Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Selesaikan Masalah Desa Hulubanteng, Ketua DPRD Rekomendasikan Riksus dan Pelaksanaan Perbup Nomor 155 Tahun 2020

Selesaikan Masalah Desa Hulubanteng, Ketua DPRD Rekomendasikan Riksus dan Pelaksanaan Perbup Nomor 155 Tahun 2020

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H., merekomendasikan pemeriksaan khusus (riksus) serta pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon sebagai langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pemerintahan Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran.

Rekomendasi tersebut disampaikan Sophi dalam audiensi bersama Gerakan Masyarakat Hulubanteng (GMHB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kecamatan Pabuaran, serta jajaran perangkat Desa Hulubanteng, Jumat (21/8/2026). Audiensi membahas persoalan administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan desa yang dinilai belum berjalan optimal dalam beberapa tahun terakhir.

Sophi menegaskan, persoalan Desa Hulubanteng bukan merupakan masalah baru. DPRD Kabupaten Cirebon sebelumnya juga telah mendorong Komisi I untuk ikut melakukan langkah penyelesaian terhadap persoalan tersebut. Namun, karena persoalan telah berlangsung kurang lebih empat tahun, diperlukan langkah yang lebih tegas dan terukur agar tidak terus berlarut.

“Persoalan Desa Hulubanteng ini bukan persoalan baru. Sebelumnya DPRD juga sudah mendorong Komisi I untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena masalah ini sudah berjalan kurang lebih empat tahun, maka dalam forum audiensi ini saya merekomendasikan pemeriksaan khusus atau riksus dan pelaksanaan Perbup Nomor 155 Tahun 2020,” ujar Sophi.

Menurutnya, rekomendasi tersebut didasarkan pada aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sophi menilai, pemeriksaan khusus diperlukan untuk memperoleh gambaran secara objektif dan menyeluruh mengenai persoalan yang terjadi, termasuk aspek administrasi, tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penyelesaian yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menyentuh akar persoalan.

“Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan masalah ini terus berlarut. DPMD, Inspektorat, dan Pemerintah Kecamatan Pabuaran harus segera bertindak sesuai kewenangannya agar kepentingan masyarakat tidak dipertaruhkan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan Perbup Nomor 155 Tahun 2020 sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan secara objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sophi menambahkan, persoalan tersebut harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Mandeknya pembangunan dan tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan selama bertahun-tahun berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat serta memperlambat pembangunan desa.

“Mandeknya pembangunan di desa selama empat tahun tentu sangat merugikan masyarakat. Karena itu, kalau terus dibiarkan, persoalannya akan semakin berlarut. Kita ingin ada penyelesaian yang konkret sehingga pemerintahan desa dapat kembali berjalan dengan baik dan pembangunan dapat dilanjutkan,” katanya.

Ia memastikan DPRD Kabupaten Cirebon akan terus mengawal proses penyelesaian tersebut sesuai fungsi dan kewenangannya. Menurutnya, persoalan Desa Hulubanteng harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung.

“Yang kita dorong bukan sekadar penyelesaian persoalan administratif, tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan desa dapat kembali berjalan secara baik, pelayanan kepada masyarakat terpenuhi, dan pembangunan tidak lagi terhambat. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkas Sophi.

Sementara itu, perwakilan GMHB, Eka, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk mendorong penyelesaian konkret atas persoalan yang terjadi di Desa Hulubanteng. Ia menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan dan aspirasi masyarakat, terdapat persoalan terkait ketertiban administrasi dan perencanaan pemerintahan desa dalam kurun waktu 2022 hingga 2025. Persoalan tersebut antara lain menyangkut keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

“Dari tahun 2022 sampai 2025 tidak tertib administrasi atau maladministrasi, tidak selaras dengan RPJMDes, perencanaan APBDes maupun RKPDes. Semua tidak disiplin anggaran dan tidak tepat waktu,” ujar Eka.

Menurut Eka, sejumlah upaya sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pabuaran, DPMD, maupun Inspektorat. Langkah tersebut, antara lain, ditindaklanjuti melalui penerbitan surat teguran pertama, kedua, hingga ketiga. Namun, GMHB menilai berbagai langkah tersebut perlu diikuti dengan penyelesaian yang lebih konkret dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Karena itu, pihaknya membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan perhatian dan pengawalan secara kelembagaan.

Eka mengapresiasi rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang mendorong pemeriksaan khusus dan pelaksanaan Perbup Nomor 155 Tahun 2020. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan persoalan dapat diselesaikan secara objektif sekaligus mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan desa.

“Kami mengapresiasi tindak lanjut yang akan dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Substansinya adalah mendorong perbaikan, sehingga langkah tersebut penting dilakukan dengan cepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka menyelesaikan persoalan Desa Hulubanteng. Namun, menurutnya, penyelesaian tersebut membutuhkan penguatan melalui koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak terkait.

“DPMD telah melakukan upaya-upaya penyelesaian. Akan tetapi, memang perlu penguatan penyelesaian dari DPRD dan semua elemen terkait,” kata Iwan. Ia berharap keterlibatan DPRD melalui rekomendasi yang disampaikan dalam audiensi dapat memperkuat proses penyelesaian sehingga persoalan Desa Hulubanteng dapat segera dituntaskan secara sesuai ketentuan dan tidak kembali menghambat penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LHMB Kota Dumai Masih Menunggu Keseriusan DPRD Menindaklanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Kebijakan PLN

    LHMB Kota Dumai Masih Menunggu Keseriusan DPRD Menindaklanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Kebijakan PLN

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 174
    • 0Komentar

      Dumai,JARRAKPOS.COM – Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (LHMB) Kota Dumai kembali menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan PLN yang dinilai membebani warga, khususnya mengenai biaya pemindahan tiang listrik yang berada di atas lahan milik masyarakat.13/07/26 Melalui poster yang disampaikan kepada publik, LHMB menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu keseriusan DPRD Kota Dumai dalam menindaklanjuti […]

  • 26 KPM di Desa Suka Banjar Terima BLT-DD Enam Bulan Sekaligus

    26 KPM di Desa Suka Banjar Terima BLT-DD Enam Bulan Sekaligus

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 650
    • 0Komentar

    KAUR, jarrakpos.com – Pemerintah Desa Suka Banjar, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Tahun Anggaran 2025. Uniknya, penyaluran dilakukan sekaligus untuk enam bulan ke depan. Penyaluran ini dilaksanakan secara langsung di kantor desa pada Jumat (30/5/2025) dan dihadiri Kepala Desa Suka Banjar, Elian […]

  • Oknum Korcam P3K Sliyeg di duga melakukan Pungli.

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Wahyu Supriatna
    • visibility 1.268
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com-Perbuatan kejahatan bukan dilihat dari latar belakang pendidikan dan status sosial, tapi bila ada peluang serta kesempatan apalagi berada dalam suatu kedudukan maka perbuatan kejahatan akan dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Oknum Korcam P3K kecamatan Sliyeg In melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan kepada para rekan-rekan seangkatan P3K yang baru dilantik oleh Bupati […]

  • Komisi II DPRD Kunker Tinjau Pelaksanaan KDMP di Desa Asem, Lemahabang

    Komisi II DPRD Kunker Tinjau Pelaksanaan KDMP di Desa Asem, Lemahabang

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 283
    • 0Komentar

    CIREBON,JARRAKPOS.COM— Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Asem, Kecamatan Lemahabang, Kamis 11 Juni 2026. Rombongan didampingi Kabid Koperasi Kabupaten Cirebon Zamroni Alhadi, SE beserta jajaran, Kuwu Desa Asem dan pengurus KDMP setempat. Kunjungan bertujuan memantau perencanaan dan pelaksanaan KDMP yang pembangunannya dibiayai dari pemotongan […]

  • Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Turun Langsung ke Alor Serahkan Bantuan Pangan Perdana

    Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Turun Langsung ke Alor Serahkan Bantuan Pangan Perdana

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 139
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan terus menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH. M.Han didampingi Pemimpin Wilayah BULOG Nusa Tenggara Timur Arrahim K. Kanam hadir langsung di Kabupaten Alor, […]

  • Peringati Sumpah Pemuda Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Bangkitkan Semangat Kebangsaan.

    Peringati Sumpah Pemuda Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Bangkitkan Semangat Kebangsaan.

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 437
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM I Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di halaman Kantor Bupati Cirebon, Selasa (28/10/2025). Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), serta perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan tersebut Sophi menekankan Sumpah Pemuda tidak hanya sekadar seremoni […]

expand_less