27 Orang Kades & Lurah Binaan Kemenkumham Jabar Mendapat Anugerah Paralegal Justice Award 2023

JARRAKPOS.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menghadiri giat penganugerahan Paralegal Justice Award yang bertempat di Discovery Hotel Ancol dan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI pada Kamis, 1 Juni 2023.

Selain dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, kegiatan ini juga diikuti oleh 300 orang Kepala Desa dan Lurah se-Indonesia serta para tamu undangan dari 33 Kanwil Kemenkumham seluruh provinsi.

Paralegal Justice Award kali ini terdiri atas beberapa kategori, seperti kategori Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita (ASDJ) dan Paralegal Justice Award (PJA) yang seluruhnya diberikan kepada 294 orang. Adapun beberapa perwakilan dari wilayah Jawa Barat yang mendapat penghargaan berjumlah sebagai berikut yaitu 5 orang penerima NLP, 9 orang penerima ASDJ dan 13 orang penerima PJA. Selain itu 2 perwakilan dari Jawa Barat terpilih sebagai Top 10 Kepala Desa Terfavorit dalam voting oleh masyarakat umum.

Membuka kegiatan ini Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana menyampaikan bahwa Paralegal Justice Award ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional sejak 2016 dan merupakan langkah implementatif dalam memberikan akses hukum yang seadil – adilnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bukti konkret dari akses terhadap keadilan yang tertuang dalam SDG’s Goal 16.3. yaitu menegakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Selanjutnya dalam sambutan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly disampaikan bahwa Indonesia tergabung sebagai salah satu Negara dalam pemenuhan program Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya goals 16.3 yakni “Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua” yang lebih lanjut. Yasonna juga menyampaikan bahwa peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya.

Kedepannya program Paralegal Justice Award ini akan menjadi program prioritas yang dilaksanakan pada setiap tahun, sehingga perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah setempat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara langsung di tingkat Desa/Kelurahan.