Reses Tak Biasa, Simprosa Gandut Turun ke Laut: Bantu Nelayan Urus e-Pas Kecil

NTT, Jarrakpos.com — Masa reses bukan sekadar waktu rehat dari sidang, tetapi kesempatan emas bagi wakil rakyat untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Itulah yang dibuktikan oleh Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Simprosa Gandut, yang memanfaatkan masa resesnya untuk turun langsung ke pesisir Manggarai dan membantu nelayan kecil mendapatkan legalitas resmi lewat program e-Pas Kecil.

Pada Sabtu, 25 Oktober 2025, Simprosa terlihat menyapa para nelayan di Labuan Taur, Desa Nuca Molas, dengan senyum ramah dan semangat khasnya.

Hari itu bertepatan dengan hari terakhir masa reses, namun semangatnya justru terlihat semakin besar. Bukan sekadar berkunjung atau berdialog, tetapi benar-benar ikut mengawal proses pengukuran kapal nelayan dan penerbitan e-Pas Kecil, dokumen penting yang menjadi identitas hukum bagi kapal di bawah 6 gross ton (GT).

Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 60 kapal nelayan dari berbagai daerah di Manggarai, seperti Satar Mese, Nangapaang, Nanga Woja, Bintor, Terong, Nuca Molas, hingga Nanga Lil.

Seluruh proses difasilitasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Labuan Bajo.

“e-Pas Kecil ini bukan hanya selembar dokumen, tapi napas bagi nelayan kecil. Tanpa ini, mereka tidak bisa membeli BBM bersubsidi dan kapal mereka tidak diakui secara hukum. Aspirasi ini sudah mereka sampaikan sejak tahun lalu, dan hari ini, akhirnya bisa terwujud,” ujar Simprosa dengan penuh rasa syukur.

Simprosa, yang juga berasal dari Fraksi Golkar Dapil NTT IV (Manggarai Raya), mengaku bahwa perjuangan mewujudkan program ini bukan hal mudah.

Ia harus memperjuangkannya sejak awal masa jabatan dengan menggandeng berbagai instansi agar nelayan bisa memiliki akses yang adil terhadap legalitas dan subsidi bahan bakar.

Ia menambahkan, banyak nelayan di pesisir Manggarai selama ini menghadapi hambatan administratif dan biaya tinggi saat mengurus dokumen kapal. Akibatnya, sebagian besar tetap berlayar tanpa legalitas resmi, yang tentu berisiko bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

“Negara hadir ketika nelayan kecil bisa melaut dengan tenang. Saya hanya menjalankan tugas untuk memastikan mereka terlindungi, punya dokumen sah, dan bisa bekerja tanpa rasa takut,” kata Simprosa.

Politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat akar rumput itu juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada KSOP, KKP, dan Dinas Perikanan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan program ini, karena tanpa koordinasi, banyak nelayan yang akan terus tertinggal dari sisi administrasi kelautan.

“Respon cepat dari KSOP dan KKP sangat luar biasa. Mereka langsung turun tangan begitu mendengar aspirasi masyarakat nelayan di Manggarai. Ini contoh nyata kolaborasi pemerintah yang berdampak langsung bagi rakyat kecil,” tambahnya.

Selain memfasilitasi pengukuran kapal, Simprosa juga menyempatkan diri berdialog dengan para nelayan tentang kebutuhan lain, seperti penyaluran BBM bersubsidi, alat tangkap ramah lingkungan, serta program pelatihan keselamatan melaut.

Beberapa nelayan bahkan sempat berbagi pengalaman pribadi tentang sulitnya mendapatkan bahan bakar karena tidak memiliki dokumen e-Pas Kecil.

Salah satu nelayan, Yohanes, mengaku sangat bersyukur dengan inisiatif tersebut.

“Kami ini orang kecil, Bu. Kadang mau beli solar saja susah karena tidak ada surat kapal. Sekarang kalau sudah ada e-Pas, hati kami tenang. Kapal diakui, dan kami bisa melaut tanpa takut ditangkap petugas,” ungkap Yohanes dengan wajah sumringah.

Bagi Simprosa, inilah makna sejati dari masa reses, bukan hanya datang untuk menampung keluhan, tapi benar-benar mengubah aspirasi menjadi tindakan nyata.

Ia meyakini bahwa wakil rakyat harus bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

“Reses bukan waktu libur, tapi waktu terbaik untuk kembali ke akar, mendengar dengan hati, dan bekerja dengan aksi nyata. Itulah arti reses yang sesungguhnya bagi saya,” pungkasnya.

Kegiatan di Labuan Taur itu pun ditutup dengan suasana haru dan gembira. Para nelayan membawa pulang bukan hanya dokumen legal, tetapi juga harapan baru bahwa suara mereka benar-benar didengar, dan perjuangan mereka di laut kini memiliki pijakan hukum yang sah.*