlaku dan menerapkan sila kelima dalam Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

“Namun kami saat ini melihat Kemenag Kabupaten Magelang kurang tegas dan jelas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pasalnya, Yang pertama kejadian tindakan kekerasan seksual di pondok pesantren yang baru-baru ini terjadi salah satunya dengan terdakwa K.H Achmad Labib Asrori yang telah dilakukan sidang putusan di Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 3 Februari 2025 beberapa waktu yang lalu seharusnya ijin maupun plang pondok pesantren tersebut seharusnya dicabut, namun sampai saat ini kami melihat tidak ada tindakan dari Kemenag,” ucap Yanto.

Audien sempat kecewa karena diketahui bahwa Kepala Kemenag Kabupaten Magelang tidak hadir dan hanya mewakilkan anggotanya.

“Ini sangat biadab menurut kami, karena disaat warga masyarakat mau menemui Kepala Kemenag justru yang bersangkutan tidak hadir, padahal surat resmi yang kami sampaikan sudah sejak beberapa hari yang lalu,” tegas Yanto Pethuk’s.

Menanggapi hal ini, audiens sempat memunculkan kata-kata agar Kemenag Kabupaten Magelang dibubarkan karena dianggap tidak becus menangani masalah yang ada secara adil dan berkeadilan.

Selain itu, GPK Aliansi Tepi Barat Magelang juga meminta kepada Kemenag Kabupaten Magelang untuk membubarkan kelompok kopdariyah yang di pimpin Acmad Labib Asrori.

“Kalau Kemenag Kabupaten Magelang tidak mau dan tidak mampu, jangan salahkan kami kalau terpaksa kami yang akan membubarkan,” tegas Pujiyanto.

 

 

Editor: Feri

  • Penulis: Feri Taufiandi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 73 Personel Polres Kuningan Naik Pangkat

    73 Personel Polres Kuningan Naik Pangkat

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 80
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Kepolisian Resor Kuningan menggelar upacara khidmat dalam rangka kenaikan pangkat personel Polri periode 1 Juli 2026 sekaligus penyerahan jabatan Kapolsek Kadugede. Agenda penting yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si. ini berlangsung secara tertib dan penuh makna di markas komando setempat, Selasa (30/06/2026). Dalam amanatnya, Kapolres Kuningan menegaskan […]

  • RDP dengan DPRD NTT, Charlie Paulus: Status Perseroda Perkuat Kendali Daerah dan Dorong Ekonomi Lokal

    RDP dengan DPRD NTT, Charlie Paulus: Status Perseroda Perkuat Kendali Daerah dan Dorong Ekonomi Lokal

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 140
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Rencana perubahan status Bank NTT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) mendapat perhatian serius dari DPRD Nusa Tenggara Timur. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD NTT, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi besar untuk memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan bank. Transformasi yang […]

  • DPP KAMPUD Apresiasi Langkah BPBD Lampung Hadapi Kemarau Ekstrem Lewat Program Bantuan Air Bersih

    DPP KAMPUD Apresiasi Langkah BPBD Lampung Hadapi Kemarau Ekstrem Lewat Program Bantuan Air Bersih

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, Jarrakpos.com | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mengapresiasi langkah strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung dalam mengantisipasi ancaman kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino berintensitas tinggi atau yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menyiapkan program bantuan sarana […]

  • Akibat Pengeboran (EP)Pertamina, Petani Tambak desa Pasekan Mengalami Kerugian.

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle Wahyu Supriatna
    • visibility 677
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com- Beberapa hari yang lalu para petani tambak desa Pasekan dan sekitarnya mengeluhkan dampak dari Pengeboran minyak yang dilakukan oleh EP Pertamina, dimana daerah tersebut yang dulunya tidak mengalami banjir, baik saat penghujan maupun Rob (naiknya air laut ke daratan). Kini setelah adanya eksplorasi yang dilakukan EP Pertamina permukaan tanah mengalami penurunan . Saat […]

  • SWI Provinsi Kepri Terbentuk, Amran Sihombing Terpilih Sebagai Ketua

    SWI Provinsi Kepri Terbentuk, Amran Sihombing Terpilih Sebagai Ketua

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 18
    • 0Komentar

    BATAM, Jarrakpos.com |Amran Sihombing,resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Kepulauan Riau untuk masa bakti 2026–2031. Pemilihan tersebut berlangsung dalam Rapat Pleno DPW SWI Kepri yang dilaksanakan di Nagoya Corner, Kota Batam, pada tanggal 25 Juli 2026. Proses pemilihan dan penetapan kepengurusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang […]

  • Usin Sembiring: Kenaikan Tunjangan DPR RI Picu Kemarahan Mahasiswa di Daerah

    Usin Sembiring: Kenaikan Tunjangan DPR RI Picu Kemarahan Mahasiswa di Daerah

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 794
    • 0Komentar

    Bengkulu, jarrakpos.com – Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI memicu gelombang kemarahan di berbagai daerah, termasuk Bengkulu. Hal ini tercermin dalam aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia C(emas) 2025 Jilid II” yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (29/8/2025). Aksi yang awalnya berjalan damai berakhir ricuh setelah massa menilai kebijakan DPR RI […]

expand_less