Usman Husin Dukung Rencana Presiden Prabowo Tambah Personel Polisi Kehutanan

NTT, Jarrakpos.com- Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menambah personel Polisi Kehutanan (Polhut) guna memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia.

Menurut Usman, penambahan personel Polhut merupakan langkah penting untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan hutan, terutama perambahan kawasan, pembalakan liar, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kehadiran petugas yang memadai di lapangan dinilai dapat membantu meningkatkan pengawasan, khususnya di wilayah yang rawan mengalami gangguan terhadap kelestarian hutan.

“Untuk penambahan personel Polisi Kehutanan sesuai rencana Presiden Prabowo sangat positif untuk bisa mencegah perambah hutan dan kebakaran hutan. Penambahan personel sudah seharusnya, saya sangat mendukung rencana Presiden Prabowo. Ini langkah yang sangat tepat,” kata Usman, (9/10/2026).

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II tersebut menilai, rencana penambahan personel Polhut tentu telah melalui berbagai pertimbangan pemerintah, termasuk kebutuhan untuk memperkuat pengawasan di kawasan hutan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Baginya, upaya menjaga kelestarian hutan tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan kebijakan. Pengawasan langsung di lapangan juga harus diperkuat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan ancaman terhadap kawasan hutan bisa ditangani dengan lebih cepat.

Meski demikian, Usman menegaskan bahwa penambahan personel harus diikuti dengan rasa tanggung jawab dan integritas petugas dalam menjalankan tugas. Jumlah personel yang memadai perlu dibarengi kesungguhan dalam melindungi kawasan hutan sesuai amanah yang diberikan.

“Pemerintah sudah memperhitungkan semuanya. Tinggal tergantung petugas Polhut yang punya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban,” ujar Usman.

Ia juga menekankan pentingnya penempatan personel secara tepat sasaran. Menurutnya, petugas tambahan perlu diprioritaskan pada titik-titik yang kerap menjadi lokasi pembalakan liar maupun kawasan yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

“Penempatan harus pada titik-titik rawan yang sering terjadi pembalakan dan karhutla,” katanya.

Usman menilai, penempatan personel berdasarkan tingkat kerawanan akan membantu pengawasan berjalan lebih efektif. Dengan kehadiran petugas di lokasi yang membutuhkan perhatian khusus, potensi perambahan dan pembalakan liar diharapkan dapat lebih cepat terdeteksi, sementara ancaman karhutla bisa diantisipasi sedini mungkin.

Ia berharap rencana Presiden Prabowo tersebut tidak hanya menambah jumlah personel Polhut, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan hutan melalui pengawasan yang konsisten dan pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab.

Menurut Usman, penguatan personel di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan perlindungan hutan tidak sebatas upaya pencegahan, tetapi juga mencakup kemampuan merespons dengan cepat setiap pelanggaran maupun ancaman terhadap kawasan hutan.

Dengan demikian, penambahan personel Polhut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah menjaga kelestarian hutan, menekan aktivitas perusakan, serta melindungi kawasan hutan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.***