Dirut PT KIB Genjot Pembenahan Kawasan Industri Bolok, Fokus Infrastruktur, Penyelesaian Lahan, dan Perizinan

NTT, Jarrakpos.com- Direktur Utama PT Kawasan Industri Bolok (KIB) Perseroda, Rusyanto Nehemia Constatin Hiskia, menegaskan komitmennya mempercepat pengembangan Kawasan Industri Bolok sebagai salah satu motor penggerak investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah dilantik Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, pada Mei lalu, ia memprioritaskan pembenahan infrastruktur dasar, penyelesaian persoalan lahan, hingga kelengkapan perizinan kawasan.

Rusyanto menjelaskan, Kawasan Industri Bolok merupakan aset Pemerintah Provinsi NTT seluas 900 hektare sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dari total luas tersebut, sekitar 200 hektare telah bersertifikat, sedangkan 700 hektare lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan kawasan memiliki infrastruktur dasar yang memadai agar mampu menarik minat investor.

“Mana ada orang mau berinvestasi kalau air bersih saja tidak tersedia. Karena itu kami akan membangun reservoir air dan bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Kupang. Air dari PDAM akan ditampung di reservoir PT KIB, kemudian didistribusikan kepada tenant yang berlangganan melalui PT KIB. Selain memenuhi kebutuhan industri, ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan,” ujarnya, (23/7/2026).

Selain penyediaan air bersih, PT KIB juga menyiapkan pembangunan gardu distribusi listrik. Melalui skema tersebut, pasokan listrik dari PLN akan disalurkan terlebih dahulu ke PT KIB sebelum didistribusikan kepada seluruh tenant di kawasan industri.

“Tenant nantinya tidak berlangganan langsung ke PLN, tetapi melalui PT KIB. Begitu juga dengan layanan air bersih. Dengan begitu kawasan industri memiliki sistem layanan yang terintegrasi sekaligus menjadi sumber pemasukan perusahaan,” jelasnya.

PT KIB juga akan melengkapi infrastruktur penunjang lainnya, seperti pembangunan jaringan lampu jalan hingga akses menuju lokasi tenant baru yang akan beroperasi di kawasan tersebut.

Di samping pembangunan infrastruktur, Rusyanto menilai penyelesaian persoalan lahan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Meski sebagian lahan telah bersertifikat, masih terdapat penolakan dari sejumlah masyarakat di beberapa titik kawasan.

Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung sejak 1997 dan membutuhkan penyelesaian secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kawasan Industri Bolok berada di tiga desa, yakni Desa Bolok, Desa Kuanheun, dan Desa Nitneo di Kabupaten Kupang. Masyarakat yang terdampak hanya ingin mendapat penghargaan dan pengakuan. Karena itu pemerintah perlu duduk bersama masyarakat, membuka seluruh data, dan apabila memang masih ada hak yang belum diselesaikan, harus dibicarakan secara terbuka,” katanya.

Ia menyambut baik rencana Badan Aset Pemerintah Provinsi NTT yang akan membentuk tim penyelesaian persoalan lahan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, pemerintah daerah, tim independen, hingga tokoh masyarakat.

“Saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan selama semua pihak mau duduk bersama mencari jalan keluar,” tegasnya.

Rusyanto berharap penyelesaian konflik lahan dapat dipercepat karena lahan merupakan aset utama yang akan ditawarkan kepada calon investor.

Selain itu, PT KIB juga tengah melengkapi dua dokumen penting, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

Menurutnya, keberadaan IUKI menjadi syarat penting agar Kawasan Industri Bolok terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, investor nasional maupun internasional dapat dengan mudah menemukan dan mengakses informasi kawasan saat mencari lokasi investasi.

“Kita harus masuk dalam daftar kawasan industri di OSS. Jadi ketika investor mencari kawasan industri, nama Kawasan Industri Bolok langsung muncul. Itu penting untuk meningkatkan daya saing investasi,” ujarnya.

Meski mengakui proses pembenahan kawasan tidak mudah, Rusyanto tetap optimistis seluruh target dapat dicapai melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan.

Ia menilai konsep NTT Incorporated yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menjadi ruang kolaborasi yang tepat untuk mempercepat pembangunan kawasan industri.

“NTT Incorporated mengajarkan kita bekerja lintas sektor, lintas BUMD, lintas lembaga, dan lintas instansi. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menopang, saling mengisi, dan saling menguatkan. Saya melihat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat serius mewujudkan NTT Incorporated. Karena itu saya optimistis Kawasan Industri Bolok akan berkembang menjadi kawasan industri yang mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi NTT,” pungkas Rusyanto.***